LIMIN KOEL

Bola Pimpong Mahasiswa

2011-06-23T07:55:00.001-07:00

Skripsi, oh Skripsi….
Sebuah kata atau kegiatan yang ingin dilalui mahasiswa dalam tempo secepat mungkin. Tapi walaupun ingin menempuh ritual ini secepat mungkin tetapi kecepatan kegiatan skripsi ini tidaklah hanya ditentukan oleh pelaku saja tetapi juga ditentukan oleh dosen dan kesediaan data yang dibutuhkan.
Inilah pengalamanku…..
Aku mengambil skripsi tentang Hak Jawab, studi di Radar Malang. Sedang membutuhkan data mengenai pengguna Hak Jawab. Kebetulan yang menyedihkan, di Radar Malang tak ada data mengenai pengguna Hak Jawab. Jadi aku harus mencari di tumpukan ribuan koran di gudang Radar Malang (bayangkan banyaknya koran yang terkumpul mulai tahun 2001 samapai tahun 2010).
Setelah mencari baik di internet maupun di gudang koran, aku menemukan satu kasus yang menarik yaitu kasus mengenai orang utan “Tole” pada tahun 2003. Pengguna Hak Jawabnya adalah lembaga BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) yang tidak terima di beritakan secara tidak benar oleh Radar Malang.
Walaupun kasus lama tak ada salahnya menjadikannya sebagai sumber data. Sejak saat itu mulailah saya mencari di internet kontak BKSDA yang bisa di hubungi.
Nomor telpon BKSDA pertama yang ku dapat adalah BKSDA Jember yang kebetulan adalah BKSDA yang pada waktu itu menangani kasus tersebut. Setelah menghubungi BKSDA Jember, aku disuruh menghubungi BKSDA Surabaya yang merupakan pusat BKSDA Jatim dan aku dikasih nomor kontaknya. Tanpa menunggu lama aku langsung menghubungi kontak tersebut.
………….
Aku : mas saya mau melakukan penelitian mengenai Hak Jawab tentang kasus “Tole” di BKSDA. Apakah diperbolehkan?
Orang di ujung telpon : O iya, silahkan. Langsung saja kesini, percuma kalau saya jelaskan lewat telpon. Nanti anda tidak faham.
Aku : Baik lah, bisa minta alamat kantor BKSDA?
Orang di ujung telpon : Iya, alamat kantornya di sini ………………..
Aku : Senin saya kesitu mas.
………………….
Hari senin pagi tanggal 13 Juni 2011 habis subuh aku pergi ke kantor BKSDA Surabaya dengan naik bus. Sampai disana sekitar jam 07.30 WIB. Setelah menunggu lama sekitar jam 10.00 WIB aku baru dilayani.
…………………..
Orang BKSDA : Waduh mas, ini kasus lama mas. Kasus ini ada sebelum Balai Besar (Sebutan untuk pusat BKSDA) ada. Jadi lebih baik anda langsung saja ke Jember, soalnya dulu yang nangani kasus itu adalah BKSDA Jember.
Aku : Sebenarnya saya hari Jum’at kemarin sudah nelpon ke Jember katanya saya disuruh kesini. Dan Hari Jum’at juga saya menelpon ke sini katanya suruh langsung kesini. Saya kira datanya ada disini jadi saya kesini saja.
Orang BKSDA : O, bagitu ya…. Sebentar saya telpon BKSDA Jember. Akan saya tanyakan apakah anda bisa melakukan pengambilan data disana.
(orang tersebut mencari kontak di Blackberry-nya kemudian berbincang dengan seseorang).
Orang BKSDA : Iya mas, anda langsung saja ke Jember. Saya tadi sudah menelpon kesana katanya datanya masih ada.
Aku : jadi, langsung ke Jember saja? Saya disana menemui siapa? Bisa minta nomor telponnya?
Orang BKSDA : iya, langsung kesana saja. Ini nomor nya xxx. Nanti bilang saja mau bicara dengan Pak Deni atau Pak Samsul.
Aku : Ya sudah bu kalau begitu. Saya akan langsung ke Jember. Saya mohon undur diri.
……………………
Setelah itu aku langsung pulang. Jauh-jauh ke Surabaya pulang tanpa hasil. Tapi tak apalah sudah ada kejelasan kemana saja harus mencari data dan menemui siapa disana.
Karena keterbatasan dana dan stres setelah ada pencurian di tempat kerja, aku baru menghubungi BKSDA Jember hari jumat (17/6).
…………………….
Aku : saya limin dari Malang, mau mengadakan penelitian mengenai kasus “Tole” di BKSDA Jember. Bisa bicara dengan Pak Deni atau Pak Samsul?
Orang BKSDA Jember : iya sebentar, saya panggilkan Pak Samsul.
Pak Samsul : ini mahasiswa yang kemarin ke Balai Besar ya?
Aku : iya, saya mau mengadakan penelitian mengenai kasus “Tole”
Pak Samsul : iya-iya bisa. Anda langsung saja kesini. Anda cari data yang anda butuhkan. Anda punya kliping dari beritanya?
Aku : iya pak, saya punya-nya hanya klipinng dari berita yang memuat Hak Jawab BKSDA itu saja pak. Karena yang saya teliti bukan kasus “Tole” secara mendalam tetapi hanya penggunaan Hak Jawabnya saja pak.
Pak Samsul : jadi bukan meneliti kasus tersebut secara keseluruhan nya?
Aku : iya pak.
Pak Samsul : gak apa-apa. Nanti klippingnya anda bawa. Oh iya mas, nanti kalau kesini anda kontak dulu saya. Nanti takutnya nanti kesini eh ternyata orang yang bisa diajak wawancara tidak ada.
Aku : iya pak, nanti saya di BKSDA Jember menemui siapa?
Pak Samsul : nanti anda menemui pak Syafiudin, beliau yang menangani kasus tersebut mulai dari awal sampai akhir. Satu lagi mas, nanti anda kesini bawa surat ijin dari fakultas anda. Buat jaga-jaga, dari pada anda kesini ternyata tidak diperbolehkan, kan percuma..
Aku : iya pak. Terimakasih…
……………………….
Setelah itu saya bergegas ke kampus tuk buat surat ijin surve dari fakultas. Hanya satu tanda tangan yang ku dapat. Hanya dari Ketua Konsentrasi Hukum Pidana, satunya lagi dari pembimbing utama tidak di dapat karena yang bersangkutan masih di Singapura dan kembali hari sabtu.
Malam sabtu ku kerja sambil menyusun daftar pertanyaan yang nantinya akan saya ajukan. Sambil menyusun daftar pertanyaan ku berbisik dalam hati, “ni rental kok sepi amat ya?”. Sesaat kemudian ku terjingkat “masyaallah, senin depan kan udah mulai pekan sunyi. Kegiatan kampus masih aktif apa tidak ya? Dosenku ada apa tidak hari senin”. “Ah, pasti ada. Liburan aja ada dosen yang masih ada kegiatan di kampus apalagi pekan sunyi”.
Hari Sabtu ku sempatkan untuk pulang, selain melepas kangen karena udah lebih dari sebulan ndak pulang juga karena mau minta uang untuk surve ke Jember.
Hari senin datang, jam 09.00 ku bergegas ke kampus tuk mengecek dulu ada kegiatan apa tidak di kampus. Sesampainya dikampus ada banyak kendaraan yang terparkir di fakultas, menandakan masih ada kegiatan. Ku telpon Dosen yang ku cari..
…………..
Aku : Maaf pak, hari ini anda ke kampus apa tidak?
Dosen : saya tidak ada agenda ke kampus. Apa yang kamu butuhkan?
Aku : mau minta tanda tangan untuk surve ke pengguna Hak Jawab.
Dosen : Datang saja ke rumah, saya tidak ada agenda ke luar rumah. Kamu tahu rumahku apa tidak?
Aku : tidak tahu pak.
Dosen : di Jalan Papa Kuning xxx
Aku : iya pak.
………………….
Setelah tanya beberapa pasang mata dan beberapa teman akhirnya ketemu rumahnya. Dan langsung kudapat apa yang ku butuh. (sip!, besok bisa langsung ke Jember)
Senin jam 14:30 aku telpon BKSDA Jember.
…………….
Aku : ini dari limin di Malang, bisa bicara dengan pak Samsul?
Orang BKSDA : Sebentar….
Pak Samsul :Mas Limin ya? Ada apa mas?
Aku : Mau tanya pak. Bagaimana kalau penelitiannya besok selasa? Pak Syafiudinnya bisa apa tidak?
Pak Samsul : Sebentar, tak tanya dulu. Nanti saya SMS.
Aku : iya, mohon bantuannya. Terimakasih.
………………….
Setengah jam kemudian tak ada SMS yang datang, akhirnya aku telpon.
………………….
Aku : Pak Samsul, bagaimana? Apakah pak Syafiudin bisa?
Pak Samsul : iya bisa mas. Begini mas, aku tadi tanya ke pimpinan katanya anda harus memberikan surat tembusan ke Surabaya dulu.
Aku : Waduh, jadi harus ke Surabaya dahulu?
Pak Samsul : iya mas.
Aku : iya terimakasih.
………………..
Haduh, harus minta tanda tangan lagi. Ah ada akal, surat ijin itu ku tambahi kata tembusan kemudian di fotokopi warna aja.
Keesokan harinya, seperti biasa habis subuh ku berangkat ke Surabaya. Sesampainya disana aku langsung ditanyai orang BKSDA.
…………………..
Orang BKSDA : Ada apa mas?
Aku : saya mau penelitian di BKSDA Jember, saya disini mau memberikan surat tembusan.
(orang tersebut berbincang dengan orang lain yang juga berseragam)
Orang BKSDA : mana suratnya?
(aku serahkan surat tembusan terebut)
Orang BKSDA : anda tunggu dulu disini.
Nunggu, nunggu, nunggu dan nunggu mulai jam 7.30 sampai jam 10.00. Karena sepertinya surat yang aku bawa sama sekali gak ditanggapi akhirnya aku menelpon BKSDA Jember.
…………….
Aku : Pak Samsul, saya di Balai Besar hanya memberikan surat tembusan ataukah minta surat ijin surve di Jember?
Pak Samsul : Sebentar, tak tanya Mbak Evi
Aku : Tak tunggu pak, terimakasih.
……………….
Beberapa menit kemudian ada seseorang yang mendekat.
………………
Mbak Evi : Tadi suratnya dimana?
Aku : Di Bagian umum Mbak.
Mbak Evi : Sebentar tak carinya.
Aku : oke.
Mbak Evi : ini orangnya lagi rapat, anda tunggu sebentar lagi
…………………..
Nunggu, nunggu dan nunggu. Daripada nunggu gak jelas kayak gini mending keluar ja dulu cari makan. Setelah makan ngelanjutan aktivitas sebelumnya, nunggu, nunggu, dan nunggu.
Setelah nunggu lama dan gak disapa akhirnya jam 11.30 baru ada yang nyapa dan nyuruh saya ke lantai dua.
………………..
Orang BKSDA : Ini nunggu persetujuan dari bapaknya ini. Ini kasusnya kasus lama mas, ntah datanya masih ada apa tidak.
Aku : Datanya ada mas, kemarin saya sudah menelpon BKSDA Jember. Orang yang tahu kasusnya juga sudah bersedia untuk diwawancarai. Tinggal memberikan surat tembusan ke Balai Besar saja.
Orang BKSDA : Bentar mas….
Aku : Iya.
…………………………
Setelah melakukan perbincangan, orang tadi menghampiri saya dan menyuruh saya untuk mengikutinya. Ruang Umum adalah tujuannya.
Setelah nunggu sebentar (lagi….) saya dipersilahkan masuk dan ditanyai oleh Orang BKSDA perempuan yang berlogat sunda.
………………………..
Orang BKSDA : Mas, untuk hal yang seperti ini harus minta persetujuan dari pimpinan.
Aku : lho, begitu ya bu? Kemarin saya telpon ke Jember katanya hanya memberikan surat tembusan ke Balai Besar saja.
Orang BKSDA : Bentar tak telpon pimpinan cabang Jember dulu.
(blah, blah, blah….)
Orang BKSDA : Mas, anda tunggu pimpinan datang dulu. Hari ini kebetulan beliau sedang ada kegiatan di Jakarta. Anda cek minggu depan ke sini kelanjutannya.
Aku : ……………………..

drama sinetron di dunia nyata

2011-04-12T15:26:00.001-07:00

Jumat, 25 Maret 2011 Jam 16.00 WIB
Ku jaga rental sendirian, sedang asyik menghitung uang (sambil ndengerin tetangga memutar musik “tak selamanya selingkuh itu indah” tak tahu siapa penyanyinya) kemudian datang dua sosok pelanggan. Seorang lelaki berbadan gagah, baju rapi dan sepertinya orang yang berada. Satunya lagi orang perempuan cantik, bodi montok.
Laki2 : Mas, Bisa Burning CD?
Me : Bisa Mas…
Laki2 : Audio CD bisa?
Me : Bisa….
(Aku membuka Driver yang emang sulit untuk dibuka, dia kemudian menyerahkan CD).
(Beberapa saat kemudian, ada suara dering telepon…..)
Laki2 : Halo….
Laki2 : Papi lagi di Rental, lagi burning CD… di daerah Dinoyo….
Laki2 : Iya, di Dinoyo ini… di Daerah Kerto-kertoan.
Laki2 : Ya, Derah situ lah Mi. Aku bingung menggambarkannya soal’e tempat’e mbulet’e…
Laki2 : Di rumah siapa? Di rental Mi…
Mas, rental kok di bilang rumah… (bicara dengan saya, no comment ah!)
Gak percaya? Mau bicara sama mas’e ya? (bicara dengan orang jauh di ujung telepon)
Perempuan : Istrinya cemburuan mas… (orang perempuan yang tadi masuk, bicara dengan saya)
Laki2 : waduh, telepon di matikan….
(Beberapa detik kemudia….)
Laki2 : kok tadi dimatikan telponnya?
Laki2 : iya, di daerah kerto2an ini…
Me : Di depannya UIN mas…
(laki2 tersebut seolah gak mau di ganggu, kemudian pergi hendak keluar)
Laki2 : di daerah situan lah mi….
Laki2 : uda dulu ya mi, mau bayar ni… burning CD-nya uda selesai….
(Laki2 tersebut bicara dengan ku)
Laki2 : Saya ini dicari mas, biar ndak mudah ditemukan bilang aja di Kerto2an. Jangan bilang di depan UIN, ntar gampang ditemukan.
(Baru aku tau kalo, si perempuan ini ternyata selingkuhannya)
Perempuan : orang nyari ?
Laki2 : iya, ayo cepet-cepet ae….
Perempuan : iya,….
Berapa mas burningnya?
Me : Semua 8rb
(telepon berdering lagi)
Laki2 : iya mi, masih mau bayar ni…
Mas, di cek dulu mas, hasilnya bisa di baca ndak?
Me : ok
Perempuan : mas, ada wadah CDnya?
Ops… (sambil menutup mulutnya, seolah takut kalau suaranya di dengar oleh seseorang yang ada di ujung telpon)
Me : ada mbak, sebentar tak ambilkan…
Komentar:
1.Naluri seorang istri itu sungguh luar biasa, seolah bisa tahu si suami sedang melakukan apa…. Selalu tahu saat kritis pasangan. Siap mengingatkan kala si suami melakukan kesalahan.
2.Cemburu itu perlu dalam hubungan keluarga. Seperti contoh diatas, istri baik mana yang tak cemburu bila suaminya sedang berduaan dengan wanita lain?

Contoh surat pembelaan

2011-01-26T13:53:00.000-08:00

KANTOR ADVOKAT
RENDI INDRAWAN A BUTARBUTAR AND FRIEND
JL. SLIPI NO 113 BLOK A JAKARTA SELATAN

PEMBELAAN

Dalam Perkara Pidana NO.REG Perkara: 07/PID/2010/PN
Pada sidang sebelumnya Saudara Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan atas nama terdakwa Saudara Ramos Ritonga, Saudara Ikhsan Harahap, Saudari Lola Adriani. Dalam tuntutannya tersebut, setelah memasuki proses pembuktian, Saudara Penuntut Umum tetap berpendirian bahwa Klien kami telah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Surat dakwaan Penuntut Umum di awal persidangan. Padahal Apabila melihat fakta-fakta hukum yang terkonstruksi pada proses pembuktian, sudah jelas-jelas bahwa Klien kami tidak pernah menyentuh pokok-pokok persoalan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Saudara Penuntut Umum. Klien kami hanyalah sebagai Profesional Yang beritikad baik dalam menjalankan tugasnya pada sebuah korporasi yang dituduh melakukan Tindak Pidana. Dalam Surat Tuntutannya, banyak fakta-fakta hukum yang diabaikan oleh Penuntut Umum demi semata-mata memaksakan apa yang telah dituduhkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya. Hal ini jelas-jelas sangat menodai citra hukum sebagai sarana untuk mencari keadilan dimana dalam hukum dituntut adanya jiwa sportif dalam mengakui jika ternyata apa yang dituduhkan tidak terbukti maka harus diakui tidak terbukti.
Atas dasar tersebut, Kami selaku Tim Penasehat Hukum terdakwa Saudara Ramos Ritonga, Saudara Ikhsan Harahap, dan Saudari Lola Adriani sebagaimana yang tertera pada surat kuasa khusus tertanggal 10 Desember 2009 dengan berlandaskan keyakinan akan adanya keadilan mengajukan Nota Pembelaan ini yang mana seyogyanya dipergunakan oleh Yang Terhormat Majelis Hakim sebagai dasar pertimbangan dalam rangka menciptakan keseimbangan dalam proses peradilan. Nota Pembelaan ini hendaknya juga jangan dipandang sebagai upaya membela kesalahan seseorang secara buta tanpa dasar hukum, melainkan sebagai upaya menyeimbangkan proses peradilan demi terlaksananya asas Presumption of Innocent ( Praduga tak bersalah ) dalam hukum acara pidana. Kami juga selaku Tim Penasehat Hukum memohon kepada majelis hakim untuk senatiasa tetap berpegang teguh pada keyakinan majelis yang tidak dapat dipengaruhi oleh opini manapun yang ada di luar proses peradilan. Hal itu semua mengingat perkara yang sedang disidangkan ini merupakan perkara yang menarik perhatian publik dan nuansa politis yang kental sehingga baik Trial by Press (Peradilan oleh pers ) maupun Trial by Public Opinion ( Peradilan oleh opini masyarakat ) akan sangat dimungkinkan terjadi. Oleh karena itu, sebagai bangsa yang beragama, kami selaku Tim Penasehat Hukum Saudara Ramos Ritonga, Saudara Ikhsan Harahap, dan Saudari Lola Adriani memnjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar Mejelis Hakim yang memeriksa perkara ini diberikan keteguhan hati, ketabahan dan kebijaksanaan yang berdasar atas keadilan dalam memeriksa perkara ini.
Adapun untuk mempermudah pemahaman Majelis Hakim dan Penuntut Umum, kami menjabarkan poin-poin pembelaan kami sebagai berikut:
I.Pendahuluan
II.Tidak Terbuktinya Unsur Setiap Orang
III.Tidak Terbuktinya Unsur dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau suatu Korporasi
IV.Tidak Terbuktinya Unsur Menyalahgunakan Kewenangan Kesempatan atau Sarana yang Ada karena Jabatan dan Kedudukan ( Abuse of Power )
V.Tidak Terbuktinya Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara
VI.Tidak Terbuktinya Unsur Suap
VII.Penggunaan Alat Bukti oleh Penuntut Umum yang Tidak Sah
VIII.Permohonan dan Kesimpulan
I.Pendahuluan
Majelis Hakim yang terhormat, Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati, setelah mendengar tuntutan pidana oleh Jaksa Penuntut Umum kepada klien kami maka tibalah saatnya kami menyampaikan nota pembelaan ( pledoi ) kami sebagai hak dari terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 182 ayat 1 KUHAP. Pembelaan yang kami buat ini bukanlah sesuatu yang hendak mencoba membebaskan klien kami dengan segala daya dan upaya, melainkan agar hukum fan keadilan tetap dijunjung tinggi dalam pengadilan ini melalui putusan obyektif yang dibuat oleh Majelis Hakim yang terhormat dan Penuntut Umum yang kami hormati setelah melihat kasus ini secara lebih jernih dan dari sudut pandang yang lebih luas.
Majelis Hakim yang terhormat, Penuntut Umum yang kam hormati, Persidangan yang kami muliakan. Dari sepanjang perjalanan sidang yang telah kita lalui, dapat kita lihat bahwa Saudara Ramos Ritonga, Saudara Ikhsan Harahap, dan Saudari Lola Adriani adalah pribadi yang hangat serta memiliki pembawaan yang tenang dan dapat mengendalikan emosinya dengan baik, hal mana sangat mustahil seseorang dengan kepribadian sedemikian baiknya dapat melakukan perbuatan yang sangat menghancurkan negara denagn dugaan korupsisebagaimana dituduhkan oleh Penuntut Umum. Apalagi sebelumnya klien kami tidak pernah melakukan tindakan kriminal apapun serta tindakan lain yang dilarang dalam kesatuannya mengingat klien kami memiliki dedikasi yang sangat tinggi terhadap negara dan sebagai pelaksana tugas dari PT. Pertamina dan PT. Surya Utama, tidak pernah memiliki cacat dalam meenjalankan tugasnya. Oleh karena itu, menjadikan suatu pertanyaan besar bagi kita semua apakah klien kami sungguh melakukan tindakan yang didakwakan oleh Penuntut Umum dengan kesadaran penuh atau apakah ada faktor eksternal dan faktor politis yang secara signifikan mempengaruhi tindakan klien kami sehingga terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan tersebut atau bahkan ternyata klien kami tidak melakukan hal-hal yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya. Oleh karena itu, kami akan mencoba menguraikan fakta-fakta yang dapat membantu kita untuk merekaulang kejadian tersebut.
Bahwa terhadap terdakwa 1 Ramos ritonga, telah didakwa dengan pasal 2 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999. Bahwa pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 merumuskan selengkapnya sebagai berikut :
1.Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
2.Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.
Bahwa terhadap terdakwa 2 dan 3 yaitu Ikhsan harahap dan Lola Andriani, telah didakwa dengan pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo. pasal 55 KUHP. Bahwa pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 merumuskan selengkapnya sebagai berikut :
Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 pasal 3 :
Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
Pasal 55 KUHP :
(1)Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana :
Ke- 1 : mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
Ke-2 :mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyelahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan member kesempatan, sasrana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan
(2)Terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.
Dalam hal ini Penuntut Umum dalam uraian fakta hanya menuntut Terdakwa Ramos Ritonga terbukti bersalah melakuan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan yakni pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi dan Terdakwa Ikhsan Harahap dan Lola Adriani terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan yakni pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga yang menjadikan dasar dari nota pembelaan kami juga hanya membela apa yang dituntut oleh Penuntut Umum.
Mengacu kepada dakwaan yang dituntut oleh Penuntut Umum maka dapat diuraikan unsur-unsur dari Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu:
Setiap Orang
Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi
Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan
Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara
Dalam Analisis Yuridis terhadap Surat Tuntutan Penuntut Umum ini, Kami ingin mengajak kepada Majelis Hakim dan Penuntut Umum untuk bersama-sama mencermati dan mengkaji apa yang sebenarnya terjadi. Maka selanjutnya kami akan menguraikan serta menganalisa satu demi satu unsure pasal 2 dan 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut yang dikaitkan dari fakta-fakta persidangan dan analisa fakta serta analisa yuridis dalam setiap unsur pasal.

II. Tidak Terbuktinya Unsur Setiap Orang

Unsur setiap orang hanya merupakan element delict dan bukanlah bestandeel delict (delik inti) yang harus dibuktikan. Menurut hemat kami, unsur setiap orang harus dihubungkan dengan perbuatan selanjutnya apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana atau tidak. Kalau unsur-unsur lainnya terpenuhi, barulah unsur barang siapa dapat dinyatakan terpenuhi atau terbukti.

TERDAKWA Ikhsan Harahap berkedudukan sebagai Direktut Operasional Pertamina dan Lola Andriani dalam kedudukannya sebagai Dirjen Migas merupakan subjek hukum yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, karena persetujuan proposal pengajuan kerjasama yang dilakukan oleh Ramos Ritonga, Ikhsan Harahap dan Lola Andriani, merupakan suatu persetujuan yang setujui melalui rapat yang dihadiri oleh semua pejabat Pertamina. Sehingga pada kenyataannya keputusan yang dilakukan oleh Ikhsan Harahap dan Lola Andriani, bukanlah rekomendasi dari TERDAKWA, akan tetapi ada pihak-pihak yang mempunyai kompetensi dalam mengeluarkan surat untuk menyetujui perjanjian tersebut. Terbukti dengan dikeluarkannya Surat Menteri Negara BUMN No. 5-1484/MK.0132/1992 tertanggal 15 April 2010. Dengan demikian, penempatan TERDAKWA bukanlah menjadi dasar untuk menarik seluruh perbuatan dan menyudutkan kepada TERDAKWA sendiri.

TERDAKWA sebagai orang yang taat hukum dalam menjalankan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomo 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah menjalankan PT. Pertamina sebagaimana tugas dan kewenangannya. Oleh karena itu, penempatan TERDAKWA dalam kasus ini tidaklah beralasan dan tidaklah berdasar, dimana TERDAKWA hanya dijadikan sebagai alat untuk melempar kesalahan dari Penuntut Umum (manus ministra) sehingga asas equality before the law tidak dapat ditegakkan dengan adanya diksriminasi dari Penuntut Umum untuk memaksakan perkara ini ke dalam persidangan. Dengan menempatkan Ramos Ritonga, Ikhsan Harahap dan Lola Andriani sebagai TERDAKWA bukanlah sifat yang berjiwa besar tanpa mencermati kesaksian dari saudara ROMI yang menjadi asisten dari Ikhsan Harahap yang mendampingi saudara Ikhsan. Saudara Ikhsan Harahap dan Lola Andriani hanya menjalankan tugas yang diamanatkan oleh petinggi-petinggi dari PT Pertamina atas pertimbangan Menteri Negara BUMN, sehingga TERDAKWA yang dijadikan alat dalam persidangan ini.
Dengan demikian, unsur setiap orang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

III. Tidak Terbuktinya Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau suatu Korporasi

Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan”.
Unsur ini adalah unsur alternatif, sehingga cukup satu yang dibuktikan yakni apakah perbuatan dari Ikhsan Harahap dan Lola Andriani dilakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau dengan tujuan menguntungkan orang lain ataukah dengan tujuan menguntungkan suatu korporasi.

Menurut R. Wiyono yang dimaksud dengan “menguntungkan” ialah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, dan terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian, yang dimaksud dengan unsur “menguntungkan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah sama artinya dengan mendapatkan untuk sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Uang hasil dari pembelian timbal tersebut tidak diterima oleh Ikhsan Harahap dan Lola Andriani melainkan langsung masuk ke rekening Poroinoval Inc. Sehingga tidak memenuhi unsur menguntungkan diri sendiri. Justru pihak yang diuntungkan adalah Negara karena mendapatkan Timbal untuk memproduksi BBM dengan harga yang lebih murah, yang hasil dari produksi tersebut dapat menambah devisa Negara.

Dugaan suap yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada klien kami yang diduga menguntungkan klien kami tidak benar adanya, karena klien kami tidak menerima uang suap tersebut sesuai kesaksian FAISAL SIMANJUNTAK dan INDAH.

Dengan demikian maka unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau suatu Korporasi” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

IV. Tidak Terbuktinya Unsur Menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan dan kedudukan (Abuse of Power)
Kata “wewenang” berarti mempunyai (mendapat) hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. (W. J. S. Poerwadarimta, 1991). Itu berarti, seseorang dengan jabatan atau kedudukan tertentu akan memiliki wewenang tertentu pula dan dengan wewenangnya tersebut, maka ia akan memiliki kekuasaan atau peluang untuk melakukan sesuatu. Kekuasaan atau peluang untuk melakukan sesuatu inilah yang dimaksud dengan “kesempatan”. Sementara itu, seseorang yang memiliki jabatan atau kedudukan biasanya akan mendapat sarana tertentu pula dalam rangka menjalankan kewajiban dan kewenangannya. Kata “sarana” sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat untuk mencapai maksud dan tujuan.

Seseorang dengan jabatan atau kedudukan tertentu akan memiliki wewenang, kesempatan dan sarana tertentu yang dapat ia gunakan untuk menjalankan tugas dan kewajibannya. Wewenang, kesempatan dan sarana ini diberikan dengan rambu-rambu tertentu. Bila kemudian rambu-rambu itu dilanggar atau bila wewenang, kesempatan, dan sarana tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya, maka telah terjadi penyalahgunaan wewenang, kesempatan dan sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukannya.

Dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Kewenangan tersebut tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, misalnya tercantum di dalam Keputusan Presiden RI, Keputusan Mentri Dalam Negri RI, atau anggaran dasar dari suatu badan hukum atau anggaran dasar dari suatu badan hukum perdata (perseroan terbatas, koperasi atau yayasan).

Dari keterangan terdakwa sebagai pihak yang sangat mengerti tentang prosedur pengadaan suatu barang di lingkungan Pertamina ditambah dengan keterangan Saksi Romi yang ada di persidangan sangat terbukti bahwa TERDAKWA 2 dan TERDAKWA 3 hanya memberikan “usul” kepada Pertamina dan BP Migas. Usulan TERDAKWA 2 dan TERDAKWA 3 bersifat fakultatif, artinya bisa diterima maupun ditolak oleh Dewan Direksi atau Dewan Komisaris, jadi semua keputusan atas disetujui atau tidaknya usulan tersebut bukan tergantung oleh TERDAKWA 2 dan TERDAKWA 3 namun tergantung pada rapat yang diadakan oleh Pertamina dan BP Migas, direksi-direksi yang lain. Dikeluarkannya persetujuan kerjasama pembelian Timbal (Tetra Ethyl Lead) tidak terlepas dari peran Direksi dari Pertamina dan BP Migas. Bahwa usulan TERDAKWA 2 dan TERDAKWA 3 pernah dipresentasikan oleh TERDAKWA 2 dan TERDAKWA 3 dihadapan Direksi. Dengan demikian TERDAKWA 2 dan TERDAKWA 3 tidak menyalahgunakan kewenangannya sebagai Direktur Operasional PT Pertamina dan Dirjen MIGAS, malahan memenuhi kewenangannya hingga disetujuinya usulan tersebut.

Kewenangan dari TERDAKWA 2 dan TERDAKWA 3 yang lainnya setelah Rapat direksi menyetujui usulan terdakwa ialah TERDAKWA 2 dan TERDAKWA 3 dan bersama direktur yang lain membawa hasil rapat tersebut untuk dimintakan persetujuan kepada Meneg BUMN.

Dengan demikian maka unsur “Menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan dan kedudukan” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

V. Tidak Terbuktinya Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Bahwa sebagaimana lazimnya setiap perkara pidana haruslah didasarkan kepada pembuktian dengan menggunakan alat bukti materil tentang apakah ada suatu perbuatan pidana atau tidak, karena cara demikian merupakan cara yang dianut secara universal oleh seluruh Hukum Acara Pidana. Oleh karena itu, ada titik krusial yang penting untuk dicermati dalam permasalahan ini, antara lain:

Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:
a.berada dalam penguasaaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
b.berada dalam penguasaaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaaan ataupun usaha masyarakat yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Kelemahan penuntut umum terlihat dalam menilai posisi hukum kerugian keuangan negara dan aspek hukum privat, di mana penuntut umum belum mampu menilai dari segi hukum ada atau tidaknya aspek kerugian keuangan negara dalam lapangan hukum privat yang menjadi dasar hukum pembuktian, dan yang berkaitan pula dengan penafsiran terhadap penilaian fakta adanya kerugian keuangan negara dalam badan hukum publik (BUMN). Dikatakannya ada atau tidaknya kerugian keuangan negara pada sebuah BUMN sebagai badan hukum publik yang pada gilirannya menentukan pula ada atau tidaknya tindak pidana suap sebagaimana diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999. Pengaturan demikian sangat penting mengingat dalam hukum pidana dikenal adanya asas legalitas yang menjadi dasar perlindungan hukum bagi warganegara dari perlakuan negara serta menjadi pembatas wewenang negara dalam menjalankan kekuasannya.

Ada pertimbangan penting yang harus diperhatikan pada aspek hukum kerugian negara dalam BUMN ini, yaitu menyangkut kedudukan dan status hukum dari keuangan negara dalam perseroan terbatas dari PT Pertamina. Apabila dikaitkan dengan definisi keuangan negara satu hal pertama yang perlu dipahami adalah apa yang dimaksud dengan keuangan negara tersebut. Keterkaitan definsi keuangan negara dalam mengetahui aspek hukum kerugian negara disebabkan definisi tersebut pada hakikatnya secara langsung membantu membatasi ruang lingkup keuangan negara itu sendiri.

Menurut Arifin P Soeria Atmadja, definisi keuangan negara dapat dipahami atas tiga interpretasi atau penafsiran terhadap pasal 23 UUD 45 yang merupakan landasan konstitusional keuangan negara yaitu, penafsiran pertama adalah :
Pengertian keuangan negara diartikan secara sempit, dan untuk itu dapat disebutkan sebagai keuangan negara dalam arti sempit, yang hanya meliputi keuangan negara yang bersumber pada APBN sebagai sub sistem keuangan negara dalam arti sempit.

Sementara itu, penafsiran kedua adalah berkaitan dengan metode dan sistematik dan historis yang menyatakan:
Keuangan negara dalam arti luas yang meliputi keuangan negara yang berasal dari APBN, APBD, BUMN, BUMD, dan pada hakikatnya seluruh harta kekayaan negara sebagai suatu sistem keuangan negara. Makna tersebut mengandung pemahaman keuangan negara dalam arti luas, adalah segala sesuatu kegiatan atau aktivitas yang berkaitan erat dengan uang yang diterima atau dibentuk berdasarkan hak istimewa negara untuk kepentingan publik. Pemahaman tersebut kemudian lebih diarahkan pada dua hal yaitu hak dan kewajiban negara yang timbul dan makna keuangan negara. Adapun yang dimaksud dengan hak tersebut adalah hak menciptakan uang; hak melakukan pungutan; hak meminjam, dan hak memaksa. Adapun kewajiban adalah kewajiban menyelenggarakan tugas negara demi kepentingan masyarakat, dan kewajiban membayar hak-hak tagihan pihak ketiga berdasarkan hubungan hukum atau hubungan hukum khusus.

Penafsiran ketiga dilakukan melalui ”pendekatan sistematik dan teleologis atas sosiologis terhadap keuangan negara yang dapat memberikan penafsiran yang relatif lebih akurat sesuai dengan tujuannya”. Maksudnya adalah
”Apabila tujuan menafsirkan keuangan negara tersebut dimaksudkan untuk mengetahui sistem pengurusan, dan pertanggungjawabannya, maka pengertian keuangan negara tersebut adalah sempit. Selanjutnya pengertian keuangan negara apabila pendekatannya dilakukan dengan menggunakan cara penafsiran sistematik dan teleologis untuk mengetahui sistem pengawasan atau pemeriksaan pertanggungjawaban, maka pengertian keuangan negara itu adalah dalam pengertian keuangan negara dalam arti luas, yakni termaksud di dalamnya keuangan yang berada dalam APBN , APBD , BUMN/D dan pada hakikatnya seluruh kekayaan negara merupakan obyek pemeriksaan dan pengawasan.

Penafsiran ketiga inilah yang tampak paling esensial dan dinamis dalam menjawab berbagai perkembangan yang ada di dalam masyarakat. Bagaimanapun, penafsiran demikan akan sejalan dengan perkembangan masyarakat dewasa ini yang menuntut adanya kecepatan tindakan dan kebijakan, khususnya pemerintah, baik yang berdasarkan atas hukum (rechtshandaling) maupun yang berdasarkan atas fakta (feitelijke handeling).

Dengan dasar pemahaman tersebut, dapatlah dikemukakan sesungguhnya menetapkan suatu perbuatan tindak pidana korupsi sebagai perbuatan yang merugikan negara tidak hanya dapat disandarkan pada hakikat mengikuti rumusan perbuatan formalnya, yaitu dengan ”melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu badan”. Akan tetapi yang lebih penting pada rumusan materiilnya, yaitu merugikan negara. Aspek kerugian negara inilah yang selalu kemudian diindentikan dengan keuangan negara.
Bahwa dalam perjanjian pengadaan Timbal (Tetra Ethyl Lead), klien kami, Ikhsan Harahap dan Lola Andriani tidak melakukan perbuatan yang dapat digolongkan sebagai merugikan keuangan negara. Hal ini dapat buktikan bahwa dana pembelian dari PT Pertamina langsung diberikan melalui transfer ke Poroinoval inc. Jika dana tersebut langsung diterima oleh Poroinoval Inc ini berarti bahwa TERDAKWA 2 dan TERDAKWA 3 tidak mempunyai kesempatan sedetikpun untuk menyentuh dana pembelian tersebut. Jika dana itu tidak melewati TERDAKWA 2 dan TERDAKWA 3 suatu hal yang tak mungkin bila TERDAKWA 2 dan TERDAKWA 3 dapat membuat kerugian di pihak negara.
Sebagaimana telah diuraikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsure merugikan keuangan Negara tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

VI. Tidak Terbuktinya Dugaan Suap yang dilakukan oleh Ramos Ritonga

Suap adalah pemberian sesuatu kepada pejabat yang berwenang yang bertujuan untuk membuat mudah sesuatu hal. Menurut UU no 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU no 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi pasal 12B, “setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya”.

Penjelasan mengenai pasal tersebut mensyaratkan bahwa suap harus berhubbungan dengan jabatan seseorang dan harus berlawanan dengan kewajiban atau tugas pejabat tersebut. Menilik pada kasus Ramos Ritonga, pasa kasus ini pejabat yang dianggap oleh Penyidik sebagai orang yang disuap adalah pejabat yang tidak berwenang dalam hal pengadaan barang (timbal). Karena setiap pengadaan barang di lingkungan PT Pertamina pastinya menggunakan mekanisme rapat.

Sebagaimana telah diuraikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsure suap tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
Bahwa berangkat dari prinsip dasar pembuktian yang universal sebagai Asas maka terhadap dakwaan Penuntut Umum seharusnyalah didasarkan kepada pembuktian materil, terlebih lagi UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana Penuntut Umum dengan tegas mengacu kepada sistem pembuktian yang dianut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bahkan secara tegas Penuntut Umum telah mengutip ketentuan KUHAP sebagai landasan pembuktian dakwaannya.

Majelis Hakim yang kami muliakan,
Sdr. Penuntut Umum yang kami hormati,
Sidang yang kami muliakan,

Bahwa dari kutipan dakwaan Penuntut Umum terdapat beberapa peristiwa yang tidak boleh diabaikan atau disamar-samarkan antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lainnya karena tanpa dijelaskan atau dibuktikan setiap unsur peristiwa maka niscaya apa yang akan dibuktikan didalam persidangan bukanlah didasarkan kepada kebenaran yang hakiki tetapi menjadi hal yang bersifat imajinatif dan spekulatif sehingga dirasa sebagai suatu hal yang sangat dipaksakan demi membuktikan suatu dakwaan.

Bahwa untuk menghindari cara-cara yang imajinatif dan spekulatif berikut ini akan kami jelaskan satu persatu sejauh manakah setiap peristiwa straafbarfeit yang didakwakan Penuntut Umum seperti dikutip di atas telah dibuktikan karena seluruh persidangan ini bukanlah untuk membuktikan hal-hal yang bersifat imaginatif tetapi ditujukan untuk membuktikan;

VII. Penggunaan Alat Bukti oleh Penuntut Umum yang Tidak Sah

Alat Bukti yang dipakai tidaklah sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang dikenal dengan nama KUHAP. Dalam surat tuntutan Penuntut Umum tidak cermat dalam membaca kesesuaian peraturan perundang-undangan, dalam requsitoir halaman 26-27 mencantumkan adanya Alat Bukti yaitu Petunjuk. Berdasarkan Pasal 188 ayat (3) KUHAP menyatakan
“Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan artif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan berdasarkan hati nuraninya.”

Dalam pasal perlu digaris bawahi yang berhak melakukan dan menemukan suatu alat bukti Petunjuk adalah Majelis Hakim, ini menandakan bahwa Penuntut Umum tidak sepenuhnya memperjuangkan keadilan sebagaimana diucapkan dalam pembukaan surat tuntutan tertanggal 4 Desember 2008. Terlepas dari pemikiran Penuntut Umum yang subjektif, kami ingin menegaskan, bagaimana mungkin tindak pidana korupsi yang di dakwakan kepada saudara Ramos Ritonga, Ikhsan Harahap dan Lola Andriani, MA dapat berjalan dengan koridor hukum yang tepat, sedangkan Penuntut Umum saja tidak menerapkan hukum sebagaimana yang dijelaskan dalam Penjelasan Umum KUHAP angka 3 huruf e yang menyatakan:
“Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan”

Pertanda bagi Penuntut Umum tidak konsekuen dalam menerapkan undang-undang, dimana Penuntut Umum yang memiliki kredibilitas tinggi seharusnya mengetahui dengan cermat apa yang akan digunakannya dalam menerapkan keadilan. Suatu hal yang menjadi dasar dari nilai pembuktian suatu persidangan, dimana Penuntut Umum terlalu memaksakan kehendak dengan mencantumkan PETUNJUK sebagai alat bukti, sedangkan KUHAP mengamanatkan bahwa penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk ditentukan oleh Hakim dan bukanlah oleh Penuntut Umum. Ini menunjukan bahwa Penuntut Umum tidak serius dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dengan sungguh-sungguh memperjuangkan keadilan yang tertinggi bagi masyarakat. Dengan demikian, penggunaan alat bukti Petunjuk oleh Penuntut Umum tersebut tidaklah sah karena telah melanggar KUHAP sebagai dasar hukum acara pidana di Indonesia.

Majelis Hakim yang kami muliakan,
Sebelum kami menyampaikan akhir nota pembelaan ini, bersama ini kami hendak menyampaikan beberapa hal, bilaman terdapat perbedaan-perbedaan antara kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa dengan Majelis Hakim maupun dengan Sdr. Penuntut Umum, yang kerap menimbulkan ketegangan-ketegangan dan perdebatan sengit dalam skala mempertahankan pendapatannya masing-masing, bersama ini kami Tim Penasehat Hukum berpendapat bahwa setiap perbedaan tersebut berada dalam konteks yang wajar demi tercapainya kebenaran yang meteriil/hakiki, setidak-tidaknya mendekati.

Kami, Tim Penasehat Hukum percaya, bahwa tidak ada kebencian yang melekat pada diri kami atau dendam tetapi hanya didasarkan kepada tanggung jawab untuk menjalankan tugas dan profesi masing-masing dengan sebaik-baiknya yang berpedoman pada etika dan norma hukum yang akhirnya kesemuanya itu berpulang kepada pertanggung jawaban kita masingmasing kepada sang pencipta, Tuhan Yang Maha Kuasa.

Sekarang tibalah kami pada akhir nota pembelaan (pledooi) ini, pada suatu kesimpulan yang kami yakini didasarkan kepada alat-alat bukti yang sah, yang kami serap berdasarkan lima panca indera baik dari keterangan saksi A Charge, keterangan saksi A De Charge, keterangan ahli, bukti surat-surat dan keterangan Terdakwa, maka sesuai dengan hakekat undang Program undang yang berlaku di Indonesia :

Bahwa benar Dakwaan Penuntut Umum menurut hukum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, karena seluruh unsur Dakwaan Kesatuan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Majelis Hakim yang kami muliakan,
Saudara Jaksa Penuntut Umum,
dan Sidang yang Mulia

VIII. Permohonan dan Kesimpulan

Berdasarkan seluruh uraian Pembelaan, perkenankanlah kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar:
1.Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan.
2.Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair tersebut (vrijpraak) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (onstlag van alle rechtsvervolging), sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHAP.
3.Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat, dan martabat Terdakwa ke dalam kedududkan semula.
4.Membebankan ongkos perkara kepada negara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Akhirnya, tibalah saatnya kami menutup pembelaan ini, dengan mengutip adagium hukum yang selalu kita dengar bersama, walau tidak pernah diterapkan secara konsisten, yaitu Asas In dubio proreo maupun Pasal 183 KUHAP yaitu: “ Lebih baik membebaskan 100 orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah .” Keadilan tidaklah hanya dirasakan untuk menghukum Terdakwa tetapi lebih dari itu Keadilan harus menjadi senjata untuk membebaskan seseorang yang tidak bersalah.

Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati dan memberikan bimbingan kepada Majelis Hakim agar dapat mengambil keputusan yang seadil-adilnya dalam perkara ini.

Jakarta, 15 Desember 2010
Penasihat Hukum Penasihat Hukum

(Rendi Indrawan ABB, SH) (Muslimin, SH)

RESUME SEMINAR ENGINERING FORENSIK OLEH PROF. ANINDITO S, S.T, M.Eng. AUDITORIUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

2011-01-04T13:58:00.001-08:00

Enginering adalah salah satu pekerjaan yang sangat membutuhkan ketelitian pada setiap karya yang dibuatnya. Setiap karya atau alat yang dibuatnya haruslah tidak memiliki cacat sedikitpun. Karena sekecil apapun cacat itu akan berakibat fatal dan berpotensi untuk menimbulkan kerugian yang tidak sedikit, baik kerugian materiil bahkan korban jiwa.
Enginering Forensik adalah metode untuk menyelidiki dan mengungkap adanya kemungkinan kegagalan pada alat yang menimbulkan kerugian.
Kegagalan yang dimaksud adalah bagian tertentu atau seluruh bagian alat yang menyebabkan tidak berfungsinya alat atau yang menyebabkan kecelakaan, kegagalan yang disebabkan oleh kesalahan pembuat.
Forensik adalah aplikasi dari seluruh bagian yang luas, hubungannya dengan kejahatan/aktifitas sipil, forensik ini ditujukan untuk mengungkap kebenaran guna menciptakan keadilan.
Subdifisi Forensik:
Kriminalistik
Forensik Archeology
Forensik Biologi
Forensik Toxicology
Forensik Enginering
Definisi Enginering Forensik
Enginering Forensik adalah aplikasi dari enginering (prinsip) untuk menjawab pertanyaan tentang suatu kejadian untuk membantu mengungkap suatu kebenaran.
Prinsip Kerja Enginering Forensik
Prinsip kerja yang utama dari Enginering Forensik hampir sama dengan Digital Forensik. Yakni Mengumpulkan barang bukti yang bisa dikumpulkan di TKP (tempat Kejadian Perkara). Setelah itu menganalisis data yang telah ditemukan, merekonstruksi kemungkinan rangkaian kejadian, dan kemudian menyimpulkan hasil analisisnya. Setelah itu, tugas lanjutan dari Enginering Forensik adalah menjelaskan di muka persidangan sebagai bahan pertimbangan hakim.

SEMINAR DIGITAL FORENSIK OLEH RUBY Z. ALAMSYAH Tanggal 2 Oktober 2010 di Universitas Muhammadiyah Malang

2011-01-04T13:56:00.000-08:00

PENDAHULUAN
Kecanggihan Teknologi Informasi dan Telekomunikasi saat ini sudah tidak bisa disepelekan dan pesat perkembangannya. Hampir tak ada lini kehidupan pun yang tak terjamah yang namanya teknologi. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi teknologi selalu ada dimana mana. Mulai dari penentuan arah Qiblat sampai pembuatan Bom Atom semuanya menggunakan teknologi.
Selain perkembangan yang semakin cepat, teknologi juga mampu menjangkau seluruh kalangan lihatlah Handphone yang sekarang sudah bisa dinikmati di pedesaan. Dahulu Handphone adalah barang mewah yang hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu, sekarang hampir setiap orang memilikinya mulai dari anak tingkat Sekolah Dasar sampai kakek-nenek. Dahulu kita bisa hidup dengan tanpa Handphone sekarang kita hampir tak bisa meninggalkan Handphone barang sehari.
Perkembangan teknologi saat ini sangatlah cepat hampir setiap pekan ada saja penemuan-penemuan baru. Dahulu pada tahun 1946 kita dapat menghancurkan sebuah kota dengan menggunakan berton-ton bom atom dengan kekuatan yang sangat merusak dengan radiasi yang sangat mematikan. Sekarang ditemukan sebuah teknologi yang bisa menghancurkan sebuah kota dengan hanya menggunakan setetes cairan yang bernama “anti materi” yang tanpa radiasi yang mematikan yang dapat dirasakan bertahun-tahun kemudian.
Sebuah perkembangan positif pasti akan diiringi pula dengan perkembangan negatif. Jika kita tidak mempergunakan teknologi dengan bijak, dampak buruklah yang akan mengancam kita.

RESUME
Teknologi Informasi dan Komunikasi dapat digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana. Tindakan yang dilarang berhubungan dengan teknologi ini antara lain:
1.Cyber gambling (perjudian)
2.Cyber terrorism
3.Cyber fraud (penipuan kartu kredit)
4.Cyber sex
5.Cyber smuggling (penyelundupan)
6.Cyber narcotism (narkotika)
7.Phising (pemerasan), dan lain-lain.
Sedangkan, kejahatan yang dilakukan dengan tujuan dan sasaran TIK antara lain:
Hacking
Cracking
Phreaking
DoS attack
Penyebaran kode jahat
Dengan semakin banyaknya orang yang mengerti tentang teknologi, semakin banyak pula orang yang melakukan kejahatan dan juga banyak pula yang menjadi korbannya. Menurut data Pusat Laboratorium Forensik Mabes POLRI, kasus Computer Crime dan Computer related crime yang ditangani mencapai sekitar 50 kasus.
Berdasarkan kasus tersebut, suatu hal yang penting bagi kita untuk mengetahui Digital Forensik. Pentingnya Digital Forensik bagi penyelidikan di berbagai kasus adalah sebagai berikut:
Teknik forensik komputer digunakan untuk menganalisis sistem digital milik terdakwa terkait kasus pidana dan perdata.
Memulihkan data apabila terjadi kegagalan pembacaan atau penyimpanan data pada perangkat keras/perangkat lunak.
Menganalisis sistem komputer apabila telah terjadi penyarangan ke dalam sistem komputer
Mendapatkan informasi tentang bagaimana sistem komputer bekerja untuk tujuan debugging, kinerja optimasi atau reverse enginering (Brian Carrier:2005).
Sistem forensik ini sebenarnya telah mengalami beberapa perkembangan. Pada tahun 1822 menggunakan sistem sidik jari, pada tahun 0887 menggunakan penggolongan darah, pada tahun 0891 digunakan sistem senjata dan peluru (balistik), pada tahun 1858 digunakan Dokumen wxamination, pada tahun 1846 diterapkannya sistem ilmiah dalam investigasi kriminal, dan pada tahun 1932 digunakanlah lab forensik.
Diatas ada banyak sekali kata-kata forensik. Sebenarnya apasih yang dinamakan forensik? Forensik dalam arti bahasa berarti membawa ke pengasilan.
Forensik adalah proses pengumpulan, menganalisis, dan mempresentrasikan secara ilmiah barang bukti di pengadilan (US Computer Emergency Respons Team: 2008).
Seiring perkembangan jaman, forensik mengalami pergeseran menyangkut subyek, proses, metodolagi, hingga meluas ke bidang lain. Salah satunya muncul istilah forensik komputer/ forensik digital hal ini disebabkan oleh semakin beragamnya perangkat teknologi.
Definisi Forensik komputer atau fortensik digital
Forensik komputer adalah metodologi ilmiah dan sistem untuk mengidentifikasi, mencari, mendapatkan kembali, dan menganalisis barang bukti dari komputer, media penyimpanan komputer dan perangkat elektronik lainnya serta mempresentasikan hasil penemuan tersebut sesuai standar yang telah ditetapkan oleh pengasilan (Chan, Hilton, 2003).
Forensik komputer adalah ilmu untuk menganalisis dan mempresentasikan data yang sudah diproses secara elektronik dan disimpan dalam media komputer (FBI).
Forensik digital adalah penggunaan metode ilmiah terhadap penjagaan, pengumpulan, validasi, identifikasi, analisis, intepretasi, dokumentasi dan presentasi bukti digital yang berasal dari sumber-sumber digital guna memfasilitasi atau melanjutkan rekontruksi terhadap kejahatan tindak pidana (Scientific Working Group on Digital Evidence, 2007).
Setelah mengetahua definisi dari forensik digital, sekarang forensik digital berguna untuk menjelaskan hal seputar digital artefak yakni sistem komputer, media penyimpanan, dokumen elektronik atau bahkan paket-paket data yang bergerak melalui jaringan komputer.
Dari tadi kita membahas mengenai tujuan perlindungan dan menjelaskan bukti digital. Lalu bagaimana kekuatan pembuktian dari barang bukti sigital? Menurut pasal 5 UU no 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menyebutkan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.
Disini akan dejelaskan mengenai pengertian dari istilah-istilah yang terdapat pada pasal tersebut. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), suarat elektronik, telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memehaminya.
Dokumen elektronik
Adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
Bukti digital atau bukti elektronik adalah
Semua barang bukti informasi atau data yang tersimpan maupun yang melintas pada sistem jaringan digital, yang dapat dipertanggungjawabkan di depan pengadilan (Eoghan Casey, Pakar digital forensik:2000).
Informasi yang tersimpan atau dikirimkan dalam bentuk digital (Scientific Working Group on Digital Evidence, 2007).
Contoh barang bukti digital, alamat email, wordprosessor/spreadsheet files, source code dari perangkat lunak, files berbentuk Images, web browser bookmarks, cooekies serta kalender dan to do list.
Penanganan barang bukti digital
Barang bukti digital memerlukan penganganan secara khusus karena barang bukti digital tergolong rapuh sehingga sangat besar kemungkinan terjadinya pencemaran barang bukti digital baik disengaja maupun tidak disengaja.
Kesalahan kecil pada penanganan barang bukti digital dapat membuat barang bukti digital tidak bisa diajukan ke pengadilan sebagai barang bukti yang sah dan akurat.
Cybertrail
Pelaku kejahatan yang menggunakan TIK pasti meninggalkan jejak walaupunj sedikit. Barang bukti digital dapat ditemukan dimana saja. Barang bukti digital sangat dipperlukan untuk jenis tindak pidana yang menyangkut masalah TIK.
Setiap data digital itu selalu memiliki perbedaan inilah yang dinamakan sidik jari digital, setiap perubahan akan langsung bisa dideteksi.
Prinsip Kerja Forensik Digital (Pavel Gladyshev, 2004)
Pemeliharaan (“Freezing the crime scence”)
Mengamankan lokasi dengan cara menghentikan atau mencegah setiap aktifitas yang dapat merusak atau menghilangkan barang bukti (mencegah seseorang menggunakan barang bukti digital selama proses penyitaan), mencegah dan mengisolir sistem komputer dari proses-proses yang terjadi baik lokal maupun jaringan.
Pengumpulan
Menemukan dan mengumpulkan semua barang bukti digital atau hal-hal yang dapat dijadikan barang bukti atau informasi apa saja yang masih berhubungan dengan kasus yang sedang diselidiki (menyita sistem komputer baik berupa perangkat keras maupun perangkat lunak, melakukan kloning pada sistem yang ada, serta menyimpan semua aktivitas yang ada pada log file).
Kloning adalah istilah untuk meng-copy seluruh byte yang ada di data yang didapat, tak hanya data yang dipakai (used space) tetapi juga data yang kosong (free space memory).
Pemeriksaan
Menganalisis barang bukti yang ada dan mencari data sebanyak-banyaknya yang berhubungan dengan kasus. Tahap ini merupakan tahap penentu apakah pelaku kejahatan bisa tertangkap atau sebaliknya bisa lolos dari jeratan hukum.
Analisis
Menyimpulkan hal-hal yang telah ditemukannya selama proses penyalidikan.

Rules for Forensic Investigator
Examinating of computer by technically in experienced person will almost certainly result in rendering any evidence found inadmissible in a court of law.
Digital Forensic Challenges
How to deal with incidentts tahat involve the digital media devices.
How to recover evidence from web browser in a forensically sound manner.
How to preserve and analyze evidence in various operating environment.
Steganography (teknik untuk menyembunyikan suatu file data pada file gambar)
Kesimpulan Seminar Digital Forensik
Forensik digital sangat diperlukan dalam menganalisis barang bukti digital.
Forensik digital tak hanya dibutuhkan untuk tindak pidana cyber.
Bahkan kejahatan pencurian ayam yang menggunakan SMS sebagai sarana untuk janjian dapat diselidiki menggunakan Forensik Digital.
Akan lebih baik Indonesia memiliki panduan proses forensik digital.

TERORISME DAN ASAS TIDAK MENYERAHKAN PELAKU KEJAHATAN POLITIK

2010-12-25T14:24:00.000-08:00

A.LATAR BELAKANG
Teknologi transportasi yang semakin canggih membuat orang semakin mudah dalam melakoni perjalanan jauh. Yang dulu ditempuh dalam berminggu-minggu sekarang cukup dengan berhari-hari, sebagai contoh adalah sarana transportasi bagi jamaah haji. Semakin mudahnya transpportasi membuat seakan jarak antar daerah semakin pendek dan dekat.
Globalisasi adalah istilah yang populer dan sering kita dengar. Globalisasi adalah istilah yang digunakan untuk menamai semakin mudahnya mendapatkan informasi dari manapun dan transportasi kemanapun.
Kecanggihan teknologi transportasi tak hanya dimanfaatkan oleh manusia untuk kebutuhan yang positif saja, tetapi adakalanya kecanggihan ini dimanfaatkan oleh manusia untuk berbuat kejahatan. Untuk melarikan diri dari pertanggungjawaban salah satunya.
Melarikan diri dari pertanggungjawaban adalah salah satu pilihan bagi pelaku kejahatan. Agar tidak bisa dimintai pertanggungjawaban para penjahat adakalanya memilih untuk pergi ke suatu tempat yang kiranya hukum yang hendak menghukumnya tidak mampu menjangkaunya, ke luar negeri misalnya.
Adalah suatu hal yang sulit untuk memintai pertanggungjawaban seseorang ketika orang tersebut berada di wilayah yang tidak terjangkau oleh yurisdiksi negara kita. Salah satu solusi untuk ini adalah bekerjasama dengan negara dimana pelaku tersebut bersembunyi.
Melakukan perjanjian antara negara adalah sesuatu yang sulit, karena ini berhubungan dengan kepentingan masing-masing negara.
Dalam hukum ekstradisi Indonesia ada asas-asas yang tidak boleh dilanggar dalam setiap perjanjian ekstradisi. Salah satu asas tersebut adalah tidak menyerahkan kejahatan politik kepada negara yang meminta ekstradisi.
Namun dalam perjanjian yang dilakukan oleh Indonesia dengan beberapa negara, ada beberapa dari perjanjian tersebut yang tidak mengatur mengenai kejahatan terorisme, atau bahkan secara tegas mengatur kejahatan terorisme dapat di mintakan dan dilakukan ekstradisi.
Sudah diketahui oleh umum bahwa misi dari teroris adalah mendirikan pemerintahan baru dengan menggulingkan pemerintahan yang sekarang ada. Atau lebih sensitif lagi adalah untuk mendirikan khilafah islamiyah yang berdasarkan syariah Islam secara keseluruhan.

B.RUMUSAN MASALAH
1.Sejak kapan asas tidak menyerahkan kejahatan politik mulai berlaku.
2.Apa alasan dimasukkannya asas perjanjian ekstradisi yang berupa tidak akan menyerahkan pelaku kejahatan politik bagi negara peminta.
3.Apa yang dimaksud “klausula attentat”.
4.Mengapa tindak pidana terorisme dapat di ekstradisi.

C.MANFAAT PENELITIAN
Bagi penulis:
1.Memperdalam pemahaman mengenai asas “tidak akan menyerahkan pelaku kejahatan politik” tersebut.
2.Mengetahui latarbelakang munculnya asas “tidak akan menyerahkan pelaku kejahatan politik”.
Bagi Mahasiswa Lain
1.Memberikan informasi
D.KAJIAN PUSTAKA
Ekstradisi adalah penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan didalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut, karena berwenang untuk mengadili dan memidananya.1
Pada pengertian tersebut dapat diperoleh pengertian lain bahwa unsur ekstradisi itu ada dua yaitu:
1.Unsur permintaan dari negara yang meminta dilakukannya ekstradisi terhadap seseorang karena melakukan tindak pidana, dan
2.Unsur penyerahan yang dilakukan oleh negara yang diminta untuk mengekstradisi seseorang yang disangka atau didakwa melakukan kejahatan.2
Selain unsur tersebut, ada yang membagi unsur ekstradisi menjadi:
1.Unsur Subyek, yang terdiri dari:
a.negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili atau menghukumnya. Negara inilah yang sangat berkepentingan untuk mendapatkan kembali orang tersebut untuk diadili atas kejahatan yang telah dilakukan. Negara ini disebut “negara-peminta” (The Requesting State).
b.Negara tempat di pelaku kejahatan atau terhukum itu berada atau bersembunyi. Negara ini diminta oleh negara yang memiliki yurisdiksi atau negara-peminta, supaya menyerahkan orang yang berada dalam wilayahnya itu. Negara ini disebut “negara-diminta” (The Requested State).
2.Unsur obyek, yaitu si pelaku itu sendiri yang diminta oleh negara-peminta kepada negara-diminta supaya diserahkan.
3.Unsur tata cara atau prosedur yang meliputi tentang tata cara untuk mengajukan permintaan penyerahan maupun tata cara untuk menyerahkan atau menolak penyerahan itu sendiri serta segala hal yang ada hubungannya dengan itu.
4.Unsur tujuan, yaitu untuk tujuan apa orang tersebut dimintakan penyerahan atau diserahkan. Penyerahan itu dimintakan oleh negara-peminta kepada negara-diminta oleh karena dia telah melakukan kejahatan yang menjadi yurisdiksi negara-peminta. Jadi, permintaan penyerahan atau penyerahan itu sendiri bertujuan untuk mengadili atau menghukum pelaku kejahatan itu. 3
Berdasarkan unsur-unsur tersebut, ekstradisi itu melibatkan dua yurisdiksi negara (negara-peminta dan negara-diminta). Karena melibatkan dua negara, ini membutuhkan perundingan yang tak mudah, melibatkan kepentingan dua negara.
Mengenai kewajiban penyerahan orang yang dimintakan ekstradisi, ada dua pendapat yang berbeda.
Pendapat pertama, Hugo de Groot menyatakan, “Setiap negara wajib menyerahkan setiap orang yang mencari perlindungan di wilayahnya kepada negara tempatnya melakukan kejahatan”. Pendapat Grotius ini didasarkan pada hukum alam yang menyatakan, tiada seorangpun boleh lolos dari hukum dan hukuman.
Pendapat kedua, negara-diminta tidak berkewajiban untuk menyerahkan si pelaku kejahatan. Negara-diminta berhak mempertimbangkan terlebih dahulu apakah akan menyerahkan orang yang diminta ataukah akan menolah permintaan negara-peminta.4
Mengenai kewajiban untuk menyerahkan pelaku, pendapat kedua-lah yang dipakai oleh banyak negara. Dalam hukum internasional tak ada kewajiban yang dibebankan negara-diminta untuk menyerahkan pelaku kejahatan tersebut. Hal ini berarti mengenai penyerahan pelaku, tergantung sepenuhnya kepada negara-diminta.
Peraturan mengenai ekstradisi selain diatur dalam perjanjian ekstradisi antar negara juga diatur dalam hukum nasional masing-masing negara. Di Indonesia, peraturan mengenai ekstradisi diatur dalam Undang-undang no 1 tahun 1979.
Dalam Undang-undang Ekstradisi tersebut diatur mengenai asas-asas yang dianut Indonesia mengenai ekstradisi. Salah satu asas tersebut adalah tidak menyerahkan kejahatan politik.
Pada awalnya, kejahatan politik hanyalah sebatas kejahatan menentang pemerintah yang sah atau yang sedang berkuasa. Si pelaku memang mempunyai keyakinan politik yang berbeda dengan pemerintah yang sedang berkuasa. Prinsip tidak menyerahkan pelaku kejahatan politik ini, didasarkan pada penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia untuk menganut suatu keyakinan politik, walaupun berbeda dengan politik penguasa yang sah.5

E.PEMBAHASAN
Para sarjana hukum internasional sependapat bahwa awal mula asas kejahatan politik berawal mula dari Revolusi Perancis yang telah menumbangkan kekuasaan monarki absolut di bawah Raja Louis XVI dan XVII.
Seperti yang kita ketahui dalam pelajaran sejarah dulu, bahwa monarki absolut di Perancis sama sekali tidak menjamin perlindungan terhadap hak-hak dan kebebasan asasi warga negaranya. Sebagai akibatnya banyak warga negara Prancis yang menentang monarki absolut tersebut melarikan diri dan mencari perlindungan di negara-negara lain di Eropa. Dari sana mereka melakukan perlawanan perlawanan terhadap kelaliman pemerintahan Louis XVI dan XVII. Sebagai puncak perlawanan terhada monarki absolut itu adalah meletusnya revolusi Perancis yang berhasil mengubah Perancis menjadi negara republik. Setelah saat ini hak dan kewajiban asasi manusia mulai dihormati dan dijunjung tinggi.
Kejahatan politik adalah salah satu jenis kejahatan yang sangat berbahaya bagi keberlangsungan suatu negara. Akibat yang paling parah yang dapat terjadi adalah suatu pemerintahan dapat dilengserkan dengan paksa. Sebagai contoh kasus G-30-S/PKI yang terjadi di negara kita, beruntungnya kasus ini tidak sampai menggulingkan pemerintahan yang berkuasa.
Alasan terhadap tidak akan menyerahkan kejahatan politik adalah karena hal tersebutlah yang dinilai adil oleh sebagian besar negara. Si pelaku ketika melakukan perlawanan terhadap penguasa adalah dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Tetapi, adakalanya tindakan tersebut dibenarkan. Dalam suatu pemberontakan, ada kemungkinan :
a.Penjahat politik tersebut dapat dikalahkan oleh penguasa, dan
b.Pihak yang berkuasa dapat dijatuhkan.
Kalau dalam kemungkinan yang pertama yang terjadi, sudah barang tentu yang dikualifikasikan sebagai penjahat adalah si penentang penguasa atau si pemberontak. Jika kemungkinan yang pertama tidak terjadi, dan yang terjadi adalah kemungkinan kedua bisa jadi yang menjadi penjahat adalah pemimpin dari pemerintahan yang sebelumnya.
Jika pemberontakan itu gagal maka yang yang menjadi penjahat adalah pemberontak. Jika pemberontak itu melarikan ke luar negeri, di tidak akan diekstradisi oleh negara tempat ia bersembunyi. Begitu pula jika pemberontakan itu berhasil, yang menjadi penjahat adalah penguasa terdahulu. Jika penguasa terdahulu tersebut melarikan diri keluar negari ia juga tidak akan diserahkan kembali ke negara asalnya walaupun ada permintaan ekstradisi.
Selain adanya dua kemungkinan mengenai siapa yang akan menjadi penjahat tersebut, ada satu pertimbangan lagi yang membuat ahli hukum memutuskan bahwa tidak akan mengekstradisi pelaku kejahatan politik. Pertimbangan tersebut adalah ketidakjelasan bagaimana nasib dari pelaku kejahatan tersebut bila ekstradisi dilakukan.
Sebagai contoh jika pemberontak kalah, dalam kasus G-30-S/PKI. Setelah gagalnya upaya penggulingan pemerintahan, pemerintah RI mencari anggota PKI yang masih ada di Indonesia, tidak hanya anggota PKI tetapi juga anggota keluarga dari anggota PKI tersebut juga ikut menjadi sasaran. Kita mengetahui bahwa setelah pemberontakan G-30-S/PKI tersebut terjadilah pembantaian besar-besaran dan penghilangan paksa kepada orang-orang yang dianggap sebagai anggota PKI.
Contoh tersebut menggambarkan bahwa adalah suatu mengerikan sanksi yang akan diterima oleh pelaku pemberontakan tersebut. Dan sangat dimungkinkan kalau sanksi yang diberikan adalah sanksi hukuman mati (sudah kita ketahui bahwa salah satu asas ekstradisi adalah tidak menyerahkan orang yang akan dijerat dengan suatu tindakan yang berpotensi membuat orang tersebut dihukum mati). Hal ini juga berlaku jika pemberontakan itu berhasil. Sebagai contoh matinya Raja Louis XVII adalah karena dipenggal menggunalan “mainannya” sendiri yaitu “Gillette” yang dilakukan oleh para Revolusioner Perancis.
Oleh karena sebab itulah para ahli dan beberapa negara memilih untuk menerapkan ketentuan bahwa penjahat politik tidak dapat diekstradisi.
Setelah adanya kesepakatan tersebut ada kendala lain yang berhubungan dengan tidak dapatnya penjahat politik untuk diekstradisi. Kendala tersebut adalah berupa rumusan mengenai sifat dan wujud dari kejahatan politik tersebut. Dengan kata lain adalah pengkualifikasian apakah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang dimintakan ekstradisi tersebut termasuk kejahatan politik atau bukan.
Dalam hukum internasional tidak ada ketentuan pasti mengenai apa yang dimaksud dengan kejahatan politik. Karena tak ada ketentuan yang tegas mengenai tindak pidana apa saja yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan politik maka mengenai pengkualifikasiannya diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing negara. Contohnya, pada bulan Juli kemarin Bosnia meminta kepada pemerintah Inggris untuk mengekstradisi mantan pemimpin Bosnia dengan alasan telah melakukan kejahatan perang. Namun Inggris menolaknya karena menganggap adanya unsur politik yang dibaurkan oleh pemerintah Bosnia.
Namun adapula tindak pidana yang secara jelas dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan politik, namun tidak dianggap sebagai kejahatan politik atau dengan dikatakan bahwa sifat politik dari perbuatan pidana tersebut dihapuskan, tindak pidana tersebut adalah menghilangkan atau percobaan menghilangkan nyawa kepala negara atau anggota keluarganya. Klausula semacam ini dikenal di dalam perjanjian ekstradisi sebagai klausula attentat.
Klausula attentat ini muncul dan berkembang di dalam praktek ekstradisi negara-negara Eropa kontinental. Negara yang pertama kali mencantumkan klausula attentat ini dalam perundang-undangan ekstradisi nasional adalah Belgia pada tahun 1856.6
Berdasarkan sejarahnya, awal mula pencantuman ini karena adanya kasus percobaan membunuh Kaisar Napoleon III pada tahun 1854, oleh dua orang berkewarganegaraan Perancis yang berdomisili di Belgia. Dalam usaha membunuh Napoleon III mereka menggunakan bom, namun bom tersebut tidak berhasil menewaskan Napoleon III maupun anggota keluarganya.
Kemudian perancis meminta penyerahan dia orang tersebut kepada Belgia. Namun Belgia menolak permintaan ekstradisi tersebut dengan alasan perjanjian kedua belah pihak yang mengatur mengenai asas tidak akan menyerahkan pelaku kejahatan politik.
Dengan maksud untuk tidak terulang kembali kasus yang sama akhirnya Belgia meninjau kembali undang-undang ekstradisinya dengan menambahkan mengenai klausula attentat ini. Langkah Belgia ini diikuti oleh banyak negara.7
Ketentuan mengenai klausula attentat ini mempersempit jenis tindak pidana yang dapat digolongkan sebagai kejahatan politik.
Terjadinya klausula attentat ini menurut penulis disebabkan karena tingkat bahaya dari perbuatan pelaku yang dianggap tinggi.
Sebagai contoh seorang Warga Negara Malaysia mencoba membunuh Perdana Mernteri Malaysia. Rencana pembunuhan kepada perdana menteri tersebut gagal dan kemudian karena hubungan Indonesia dan Malaysia sedang dalam masa surut, si pelaku melarikan diri ke Indonesia. Oleh Indonesia pelaku tindak pidana tersebut dapat diekstradisi dengan alasan tingkat bahaya yang sangat tinggi. Jika pembunuhan itu terjadi, maka oleh Indonesia dapat dianggap bahwa pelaku tersebut hanya melakukan pembunuhan tidak peduli siapa orang yang akan dibunuh. Oleh karena itu pelaku tersebut dapat diekstradisi.

Adanya klausula attentat ini ternyata menimbulkan pro-kontra. Ivan anthony Shearer mengemukakan pendapat sebagai berikut :
Pertama, pembunuhan terhadap raja yang diktator adalah suatu cara untuk mengakhiri dan menghapus kekuasaan tirani yang bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Jika hal ini terjadi tidak selayaknya tindakan pembunuhan itu digolongkan sebagai kejahatan politik, sehingga demikian si pembunuh tidak bisa diserahkan atau dengan perkataan lain dia patut diberi perlindungan.
Kedua, jika pembunuhan terhadap Kepala Negara atau anggota keluarganya itu hanya dipandang sebagai ekses saja sehingga dipandang tidak perlu diberikan perlindungan baik oleh undang-undang meupun perjanjian ekstradisi. Masih bisa dipersoalkan mengapa berlakunya klausul attentat itu hanya dibatasi pada pembunuhan Kepala Negara atau anggota keluarganya saja? Mengapa tidak dimasukkan tidak dimasukkan juga salam klausula attentat ini misalnya Kepala Pemerintah atau anggota keluarganya, atau juga semua pejabat tinggi negara? Bukankah di dalam negara monarki misalnya, atau di dalam beberapa negara berbentuk republik, raja atau presiden hanya sebagai perlambang saja sedangkan peran kepala pemerintah justeru lebih menonjol.8
Dalam pendapat Shearer tersebut ada benarnya. Dalam pendapat yang pertama, memang benar dalam kasus negara tirani seorang pemerintahan sering dijadikan terget dalam pembunuhan. Pembunuhan tersebut bertujuan untuk menggulingkan raja yang sekarang dan diganti dengan raja yang baru, hal itu adalah salah satu cara untuk menghapus tirani pada suatu negara tiran.
Pada pendapat kedua, peran Kepala Pemerintah sangatkah penting bagi suatu negara. Pergantian Kepala Negara dapat mempengaruhi kestabilan dan haluan politik suatu negara yang bersangkutan, baik dalam politik dalam negeri maupun luar negeri. Karena peran yang sangat fital dalam suatu negara, proses pergantian Kepala Pemerintahan baik secara langsung maupun tidak langsung adalah merupakan peristiwa penting yang terjadi di suatu negara tersebut.
Karena peran penting dari sosok Pemimpin Negara itulah maka hilangnya nyawa suatu negara adalah merupakan masalah yang besar bagi suatu negara. Mengenai peran Kepala Negara dalam sistem suatu negara yang disinggung oleh Shearer tersebut, dapatlah kita menganalogikan bahwa Kepala Negara adalah sosok yang sangat berpengaruh. Sosok yang sangat berpengaruh dalam suatu negara tidak tentu Kepala Negara, dapat juga orang tersebut adalah Perdana Menteri. Yang terpenting adalah peran dari orang tersebut yang sangat vital bagi suatu negara. Jadi, dapat kita analogikan bahwa sosok dari Kepala Negara dapat juga digantikan oleh Perdana Menteri.
Selain menggunakan analogi tersebut, dapat juga kita memperluas pengertian dari Kepala Negara tersebut. Tidak hanya terpaku pada sosok satu orang saja, tetapi dapat juga dilekatkan pada beberapa orang yang berpengaruh pada suatu negara.
Sudah dijelaskan di muka bahwa kejahatan terorisme adalah kejahatan yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan yang saat ini berlangsung, dengan maksud utama adalah membentuk pemerintahan baru yang sesuai dengan keinginannya. Selain membentuk pemerintahan baru, salah satu tujuan dari teroris adalah misi balas dendam kepada negara tertentu yang telah berbuat sewenang kepada kelompoknya. Menurutnya kegiatn terorisme adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang diperintahkan oleh tuhannya.
Berdasarkan beberapa tujuan dari teroris tersebut sudah jelas bahwa motif dari kelompok teroris tersebut adalah politik, yakni mengganti pemerintahan yang saat ini ada dengan pemerintahan baru. Tujuan dari teroris tersebut dituangkan dalam bentuk kekerasan-kekerasan yang berakibat pada kerusakan pada fasilitas tersentu atau bahkan korban jiwa.
Target terorisme di Indonesia dahulu adalah fasilitas-fasilitas yang berasal dari negara-negara target (misalkan hotel, restoran dari Amerika Serikat) atau orang-orang yang berasal dari negara terget (turis-turis asing, Eropa). Sekarang target operasi mereka adalah Pemimpin Negara kita. Perubahan target operasi ini karena mereka beranggapan bahwa pemimpin negara kita atau bahkan negara kita telah melakukan hal yang salah dan harus mereka jadikan target.
Walaupun berdasarkan tujuannya, kejahatan terorisme masuk dalam kategori kejahatan politik, namun dalam perjanjian ekstradisi hal ini tidak dimasukkan dalam kategori kejahatan politik yang tak dapat di ekstradisi.
Menurut penulis, kejahatan terorisme tidak dimasukkan dalam kejahatan politik atau dihilangkan sifat politiknya karena kejahatan terorisme ini sangat berbahaya dan menimbulkan banyak korban, mulai wisatawan mancanegara sampai tokoh-tokoh politik.
Karena menimbulkan banyak korban, korban yang berasal dari banyak negara, dan menggunakan senjata-senjata berbahaya maka dunia internasional menganggap bahwa kejahatan terorisme ini masuk dalam kategori kejahatan internasional (musuh umat manusia). Dalam hal ini negara manapun jikalau ada teroris yang berada di wilayah hukumnya maka negara tersebut wajib menggunakan upaya-upaya apapun untuk menghukumnya.
Menurut penulis hal itulah yang menjadi alasan mengapa tidak mengkualifikasikan tindak pidana Terorisme sebagai kejahatan politik. Padahal menurut kenyataannya, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para teroris sarat akan tujuan politis.
Mengenai ekstradisi terhadap pelaku kejahatan politik tetap saja diserahkan kepada negara-diminta. Tidak peduli itu mesuk dalam kategori klausula attentat ataupun terorisme. Karena itu masuk dalam ranah kedaulatan dari negara-diminta.

F.SIMPULAN
Alasan asas yang tidak akan mengekstradisi seseorang yang melakukan kejahatan politik adalah demi keadilan untuk menjaga hak asasi manusia dalam berpolitik walaupun itu berbeda dengan pemahaman politik pengusa yang sah.
Selain alasan itu masih ada alasan lain yaitu demi keadilan bagi semua pihak. Baik bagi pelaku kejahatan politik maupun bagi pemerintah (yang mungkin bisa dikalahkan oleh pelaku kejahatan politik tersebut).
Tidak semua kejahatan politik tidak bisa di ekstradisi, ada kejahatan politik yang bisa dilakukan ekstradisi. Kejahatan politik tersebut masuk dalam kategori “klausula attentat” atau pembunuhan atau upaya pembunuhan terhadap Kepala Negara dan juga kejahatan terorisme yang merupakan kejahatan musuh seluruh umat manusia.

G.SARAN
Bagi mahasiswa lain, hendaklah memperbanyak reverensi sebelum membuat tugas yang seharusnya dikerjakan, perdalam materi sebelum mempersiapkan kasus yang akan dibahas.

H.DAFTAR PUSTAKA
Soesanto, luki. 2010. Materi Kuliah Hukum Ekstradisi. FH UB.
Parthiana, I Wayan. 1983. Ekstradisi dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional. Bandung : Alumni.
Undang-undang no 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi.

Jangankan Bibir, Tanganku-pun Masih Suci

2010-08-27T06:34:00.000-07:00

Aku adalah salah satu sosok manusia yang enggan menjalin hubungan dengan kaum hawa bukan karena ku tak normal, tapi ku merasa minder bahkan saat SMA ku alergi –keringat dingin jika berdekatan dengan wanita (aduuuuh parah deh, bayangin aja, baju sampe basah karena peluh –jangan nganggap ini ketika ngobrol dengan nya, ini cuma duduk berseberangan doang).
Ku mencoba menghilangkannya sedikit demi sedikit rasa minder atau lebih tepatnya rasa takut kali ya…. Pertama kali ku mencobanya ketika menjelang pelaksanaan UMPTN. Ku meng-SMS kawan sekelasku (perempuan, idola kelas n sekolah) dengan berdebar-debar bahkan kesulitan ketika mengetikkan kata-kata. Lama kelamaan akhirnya ku bisa mengikis rasa berdebar-debar dan lebih bisa mengendalikan emosi jika berhadapan dengan kaum hawa (walaupun masih kesulitan jika harus mengungkapkan segala sesuaatu secara langsung –tatap muka).
Alhamdulillah ku keterima masuk di salah satu universitas negeri di Kota Pendidikan Malang –masih dengan kelemahan klasik, alhasil sampai smester lima ku tak punya teman ngobrol wanita. Pada smester enam, berawal dari pertemuan yang tak disengaja di hari senin saat itu ku pulang kuliah sendirian, tiba-tiba dari arah belakang ada suara perempuan yang nyamperin dan karena kost-annya searah dengan kost-an ku akhirnya kami pulang bareng.
Kami ngobrol-ngobrol bareng (ya jelas aja ngobrol tu pasti da barengannya , kalo sendiri mah bukan ngobrol atuh) tentunya dengan obrolan yang ringan-ringan diawali masalah perkuliahan sampai topik yang agak aneh dibicarakan ketika ngobrol pertama (mo tau tentang apa? Sabar donk) dia membicarakan masalah kost-an yang bocor, dia pernah mondok dengan adiknya, sekarang dia satu kamar dengan adiknya, adiknya kuliah juga di universitas ini sampe ngajak ikut seleksi perwira. Ngobrol-ngobrol sampai akhirnya kuputuskan untuk mengambil jalur lain dari jalur yang biasa ku lalui, hanya untuk mengetahui kost-annya.
Sampai akhirnya ku di depan kost-annya, dia menyuruhku tu mampir, ku pikir-pikir (masak barusan kenal udah mampir? Ogah ah) dan ku akhirnya memutuskan tuk gak mampir, “lain kali ja mampirnya”.
Saking beranekaragamnya topik yang dibicarakan tadi (cwih! men, bahasa lo kayak orang “yes”) sampe tak sempet tuk kenalan, dalam hati ku menjawab: halah ghampang men, lain kali ja nyari info tentang nya.
Dan benar sekali, keeskan harinya ku nyari tahu siapa namanya, dengan diam-diam tentu saja tanpa diketahui orang lain. Ku teringat bahwa dia satu kelompok KKN (Kuliah Kerja Nyata lho!, bukan Korupsi Kolusi Nepotisme) dengan teman dekat ku, akhirnya ku menemukan namanya dari Facebook temanku (anggap ja namanya A), di situ terpampang foto beserta tagnya. Nama udah, sekarang nomor telpon. Ini kayaknya mudah, ku tinggal minjem hp temenku dan ku cari namanya, dan…. Ketemu!. Langsung ja nyatet nomor tanpa sepengetahuan yang punya hp (maklum, orang yang tak pernah deket ma Ce kok tiba2 minta nomorx Ce pasti bakalan gempar ni kampus, lebay ah!!).
Seiring berjalannya waktu, ku sering SMS dia (sebagian besar tanya masalah kuliah), juga sering pulang bareng, bahkan pernah ketika hujan sepayung berdua (sialan lu men!!). Suatu ketika ku pengen ngobrol dengan orang rumah (ibuku maksudnya) karena beda operator, ku membeli kartu perdana baru. Karena ada banyak sekali bonus SMSnya ku ngerjai temen-temen SMA ku baik Ce maupun Co (sekarang udah brani blak-blak`an ma kawan lama meskipun Ce), dan iseng-iseng ngerjai si A, dengan mengatasnamakan “pengagum rahasia”. Setelah habis pulsa nya, ku tak mau repot-repot menyuapi dua kartu.
Ketika itu tanggal 20 Mei 2010 hari kamis. Menjelang awal perkuliahan, karena kawan baikku tak mengikuti perkuliahan, ku duduk sendiri. Tiba-tiba si A ini tanya tentang mata kuliah tertentu. Setelah ku jawab, eh dia nyamperin aku. Dia menanyakan tentang suatu nomor.
“Men, tahu nomor yang nomor akhirnya 0043 gak?”
Sambil pikir-pikir, “0043?,.. 0043! Lha itu kan NIM mu?”
“Serius dong, beneran ni? Nomor siapa?” sambil senyum (idiiih manisnya)
“Lha iya, NIM kamu kan? Maksudmu nomor tu nomor apaan sih?”
“Nomor hp”
“Waduh, kalo nomor hp ku tah tahu”
“Beneran gak tahu? Soalnya ni da orang iseng yang menggunakan nomor ini, ketika ku tanya namanya dia gak jawab dia hanya menjawab –pengagum rahasia-…”
DUARRR!!!!!!!!!!! Rasa gledek menyambar, rasa gak percaya, tia masih ingat nomor itu, dia menyimpan nomor itu pula…
“… dan ketika ku Sholati tuk memohon petunjuk, muncul kau di mimpi ku”.
DUAR!! DUARRRRR!!!!!! Udah gak ada rasanya, Shok ku rasa!.
Kalo masalah petunjuk dari Yang Maha Kuasa, ku tak bisa menghindar sedikitpun. Tapi karena dasar bandel, ku berkelit tak mau mengakui dengan berusaha menampilkan wajah datar tanpa dosa dan berusaha memperlihatkan bukti-bukti yang meyakinkan.
“Waduh, di sholati segala rek! Ku bener-bener gak ngerti kalo gak percaya silakan periksa hp ku” ku yakin 100% bahwa nomor ku itu udah ku hapus.
Dan benar, gak ada nomor lama ku di hp ku, dia agak ragu.
“Tapi waktu ku Sholati ada kamu lho!?, ngaku aja deh”
Ku tetep gak mau ngaku, kini ku terpaksa harus bersumpah, maaf kan ku ya Allah.
“Sumpah deh, ku gak ngerti nomor itu”
Singkat cerita akhirnya dia pergi ke tempat duduknya, dengan wajah datar.
Ku bernafas lega karena tak terbongkar. ‘Ya Allah, ampuni hambamu ini. Kalo ceritanya kayak gini ku tak mau lagi iseng ma Ce. Kapok aku’. Dalam hati ku berbisik “Aduh, puasa tiga hari berturut-turut rek! Gara-gara sumpah palsu”. Dengan tangan yang gemetar tak karuan, tak sanggup menulis materi kuliah (inilah akibat sumpah palsu dan menahan emosi beberapa menit).
Esoknya hariku berjalan seperti biasa, dengan berpusa tentunya.
Selang beberapa hari (hari sabtu ku rasa) ku menulis sebuah pengakuan (isinya ku tetep tak mau mengakui, sesungguhnya dia tau yang sebenarnya) di Facebook, di “status” ku bukan di “wall” nya. Dan nyampe sasaran, dia membacanya.
Hari-hari setelahnya tak ada kejadian yang spesial terjadi, jarang SMS, jarang ketemu (liburan).
Tanggal 6 Juli, ku mengambil tes toefl dengannya. Sengaja ku datang mepet dengan mulainya tes biar gak lama-lama nunggunya (banyak teman ku yang ngambil Smester Pendek sementara ku tidak). Datang telat 3 menit, ku lihat lab kok udah penuh semua ku liat kanan-kiri mencari teman-teman ku, ada tapi tempat uda pada penuh terpaksa deh duduk paling depan. Saat duduk ku tengok belakang, ngobrol sedikit dengan temenku kemudian ku liat sekelebat sosok yang tersenyum (senyuman yang khas, khas milik si A) duduk di deretan tengah. Setelah tes selesai, ku langsung pulang pulang (tak terjadi interaksi).
Menjelang daftar ulang (sekitar tanggal 24-25) ku SMS dia, di menjawab tetapi jawabannya aneh, tak seperti biasanya, ada sesuatu yang beda. Apakah yang terjadi dengannya….
Malam tanggal 26 juli, bertepatan dengan malam Nisfu Sya`ban anilah saat-saat yang ditunggu terjadi.
Malam itu aku tidur cepet biar bisa bangun jam 2 dan mendirikan sholat tahajut dan sholat hajat (karena malam inilah pintu surga, pintu maaf dan do’a-do’a dikabulkan, makanya ku tak mau menyia-nyia kannya).
Jam 00:00 hp ku berdering, ada yang menelpon, seorang temenku yang kadang suka iseng (sebut saja V), ku angkat tetapi tak ku dengarkan. Menelpon lagi, ku silent. Kemudian hal aneh terjadi si A menelpon, ku angkat ku dengarkan. Dia mengatakan bahwa ‘si V gak bisa pulang karena ban motornya bocor, boleh pa tidak menginap sementara di kos ku’. Dia menggunakan kata-kata yang aneh, dia memanggil si V dengan panggilan “bang”. Ku persilakan dia menginap di kos ku, ku buka pintu kos dan ku tunggu dia di dekat pintu sambil menahan kantuk. Jam 00:30 dia datang, setelah ngobrol-ngobrol ku persilahkan dia masuk dan istirahat di kamar temen ku (kamarku dipake anak Maba beberapa hari). Setelah itu aku tidur pula.
Jam 02:30 ku bangun, ambil wudlu kemudian sholat lail. Saat berdo’a ku inget dengan perkataan si A tadi yang memanggil V dengan sebutan “bang”. Ku memantabkan hati, gak peduli dengan masalah Ce, yang terpenting saat ini adalah kuliahku lancar, dan ku berdo’a supaya kuliah ku lancar.
Jam 06:30 muter-muuter nyari tambal ban yang buka sekalian sama cari sarapan. Nambal ban jam 07:00, sambil nunggu nambal bannya kelar iseng-iseng ku minjem hp si V. Menanggapi “bang” tadi malam, ku liat “SMS inbox” (idiiih, penjahat inbox: BIARIN). Kulihat SMS yang ada, di situ ada nama “bu haji cuayang” kuliat, dan ternyata si A dan V ternyata pacaran.
Sambil menahan emosi, bersikap normal seperti tak ada apa-apa ku ngobrol dengan V bukan tentang A tetapi kuliah Smester Pendek yang akan dilakoninya. Sungguh sulit menahan rasa hati yang tercabik-cabik. Walaupun si A bukanlah siapa-siapa ku, kami hanya berteman. Cuma berteman biasa, walaupun cuma berteman biasa, ku menganggapnya sebagai teman special dalam hidupku. Dia adalah Wonder Women ketiga yang pernah kutemui (yang pertama adalah ibu dengan segala sifatnya, temen SMA ku dengan semangat pantang menyerahnya, dan kemudian dia dengan hati beningnya yang bisa melihat kebenaran dengan mimpinya –ini adalah kemampuan luar biasa yang tak sembarang orang bisa melakukannya).
Setelah melihat SMS tadi kuputuskan untuk mundur, kuputuskan untuk menjadi aku yang dulu, aku yang dingin terhadap semua wanita. Cinta tak perlu dicari, dia akan datang di saat-saat yang tak di duga.
Ku mengambil sisi positifnya dari kejadian yang menyakitkan ini. Sungguh malam nisfu sya’ban adalah malam yang sangat luar biasa, do’a-do’a di kabulkan. Alhamdulillah, menjelang umur yang ke-22 tahun tangan ku masih suci tak pernah memegang Ce sekalipun (kecuali jabat tangan) ku bangga dengan hal itu. Hati ku lega, tetapi tetap saja menyakitkan karena hati ini milik manusia.
Semoga bermanfaat…………..

(yang tersinggung jangan marah)

hak para narapidana

2010-07-07T15:42:00.001-07:00

PENDAHULUAN
A.Latar Belakang
Indonesia adalah negara berkembang. Seperti halnya dengan negara berkembang yang lain, Indonesia pasti diwarnai dengan kasus kriminalitas yang tinggi. Mulai dari kriminalitas tingkat jalanan sampai kriminalitas tingkat kantoran.
Berbagai cara telah ditempuh pemerintah untuk menanggulangi angka kriminalitas. Melalui upaya prefentif maupun represif.
Dalam segi fokus penanggulangan dan upaya yang sering dilakukan, pemerintah lebih banyak menggunakan upaya represif dalam menanggulangi tingkat kriminalitas karena dinilai lebih mudah dilakukan bila dibandingkan dengan upaya prefentif.
Represif ditujukan pada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tindakan yang harus dilakukan jelas. Sedangkan dalam upaya prefentif ditujukan pada masyarakat luas, upaya nyata yang dapat dilakukan melalui upaya ini adalah membuat undang-undang dan dalam pembuatan undang-undang ini membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga tidak terlalu sering dipergunakan. Jadi, upaya represif lebih mudah dan sering dilakukan karena sasaran yang sempit dan jelas.
Walaupun upaya represif ini dilakukan setelah terjadinya tindak pidana, upaya ini berbeda dengan suatu pembalasan yang ditujukan terhadap si pelaku. Dalam upaya represif ini pelaku tindak pidana/napi mamiliki sejumlah hak. Hak napi ini diatur dalam Pasal 14 UU no 12 tahun 1995.
Bali, sebagai daerah tujuan wisata Internasional, merupakan daerah yang terus mengalami perubahan. Perubahan yang dialami diantaranya adalah perubahan gaya hidup dan pencaharian masyarakat Bali. Yang dahulu merupakan masyarakat pengolah lahan pertanian sekarang menjadi penyedia jasa bagi para turis.
Selain itu, sebagai daerah wisata. Komposisi penduduk tentunya juga akan mengalami perubahan. Tidak hanya penduduk asli Bali saja yang berada di Pulau Bali, tetapi ada juga warga luar Bali bahkan masyarakat mancanegara yang berada di Pulau Dewata ini. Dengan komposisi penduduk yang demikian, ada potensi yang melakukan tindak pidana adalah warga mancanegara.
Ketika napi itu adalah WNA, dunia Internasional akan melihatnya, melihat proses peradilan, melihat pelaksanaan putusan, melihat kesesuaian pemidanaan dengan peraturan yang berlaku, dan juga melihat perlakuan petugas Lembaga Pemasyarakatan (LP) kepada WNA tersebut.
Dalam pengawasan dunia internasional tersebut, tentunya pihak LP Denpasar akan memperlihatkan dan memberlakukan sistem pembinaan yang baik atas napi-nya. Memberlakukan hak-hak yang pantas diberikan, yang sesuai dengan UU no 12 tahun 1995.
Melaui penelitian yang dilakukan di LP Denpasar ini akan dilihat seberapa taat petugas LP dalam melaksanakan UU no 12 tahun 1995, terutama pelaksanaan Pasal 14 mangenai hak-hak para napi.
B.Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:
1.Macam-macam hak yang dilaksanakan di dalam LP Denpasar.
2.Hak yang lebih banyak dimanfaatkan oleh para narapidana.
3.Hak yang jarang dimanfaatkan oleh narapidana.
4.Macam-macam remisi yang diberikan kepada narapidana.
5.Hak pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat.
6.Kendala dalam pelaksanaan hak bagi narapidana.
C.Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:
1.Untuk mengetahui macam-macam hak yang dilaksanakan di dalam LP Denpasar.
2.Untuk mengetahui hak yang sering dimanfaatkan oleh para narapidana.
3.Untuk mengetahui hak yang jarang dimanfaatkan oleh narapidana.
4.Untuk mengetahui macam-macam remisi yang diberikan kepada narapidana.
5.Untuk mengetahui hak pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat.
6.Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan hak bagi narapidana.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1.MACAM-MACAM HAK YANG DILAKSANAKAN DI LP DENPASAR
Narapidana yang menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) sering kali dianggap tidak mempunyai hak apapun. Mereka sering diperlakukan secara tidak manusiawi karena mereka dianggap telah melakukan suatu kesalahan ataupun kejahatan sehingga perbuatan meraka harus dibalas di dalam LAPAS. Hal tersebut sering terjadi pada masa sebelum lahirnya UU No. 12 Tahun 1995 dimana narapidana saat ini diperlakukan secara manusiawi seperti yang tersirat dalam pasal 5 dimana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa dalam pembinanaan Narapidana diberlakukan asas persamaan perlakuan dan pelayanan. Selain itu dalam UU No. 12 Tahun 1995 juga terdapat hak-hak yang dapat diperoleh narapidana yang tercantum dalam pasal 14 (1) yang berbunyi:
Narapidana berhak :
a.melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
b.mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
c.mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
d.mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
e.menyampaikan keluhan;
f.mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
g.mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
h.menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
i.mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
j.mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
k.mendapatkan pembebasan bersyarat;
l.mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
m.mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Namun, ketika ditanya mengenai hak-hak yang dilaksanakan di LP Denpasar. Kepala Lapas Denpasar, Siswanto, menjawab bahwa hak yang dilaksanakan di LP Denpasar antara lain:
1.Asimilasi, Pembinaan secara ekstramural yang dilakukan di LAPAS, yaitu proses pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkan mereka dalam kehidupan masyarakat.
2.Pembebasan Bersyarat (PB) adalah bebasnya Narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.
3.Cuti Menjelang Bebas (CMB) adalah cuti yang diberikan setelah Narapidana menjalani lebih dari 2/3 (dua pertiga) masa pidananya dengan ketentuan harus berkelakuan baik dan jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir paling lama 6 (enam) bulan.
4.Cuti Bersyarat (CB) adalah cuti yang diberikan kepada napi setelah napi tersebut menjalani 2/3 (dua pertiga) dari seluruh masa pidananya dengan jangka waktu yang dapat diambil paling lama adalah 3 bulan
5.Hak untuk beribadah
WBP beragama Islam melaksanakan Pengajian dan Shalat Jumat setiap hari senin dan jumat
WBP beragama Kristen melaksanakan kebaktian setiap hari senin, rabu dan minggu
WBP beragama Hindu dan Budha melaksanakan persembahyangan setiap hari senin
6.Remisi:
Umum : diberikan oleh presiden
Khusus : diberikan pada saat hari raya agama yang dianut
7.Hak untuk menerima tamu, dikunjungi keluarga, teman , rohaniawan, warga masyarakat lainnya di ruang kunjungan serta menerima kunjungan sosial baik dari lembaga Pendidikan, Sosial, Swasta maupun instansi pemerintah.

8.Hak untuk mengikuti pemilu
Setiap narapidana diberikan hak untuk melaksanakan pemilihan umum Presiden dan Wakil presiden, demikian juga dengan pemilihan kepala daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
9.Hak untuk mengikuti kegiatan olahraga
Berupa kegiatan senam kesegaran jasmani yang wajib diikuti oleh seluruh warga binaan.
10.Hak untuk mendapatkan pendidikan
Meliputi pembekalan pengetahuan Kejar Paket A, B, dan C serta kursus bahasa inggris dan pelatihan komputer.
11.Hak dalam bidang keterampilan
Meliputi kegiatan keterampilan kerja di bidang Pertanian, Peternakan, Kerajinan perak, Pembuatan tas, Sablon, Menjahit, dan pelatihan pengelasan dengan listrik.
12.Hak untuk menyampaikan keluhan
Untuk menjamin terpenuhinya hak-hak yang diperoleh dan tercapainya komunikasi yang baik antara narapidana dengan petugas LP, maka disediakan sebuah layanan untuk menampung keluhan-keluhan bagi para Napi yang nantinya akan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.
13.Hak ijin khusus keluar.
Hak ini diberikan khusus untuk para Napi yang memiliki kepentingan sangat mendesak dan segera antara lain bila Suami/ isteri/ keluarga meninggal, dalam rangka pembagian waris, sebagai wali pernikahan anaknya.

2.HAK YANG SERING DIMANFAATKAN OLEH PARA NARAPIDANA
Berdasar dari beberapa hak-hak napi yang diberikan oleh undang-undang di atas serta hak-hak yang diberlakukan oleh LP Denpasar, para narapidana merasa nyaman lebih nyaman karena hak-haknya terjamin. Diantara hak-hak yang diberikan tersebut, ada beberapa hak yang sering napi gunakan.

Diantara hak yang sering mereka pergunakan adalah:
1.Hak Pembebasan Bersyarat;
2.Hak untuk mendapat Cuti Menjelang Bebas;
3.Cuti Bersyarat (CB);
4.Hak ijin Khusus Keluar;
Suami sakit/ keluarga meninggal
Pembagian Waris
Wali dalam pernikahan anaknya
5.Hak dalam bidang Kerohanian atau beribadah;
6.Hak untuk mengikuti Kegiatan Olahraga;
7.Hak dalam bidang Keterampilan;
8.Hak dikunjungi oleh Keluarga.

3.HAK YANG JARANG DIPERGUNAKAN OLEH PARA NARAPIDANA
Diantara hak yang dimiliki napi, ada beberapa hak yang jarang dimanfaatkan oleh para narapidana. Hak-hak tersebut adalah:
1.Hak untuk menyampaikan keluhan.
Dari banyak pendapat mengenai minimnya napi yang menyampaikan keluhannya selama berada di lembaga pemasyarakatan, jika digeneralisasi kebanyakan dari para narapidana adalah residivis kambuhan yang sering keluar masuk lembaga pemasyarakatan sehingga segala “fasilitas” yang ada dalam lembaga pemasyarakatan dianggap dianggap sebagai rutinitas belaka dan merupakan hukuman baginya akibat kesalahannya sehingga walaupun segala fasilitas dan kesejahteraan dalam lembaga pemasyarakatan jauh dari kata layak mereka cenderung diam karena segala kekurangan kalau dijalani setiap hari akan menjadi sebuah kebiasaan.

2.Hak untuk mendapatkan pendidikan formal.
Mengenai hak mendapatkan pendidikan formal yang jarang digunakan dan dimanfaatkan oleh narapidana banyak disebabkan karena anggapan mereka yang salah terhadap pendidikan di dalam lembaga pemasyarakatan, mereka para narapidana menganggap walaupun mengkuti pendidikan di dalam lembaga pemasyarakatan sampai lulus menurut mereka tidak akan ada artinya karena setelah mereka keluar dari lembaga pemasyarakatan ijazah mereka tidak akan mampu megubah kehiduoan mereka karena citra mereka sebagai orang baik dimata orang lain sudah terkubur seiring dengan lebel bekas narapidana jika sudah keluar dari lembaga pemasyarakatan yang disematkan oleh masyarakat.
3.Hak untuk mengikuti pemilu
Berbeda dengan dua alasan diatas minimnya kontribusi narapidana dalam mengikuti pemilu di lembaga pemasyarakatan disebabkan ketidakpercayaan para narapidana kepada pemerintah dalam memimpin Negara ini, sehingga siapapun calon dan partainya para narapidana cenderung acuh dan tidak peduli, selain itu mereka para narapidana berpikiran siapapun yang memenangkan pemilu tidak akan banyak membantu nasib mereka.

4.MACAM-MACAM REMISI
Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 1 PP Nomor 32 Th.1999 tentang Syarat dan Tata Cara pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan) . Pengertian Remisi (Kepmenkeh dan HAM No.M.09.HN.02.01 Th.1999) adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada Narapidana atau Anak Pidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani pidana. Besarnya Remisi Pertama yang diberikan kepada Narapidana Seumur Hidup yang telah diubah hukumannya menjadi hukuman sementara, adalah sama dengan Remisi bagi Narapidana yang pertama kali mendapat remisi. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM berwenang memberikan Remisi (Pasal 2 Kepmen Kumdang No.M.09.HN.02.01 Th.1999).
Pemberian remisi didelegasikan oleh Menteri kepada Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri (Surat Dirjenpas No.E.PS.01.04-04 Tanggal 12 Januari 2000). Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM wajib menyampaikan laporan kepada Menteri cq. Dirjen Pemasyarakatan (Pasal 2 Kepmen Kumdang No.M.09.HN.02.01 Th.1999). Menurut Pasal 1 Ayat 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia No.174 Tahun 1999, remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani pidana. Merujuk pada Keppres tersebut, remisi dihitung pada saat menjalani masa pidana dan tidak dihitung dengan mengakumulasi masa penahanan.
Pada tahap ini, bagi narapidana yang memenuhi syarat diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat. Pembinaan dilakukan diluar Lapas oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang disebut pembimbingan klien pemasyarakatan.
Besarnya Remisi yang diberikan kepada narapidana dan Anak Pidana :
A.Remisi Umum ( 17 Agustus )
Remisi umum diberikan kepada narapidana pada setiap peringatan 17 Agustus telah menjalani pidana lebih dari 6 bulan, berkelakuan baik, tidak sedang dikenakan hukuman disiplin dan tidak dijatuhi pidana hukuman mati atau seumur hidup.
a.Tahun Pertama apabila telah menjalani 6 bulan s/d 12 bulan, besarnya remisi 1 bulan
b.Tahun Pertama apabila telah menjalani lebih dari 12 bulan, besarnya remisi 2 bulan.
c.Tahun Kedua, besarnya remisi 3 bulan.
d.Tahun Ketiga, besarnya remisi 4 bulan.
e.Tahun keempat, besarnya remisi 5 bulan.
f.Tahun kelima, besarnya remisi 5 bulan.
g.Tahun keenam, besarnya remisi 6 bulan.
h.Tahun ketujuh dan seterusnya, besarnya remisi 6 bulan.
B.Remisi Khusus ( Idul Fitri, Natal, Nyepi dan Waisak )
Remisi ini diberikan pada hari raya agama masing-masing yang dianut oleh warga binaan masyarakat.
Tahun Pertama apabila telah menjalani pidana 6 bulan sampai dengan 12 bulan, diberikan remisi sebesar 15 hari. Apabila telah menjalani 12 bulan atau lebih, diberikan remisi sebesar 1 bulan. Tahun kedua dan ketiga, diberikan masing-masing 1 bulan. Tahun keempat dan kelima diberikan masing-masing 1 bulan 15 hari. Tahun keenam dan seterusnya, diberikan remisi 2 bulan.
C.Remisi Tambahan
a.Berbuat jasa pada negara:
1.Membela negara secara moral, material dan fisik dari serangan musuh.
2.Membela negara secara moral, material dan fisik terhadap pemberontakan yang berupaya memecah belah atau memisahkan diri dari Negara Kesatuan RI.
3.Besarnya remisi : 1/2 dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan.
b.Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan.
1.Menemukan inovasi yang berguna untuk pembangunan bangsa dan negara RI.
2.Turut serta mengamankan Lapas atau Rutan apabila terjadi keributan atau huru hara.
3.Turut serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan bencana alam di lingkungan Lapas, Rutan atau wilayah sekitarnya.
4.Menjadi donor darah 4 (empat) kali atau salah satu organ tubuh bagi orang lain.
5.Besarnya remisi yang diberikan sebesar 1/2 dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan.
c.Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lapas atau Rutan.
1.Pemuka kerja.
2.Melakukan pendidikan dan pengajaran kepada sesama narapidana dan anak didik.
3.Besarnya remisi yang diberikan 1/3 dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan.
Berdasarkan ketentuannya, Remisi diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. berkelakuan baik; dan
b. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan Remisi diberikan oleh Menteri dalam suatu ketetapan Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. berkelakuan baik; dan
b. telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana.
Dengan mengetahui cara menghitung pemberian remisi maka masyarakat dapat membuat estimasi angka remisi. Angka remisi yang didapat tentunya akan mengurangi jumlah masa hukuman seorang narapidana, serta membuat seorang narapidana dapat lebih cepat kembali kepada keluarga dan masyarakatnya sebagai warga negara yang baik, menyongsong masa depan yang lebih baik.

5. HAK PEMBEBASAN BERSYARAT, CUTI MENJELANG BEBAS DAN CUTI BERSYARAT.
Saat seorang narapidana menjalani vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan, maka hak-haknya sebagai warga negara akan dibatasi. Sesuai Pasal ayat 7 UU.No.12 Tahun 1995, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Walaupun terpidana kehilangan kemerdekaannya, tapi ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Diantara hak-hak yang diperoleh, hak yang digunakan narapidana adalah hak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat, hak mendapatkan cuti bersyarat dan hak mendapatkan cuti menjelang bebas.
Pada Lapas Denpasar Dalam LAPAS 2A DENPASAR hak narapidana yaitu hak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat, hak mendapatkan cuti bersyarat dan hak mendapatkan cuti menjelang bebas adalah yang paling banyak diberikan pada narapidana, yaitu 700 orang. Dimana mengingat bahwa hal yang paling disenangi seorang manusia yang menjadi pidana adalah kesempatan untuk bebas. Pembebasan cuti bersyarat diberikan untuk mengatasi masalah jumlah narapidana over kapasitas atau kelebihan penghuni dalam lapas disamping menghemat anggaran negara, yang tiap tahun makin bertambah bukan berkurang. Over kapasitas di LP ini cukup tinggi, dan ternyata dengan perhitungan yang baru itu pihak lapas lebih bisa mengotimalisasikan pemberian PB. Selain itu hak tersebut diberikan untuk mengurangi tingkat kejenuhan yang diderita oleh narapidana, dan mempercepat pertemuan dengan keluarga. Sebetulnya lapas tidak menginginkan napi berlama-lama dipenjara. Ini juga ada pendekatan teknologi dan kriminologi bahwa orang di dalam LP berlama-lama akan menyebabkan gejolak. Orang yang makin lama di dalam LP tidak dikenalkan dengan dunia luar bisa menyebabkan ada gangguan jiwa. Dalam proses pembinaan narapidana salah satu perwujudannya berupa pembebasan bersyarat, yaitu pengembalian narapidana kepada masyarakat (pembebasan narapidana) bertujuan agar menjadi orang yang baik dan berguna dengan memenuhi syarat-syarat tertentu sebelum ia selesai menjalani masa pidananya.
Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Denpasar berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 1999 jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 2006 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01.PK.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.
1.PEMBEBASAN BERSYARAT ( PB )
Pembebasan bersyarat (PB) adalah proses pembinaan Narapidana di luar LAPAS setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan (Pasal 1 PP Nomor 32 Th.1999 tentang Syarat dan Tata Cara pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan). Izin pembebasan bersyarat (PB) dapat diberikan kepada narapidana apabila yang bersangkutan :
1.Dipidana untuk masa satu tahun atau lebih, baik dalam satu atau beberapa putusan;
2.Telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 7, Pasal 8 huruf a, b, c, d, e dan f angka 2 dan Pasal 9 Permenkeh RI No. M.01-PK.04.10 Th.1989 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas dan bagi narapidana tertentu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Permenkeh RI No. M.01-PK.04.10 Th.1991 tentang Penyempurnaan Permenkeh RI No. M.01-PK.04.10 Th.1989 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas, telah pula memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan b Permenkeh RI No. M.01-PK.04.10 Th.1991;
3.Tidak termasuk narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Permenkeh RI No.M.01-PK.04.10 Th.1991 tentang Penyempurnaan Permenkeh Ri No.M.01-PK.04.10 Th.1989 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas;
4.Telah memenuhi persyaratan administrasi lainnya.
Perhitungan pemberian pembebasan bersyarat, dasarnya KUHP Pasal 15. Syarat-syaratnya diatur dalam PP32/99 dan PP 28/06. PB bisa diberikan setiap saat bagi yang sudah memenuhi persyaratan baik subtantif maupun administrasi. Secara syarat subtantifnya narapidana tersebut harus sudah memenuhi 2/3 masa tahanan, sekurang-kurangnya sembilan bulan, berkelakuan baik, ada jaminan dari keluarga atau lingkungan bahwa dia bisa dibina di luar dan tidak akan mengulangi perbuatannya, narapidana menunjukkan mengikuti program kegiatan dan memiliki kesadaran sebagai orang yang bersalah. Namun memang ada perubahan perhitungan PB.
2.CUTI MENJELANG BEBAS ( CMB )
Izin cuti menjelang bebas dapat diberikan kepada narapidana apabila yang bersangkutan :
1. Dipidana untuk masa satu tahun atau lebih, baik dalam satu atau beberapa putusan;
2. Telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 7, Pasal 8 huruf a, b, c, d, e dan f angka 3 dan Pasal 9 Permenkeh RI No. M.01-PK.04.10 Th.1989 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas dan bagi narapidana tertentu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Permenkeh RI No. M.01-PK.04.10 Th.1991 tentang Penyempurnaan Permenkeh RI No. M.01-PK.04.10 Th.1989 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas, telah pula memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan b Permenkeh RI No. M.01-PK.04.10 Th.1991;
3.Tidak termasuk narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Permenkeh RI No. M.01-PK.04.10 Th.1991 tentang Penyempurnaan Permenkeh RI No. M.01-PK.04.10 Th.1989 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas;
4.Telah memenuhi persyaratan administrasi lainnya.
Pemberian izin cuti menjelang bebas adalah wewenang Menteri Kehakiman dan HAM yang dalam pelaksanaannya didelegasikan kepada Kepala Kantor Wilayah. Proses penyelesaian usulan PB membutuhkan waktu yang relatif lama sehingga bagi Narapidana yang mempunyai masa hukuman pendek, keputusan PB-nya menjadi terlambat dan merugikan Narapidana yang bersangkutan. Selain itu ada juga ketentuan pencabutan pembebasan bersyarat, yaitu apabila napi atau anak didik permasyarakatan:
a.Mengulangi tindak pidana;
b.Menimbulkan keresahan dalam masyarakat; dan/atau
c.Melanggar ketentuan pembebasan bersyarat.
Pencabutan ini dilakukan oleh Dirjen Pas atas usul Kepala Balai Pemasyarakatan (Bapas) melalui Kakanwil Depkumham setempat.
3.CUTI BERSYARAT ( CB )
Cuti Bersyarat diberikan setelah napi menjalani 2/3 (dua pertiga) dari seluruh masa pidananya. Jangka waktu cuti yang dapat diambil oleh narapidana paling lama adalah 3 bulan dengan ketentuan apabila selama menjalani cuti melakukan tindak pidana baru maka selama di luar LAPAS tidak dihitung sebagai masa menjalani pidana.

6. KENDALA-KENDALA DALAM PEMBERIAN HAK BAGI PARA NARAPIDANA
Kendati sudah diatur dalam UU di 12 tahun 1995, tidak semua hak dapat dilaksanakan secara bebas. Ada beberapa kendala dalam pemberian hak bagi narapidana ini. Kendala-kendala tersebut diantaranya adalah:
1.Banyaknya tahanan yang dititipkan di lembaga pemasyarakatan kelas II A Denpasar sehingga melebihi kapasitas lembaga pemasyrakatan. Hal ini disebabkan karena belum adanya rumah tahanan (rutan) di Bali sehingga berakibat pada pembengkakkan anggaran untuk kesejahteraan narapidana (napi) dan tahanan. Jumlah tahanan yang dititipkan ini jumlahnya tidak sedikit, berdasarkan keterangan dari kalapas, jumlah tahanan mencapai 271 orang.
2.Sulitnya mendapatkan pihak yang menjamin bagi narapidana yang ingin mengajukan pembebasan bersyarat.
3.Kualitas petugas yang tidak merata.
4.Kuantitas petugas yang tidak sebanding dengan kuantitas dari napi
5.Sarana / fasilitas pembinaan yang tidak memadai, terjadi over kuantitas.
6.Konflik antar narapidana.
7.Narapidana berkelakuan tidak baik.
8.Masih banyak ditemukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji yang dilakukan oleh narapidana, sehingga hak-hak mereka ditangguhkan oleh pihak Lapas.

PENUTUP
Kesimpulan
Narapidana adalah warga binaan pemasyarakatan sebagai insan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi selayaknya masyarakat biasa. Sistem pemidanaannya itu sendiri bertujuan agar narapidana menyadari kesalahannya dan memperbaiki diri dan tidak mengulangi kesalahannya.
Agar tercipta narapidana menjadi masyarakat yang lebih baik haruslah didukung fasilitas yang mendukung pula, Akan tetapi fasilitas yang diberikan pemerintah kepada masyarakat Bali khususnya LP Kerobokan kurang maksimal sehingga adanya kendala – kendalanya yang utama ialah Banyaknya tahanan yang dititipkan di lembaga pemasyarakatan kelas II A Denpasar sehingga melebihi kapasitas lembaga pemasyrakatan dan sulitnya mendapatkan pihak yang menjamin bagi narapidana yang ingin mengajukan pembebasan bersyarat.
Pihak Pemerintah juga mengajukan tentang remisi untuk narapidana yang diatur dalam Keppres Nimor 1 Tahun 1974 yang dibagi menjadi dua yaitu remisi khusus dan remisi umum, selain mendapatkan remisi narapidana juga berhak mendapat hak– hak mereka yang telah diatur dalam Pasal 14 UU Nomor 12 Tahun 1995.

Saran
Saran yang dapat kami berikan adalah berbagai tindakan Pemerintah dalam upaya yang dapat dilakukan dalam perbaikan terhadap Lembaga Pemasyarakatan :
1.Sebaiknya segera memperbaiki kondisi Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan Denpasar karena kapsitasnya yang kurang memadai dengan menambah kapasitas apabila masih terdapat lahan kosong,apabila tidak ada maka dapat dicari solusi dari pemecahan masalah kapasitas yang kurang.
2.Pemerintah lebih memperhatikan lagi kesejahteraan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut.
3.Pemerintah dalam mengembangkan kreativitas narapidana sebaiknya menambah lagi aktivitas lainnya ,misalnya : sarana dan pra sarana untuk berolahraga karena kesehatan narapidana juga perlu dijaga walaupun sudah tersedia tempat berobat dengan dokter-dokternya.

Hukum dan Keadilan

2010-07-07T15:39:00.001-07:00

Pada akhir tahun 2009 kemarin masyarakat indonesia disuguhkan suatu pemadangan hukum yang mencengangkan dan sekaligus juga mengecewakan. Betapa tidak, hanya dengan berdasarkan barang bukti berupa sebuah semangka bisa membuat orang dipidana selama lebih dari dua bulan.
Kasus ini berada di Kota Kediri, dimana Basar Suyanto (40) dan Kholil (51) warga Kelurahan Bujel, Kecamatan Mojoroto, Kediri.
Mereka berdua terbukti dan mengakui bahwa telah mengambil barang milik orang lain. Mereka berdua diancam dengan menggunakan KUHP Pasal 363 tentang pencurian dengan pemberatan. Namun, karena mereka mengakui perbuatannya, bersikap kooperatif selama persidangan dan posisi keduanya yang sebagai tulang punggung keluarganya sehingga mereka dikenai hukuman yang lebih rendah dari ancaman pasal tersebut yang sebenarnya diancam dengan hukuman penjara selama 9 (sembilan) tahun penjara menjadi 2 (dua) bulan sepuluh hari.
Menyikapi putusan majelis hakim berupa pidana dua bulan sepuluh hari, Nurbaedah, penasihat Basar dan Kholil masih merasa keberatan.Nurbaedah beralasan karena semangka yang diambil oleh Basar dan Kholil sudah berlubang dahulu sebelum diambil oleh keduanya. Di lingkup masyarakat desa, mengambil buah di kebun yang sudah dalam keadaan berlubang seperti itu tidak dipermasalahkan, karena niatnya untuk mengurangi rasa haus.
Selain itu, nurbaedah juga mengemukakan, yang mengalami kerugian justru kedua kliennya. Hal tersebut didasarkan dengan perlakuan yang diberikan keluarga pemilik lahan, Marwan Susanto yang telah memukul Kholil, hingga giginya patah.
Pihaknya menilai, yang dilakukan pihak keluarga pemilik lahan itu sangat tidak releven, dengan dalih untuk balas dendam dan memberi efek jera, mengingat lahan semangka itu sebelumnya sering dirusak orang.
Menurut Nurbaedah, alasan Marwan Susanto dalam memukul Kholil sangat tidak seimbang dan hanya menggunakan teori pembalasan dan pelampiasan atas lahannya yang sering dirusak orang lain.
BAGAIMANA HUKUM MENGATURNYA
Dalam tindak pidana pencurian semangka tersebut oleh jaksa penuntut umum (JPU) Dwianto Viantiska diancam dengan pasal 363 KUHP karena dilakukan oleh lebih dari satu orang.
Memang dalam pencurian tersebut sudah jelas bahwa dilakukan oleh dua orang yakni Basar dan Kholil dengan cara bersekutu dimana kedua orang ini mengambil barang yang bukan miliknya yang berupa semangka milik Marwan, semangka tersebut diambil di kebun semangka milik Marwan, mereka tertangkap basah oleh oleh pemilik lahan.
ASPEK KEADILAN
Dalam kasus pencurian tersebut, unsur-unsur dalam pasal 363 KUHP sudah seluruhnya terpenuhi, dari subyek sampai niatan sudah sesuai dengan perumusan.
Namun, pertanyaan selanjutnya adalah pantaskan Basar dan Kholil menerima hukuman seperti dalam rumusan pasal 363 KUHP atau setidak-tidaknya menurut putusan pengadilan yakni dipidana selama dua bulan sepuluh hari? Pantaskan mereka dipidana hanya karena mengambil sebuah semangka yang menurut keterangan sudah berlubang sebelumnya? Pantaskah mereka dipidana hanya karena melakukan suatu perbuatan yang menurut lingkungan sekitar adalah perbuatan yang wajar dilakukan?
Sebuah semangka yang sudah berlubang menurut masyarakat adalah sebuah semangka yang sudah tidak layak jual, tidak akan ada yang mau beli dan tentu juga tidak akan laku dijual. Hanya ada dua opsi untuk semangka yang sudah rusak atau berlubang, diberikan secara cuma-cuma kepada orang lain atau dibiarkan tergeletak begitu saja di sawah atau jika itu adalah petani yang sangat kelewat pelit, akan merajangnya dan kemudian membuangnya ke sungai.
Layakkah sebuah semangka yang tak ada nilai jualnya membuat orang kehilangan kebebasannya....?
Rasanya sangat tidak pantas dan sangat tidak adil bila hanya dengan mencuri barang sebuah semangka berlubang atau sebuah barang yang sering disia-siakan orang sudah cukup untuk membuat orang di-bui selama dua bulan sepuluh hari.
Yang perlu ditelisik selanjutnya adalah perlakuan di pemilik lahan yakni Marwan yang secara sepihak main hakim sendiri. Pamilik lahan memukul wajah Kholil sehingga mengakibatkan gigi Kholil patah.
Perlakuan yang diterima oleh Kholil ini sangat tidak adil, hanya karena ia mencuri sebuah semangka yang jika utuh nilainya dipasaran mungkin hanya sekitar Rp 10.000,- ia mendapatkan pukulan yang mengakibatkan giginya patah. Terlebih lagi, pukulan yang dilayangkan oleh Marwan ini tidak hanya beralasan pencurian yang dilakukan oleh Basar dan Kholil tetapi juga pelampiasan rasa kesal karena lahannya sering dirusak oleh orang lain yang belum tentu pelakunya adalah mereka berdua.
HUKUM
Di atas penulis menyinggung banyak sekali mengenai hukum. Di pembahasan ini akan dijelaskan mengenai definisi hukum itu sendiri. Mengenai definisi hukum terdapat banyak pendapat dari berbagai aliran hukum. Disini akan dibahas satu-persatu.
1.Aliran Hukum Alam
Hukum adalah peraturan yang berlaku universal dan abadi yang bersumber dari Tuhan. Atau ada yang mengatakan, hukum adalah norma-norma, peraturan-peraturan yang dapat diciptakan dari asas-asas hak asasi manusia. Hukum alam memandang pentingnya hubungan antara hukum dan moral.
2.Aliran Positivisme
Hukum adalah perintah manusia (command of human being), hukum adalah buatan manusia atau penguasa.
Hukum adalah merupakan sistem yang logis, tetap, dan bersifat tertutup dan di dalamnya terhadap putusan-putusan yang tetap
Hukum harus bersih dari anasir-anasir yang tidak yuridis yaitu anasir etis, sosiologis, politis, dan sejarah. Hukum harus bersih dari berbagai macam penafsiran, hukum bersifat tetap dan pelaksanaannya harus sesuai dengan apa yang telah di rumuskan.
3.Aliran Sejarah
Hukum tidak dibuat melainkan tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan masyarakat aliran ini berpendapat bahwasemua hukum berasal dari adat-istiadat dan kepercayaan kemudian diwujudkan dalam peraturan adat dan perkembangan lebih lanjut dibentuklah peraturan adat itu menjadi undang-undang oleh pembentuk undang-undang.
4.Sociological Yurisprudence (living law)
Hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam pembentukan undang-undang tersebut menyesuaikan dengan peraturan yang hidup di masyarakat. Jadi, hukum yang baik menurut Sociological Yurisprudence adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat.
5.Utilitarianism
Hukum merupakan suatu alat bagi masyarakat untuk mencapai tujuannya. Tujuan disini adalah tujuan secara sosial bukan tujuan yang dimiliki masing-masing individu yang bertentangan dengan tujuan umum. Hukum adalah sarana untuk mengendalikan individu-individu, agar tujuannya sesuai dengan tujuan masyarakat dimana mereka menjadi warganya.
Dari bermacam definisi hukum dari berbagai aliran tersebut diatas, penulis beranggapan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang mampu mengakomodasi kebutuhan hukum yang sedang dialami oleh masyarakat. Dengan kata lain, hukum yang baik adalah hukum yang menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat.
Tidak hanya menyasuaikan dengan kebutuhan hukum yang ada di masyarakat tetapi juga menyesuaikan dengan kebiasaan-kebiasaan atau yang lebih dikenal dengan hukum kebiasaan yang hidup di masyarakat.
Menilik kembali pada kasus di atas, perumusan tentang pencurian sudah sesuai dengan persepsi masyarakat mengenai pencurian. Namun kita perlu melihat lebih lanjut mengenai obyek serta nilai dari obyek tersebut. Obyeknya adalah semangka yang sudah berlubang atau berupa barang yang sering tidak dimanfaatkan oleh petani semangka kebanyakan.
Obyek yang sering tidak dimanfaatkan oleh petani ini menimbulkan persepsi umum dikalangan masyarakat itu sendiri yang beranggapan bahwa ‘tidak akan menjadi masalah jika mengambil semangka satu saja, sekedar untuk menghilangkan rasa haus, toh semangkanya adalah semangka yang sudah tidak layak jual’.
KEADILAN
Tujauan utama berlakunya hukum adalah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai1. Kedamaian adalah terciptanya keteraturan di dalam kehidupan di masyarakat. Normalnya, manusia akan merasa ketenangan bila hidupnya teratur, keteraturan sangat mudah diciptakan dengan menciptakan keadilan terlebih dahulu. Keadilan yang sesuai dengan apa yang telah ia usahakan.
Aristoteles mendefinisikan keadilan sebagai sesuatu yang berbeda dengan “persamarataan” dan tidak boleh dipandang sama dengan “persamarataan”. Keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama2.
Aristoteles mengajarkan bahwa keadilan itu dapat dibagi menjadi dua, keadilan “distributief” dan keadilan “communitatief”3. Keadilan distributief adalah keadilan yang memberikankeapada tiap-tiap orang jatah menurut jasanya. Ia tidak menuntut supaya tiap-tiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya, bukan persamaan yang menjadi tujuan tetapi kesebandingan.
Keadilan commititatief adalah keadilan yang memberikan pada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perseorangan. Ia memegang peranan dalam tukar-menukar, pada pertukaran barang-barang dan jasa-jasa, dalam mana sebanyak mungkin harus terdapat persamaan antara apa yang dipertukarkan.
RELASI HUKUM DAN KEADILAN
Dahulu manusia tidak dapat hidup dalam kebersamaan (masyarakat) tanpa ketertiban. Manusia satu dengan manusia yang lain saling menjatuhkan, saling “memakan” atau yang lebih dikenal dengan istilah ‘manusia yang satu seperti serigala bagi manusia yang lainnya’. Kemudian manusia menyadari akan kebutuhan yang sebenarnya ia butuhkan, yakni kebutuhan akan kehidupan yang aman kebutuhan untuk hidup secara tertib. Kebutuhan tersebutlah yang kemudian membawa manusia memasuki permasalahan hukum.
Dari cerita diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa salah satu fungsi hukum yang paling menonjol adalah dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat. Perlindungan hukum ini dapat diupayakan dengan menggunakan peraturan hukum yang telah jelas-jelas tertulis dapat juga dengan menggunakan alat-alat penegak hukum yang ada. Hal ini dapat dikatakan bahwa hukum memiliki daya memaksa yang kuat, jika ada orang yang tak mau menaati dengan suka rela orang itu akan dipaksa supaya taat
Dalam memberikan kepastian hukum ini diharapkan bahwa aparat penegak hukum tidak monoton yang hanya terpaku pada bunyi undang-undang saja tanpa mempedulikan aspek-aspek yang lain. Dalam menjalankan hukum harus menyesuaikan dengan perkembangan dari masyarakat yang menjadi subyek dari undang-undang tersebut.
Dalam kasus “semangka” diatas, penegak hukum hanya terpaku pada bunyi undang-undang tanpa banyak mempedulikan aspek yang lain, aspek moralitas, aspek kepatutan dan aspek-aspek yang lain.
Menurut Prof Arief Hidayat dalam pengukuhannya sebagai Guru Besar pada Ilmu Hukum Fakultas Hukum Undip Semarang, Selama ini masih banyak aparat penegak hukum yang hanya mementingkan aspek kepastian hukum tanpa mempedulikan apakah hukum itu dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat atau tidak, sehingga muncul kasus-kasus, seperti kasus Basar dan Kholil yang hanya mencuri semangka, Minah yang hanya mencuri tiga buah kakao atau Prita4.
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Moh Mahfud MD pernah mengungkapkan bahwa Rasa keadilan tidak hanya tegak bila penegak hukum hanya menindak berlandaskan pasal dalam UU secara kaku dan tidak mengenali nilai keadilan yang hidup dan berkembang dimasyarakat5.
Sebenarnya perlindungan yang diberikan oleh hukum itu bukanlah tujuan yang hakiki dari dibentuknya suatu peraturan. Tujuan hakiki dari dibuatnya peraturan tentunya adalah untuk mewujudkan suatu ketertiban dalamkehidupan bermasyarakat. Dengan kata lain, terpenuhinya rasa keadilan dalam setiap orang.
Ketua MK menegaskan, penegakan hukum sebenarnya merupakan bagian atau perangkat yang digunakan untuk meraih tujuan yang lebih mulia, yaitu penegakan nilai keadilan.
Kepastian hukum adalah bagian dan dibutuhkan sebagai upaya menegakkan keadilan. Dengan kepastian hukum setiap perbuatan yang terjadi dalam kondisi yang sama akan mendapatkan pertanggungjwaban hukum. Ini adalah keadilan dalam bentuk persamaan di hadapan hukum. Adapun kemanfaatan dilekatkan pada hukum sebagai alat untuk mengarahkan masyarakat, yang tentu saja tidak boleh melanggar keadilan6.
Hukum sesungguhnya dibuat dan ditegakkan untuk mewujudkan keadilan. Namun hukum dan keadilan memang tidak selalu sejalan. Hal itu terjadi karena nilai keadilan yang berfungsi sebagai tolok ukur tidak mudah diwujudkan dalam norma hukum. Nilai keadilan yang abstrak, tidak selalu bersifat rasional dan selalu berkembang tidak dapat seluruhnya diwadahi dalam norma hukum yang preskriptif dan tertulis. Hukum dirumuskan secara umum untuk mewadahi variasi peristiwa hukum serta kemungkinan berkembang di masa yang akan datang.
Keadilan yang coba dirumuskan dalam norma hukum tentu juga terbatas pada keadilan yang dipahami dan dirasakan oleh pembentuk hukum dan juga terbatas saat norma hukum itu dibentuk. Di sisi lain, rasa keadilan masyarakat senantiasa berkembang sejalan dengan perkembangan kondisi masyarakat itu sendiri. Hal itulah yang dapat menimbulkan praktik hukum yang kering dari keadilan atau bahkan penerapan hukum yang bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat dan/atau ada kesan dari masyarakat bahwa produk hukum yang ada sudah usang dan sudah seharusnya diganti.
Oleh karena itu, sangat tepat rumusan Pasal 24 UUD 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hukum dan keadilan memang dapat menjadi dua substansi yang berbeda, tetapi harus dipahami dan ditegakkan sebagai satu kesatuan. Keadilan dalam hal ini bukan hanya keadilan hukum positif, tetapi juga meliputi nilai keadilan yang diyakini dan berkembang dalam masyarakat atau yang disebut sebagai keadilan substantif7.
Seringkali paradigma keadilan substantif yang berkembang dimasyarakat tersebut menyimpang dari UU, hal tersebut bisa dilihat kalau pelaksanaan UU itu menimbulkan ketidakadilan di masyarakat.
Untuk menyikapi ketertinggalan produk hukum yang berupa undang-undang dari keadilan substantif yang senantiasa berkembang, maka perlu diberikannya kebebasan bagi hakim untuk memberikan penafsiran hukum. Bila perlu membuat hukum sendiri yang terlepas dari aturan hukum yang saaat ini berlaku. Memberikan kebabasan bagi hakim untuk memberikan penafsiran ini penting karena hakim adalah penegak hukum yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Jadi, dapat dipastikan bahwa hakimlah yang mengetahui kasus dan kebutuhan masyarakat akan hukum.
Hakim dalam memutus perkara tidak hanya menjalankan preskripsi yang terdapat dalam undang-undang, melainkan mewujudkan keadilan yang hendak dicapai oleh aturan hukum itu dengan mempertimbangkan rasa keadilan yang sangat mungkin akan berbeda-beda untuk setiap kasus,waktu,dan masyarakat tertentu. Bahkan, kalaupun aturan hukum yang ada ternyata tidak sesuai dengan keadilan yang hendak diraih, hakim tentu harus lebih mengedepankan keadilan itu dan membentuk hukum baru yang lebih memenuhi rasa keadilan.
Oleh karena itu, saat ini sudah tidak tepatlah pernyataan yang menyatakan ‘hakim adalah corong undang-undang’. Saat ini seharusnya hakim merupakan pembuat hukum (judge made law) yang memberikan kepuasan bagi masyarakat serta untuk menghilangkan rasa dahaga masyarakat akan hukum.
Menghilangkan rasa dahaga masyarakat akan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, hukum yang dapat menaungi masyarakat. Inilah mengapa putusan hakim diawali dengan sesanti “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Prinsip penerapan dan penegakan hukum yang dijiwai oleh spirit keadilan tersebut tentu bukan hanya menjadi domain dari hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.
Tidak hanya hakim, para penegak hukum lain tentu juga harus menerapkan hukum tanpa menghilangkan ruh keadilan. Hanya dengan demikian hukum akan menemukan wajah aslinya, sebagai instrumen yang diperlukan untuk memenuhi dan melindungi manusia dan tatanan kehidupan bermasyarakat, bukan sebaliknya mengorbankan manusia dan masyarakat yang menjadi tempat keberadaan hukum serta tidak kehilangan roh keadilan yang menjadi tujuan keberadaan dan penegakan hukum itu sendiri.
MORAL
Ketidakadilan, bagi Aquinas, adalah kekerasan, dan tidak pantas dianggap hukum. Untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat diperlukan setidaknya tiga aspek, yakni peraturan yang baik, aparat penegak hukum yang adil, dan masyarakat yang taat hukum. Setelah membuat aturan yang baik, selanjutnya yang harus dibentuk adalah aparat penegak hukum yang adil. Untuk membentuk aparat yang adil perlu adanya aspek moral dalam tiap-tiap aparat.
Karena itulah, moralitas itu penting dan harus dikedepankan bagi para penegak hukum. Para penganut realisme hukum percaya bahwa norma moral tidak bisa dilepaskan dari hukum, terutama karena prinsip moral berperan sebagai uji kritis terhadap hukum positif. Moralitas juga akan membangun sistem hukum itu sendiri mendekat kepada kebenaran dan keadilan, sehingga akan mendekatkan kepada idealitas hukum sebagai penegak keadilan.
Moralitas juga akan membangun nalar sehat para hakim, sehingga membuat hakim tidak terjebak dalam keraguan dan kebimbangan dalam menjatuhkan pilihan status hukum. Karena salah sedikit saja dalam sebuah pertimbangan, putusan majelis hakim akan sangat berpengaruh terhadap fakta sosial yang terjadi di masyarakat. Kalau ada hakim yang menegakkan moralitasnya, pastilah akan menghasilkan putusan majelis hakim yang bisa memberikan ketenangan dan kedamaian bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA
Rahardjo, Satjipto, Lapisan-lapisan dalam Studi Hukum, Malang: Bayumedia, 2008.
Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
Rasjidi, Lili, Dasar-dasar Filsafat Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
Van Apeldoorn, L.J., Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht, terjemahan Indonesia oleh Oetarid Sadino, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.

________, Kepastian Hukum Harus Sejalan Dengan Sara Keadilan, 2010 (www.antaranews.com/ diakses tanggal 19/06/2010 jam 03:57).
________, Jaksa Tuntut Pencuri Semangka di Kediri Dua Bulan Penjara, 2009 (www.berita2.com/ diakses tanggal 19/06/2010 jam 03:57).
________, Terdaka Kasus Semangka Minta Dibebaskan, 2009 (www.sinarharapan.com/ diakses tanggal 19/06/2010 jam 03:36)
Hadi, Samsul, Pencuri Semangka Kediri Dituntut penjara 2 Bulan 10 Hari, 2009 (www.surabaya.detik.com/ diakses tanggal 11/06/2010 jam 02:20).
M. Gaffar, Janedjri, Penegakan Hukum dan Keadilan, 2009 (www.ahmadheryawan.com/ diakses tanggal 19/06/2010 jam 03:57).
Razi Rahman, Muhammad, Menegakkan Keadilan Jangan Sekedar Menegakkan Hukum, 2010 (www.erabaru.com/ diakses tanggal 19/06/2010 Jam 03:56)

LP Tipikor

2010-07-07T15:34:00.001-07:00

Saat ini mungkin masih sering ada permbahasan dari media massa di negeri ini, baik media cetak maupun elektronik mengenai pemberlakuan lembaga pemasyarakatan (LP) baru di negeri ini. Kalau LP biasa mungkin kurang istimewa untuk diangkat di media, namun ada sesuatu yang istimewa di LP baru ini. Keistimewaan LP baru ini adalah fungsi dari LP ini yang khusus digunakan untuk menampung (memidanakan) narapidana-narapidana tindak pidana korupsi.

Selain LP yang khusus digunakan untuk memidanakan narapidana tindak pidana korupsi, LP yang diresmikan oleh Menkum HAM Patrialis di LP Cipinang Jl Raya Bekasi Timur, Cipinang, Jakarta Timur ini juga satu-satunya LP yang khusus menampung satu jenis tindak pidana, sementara LP yang lain tidak ada pemisahan antar LP. Selain itu, dari bentuk dan desain dari LP ini yang berbeda dengan LP-LP yang lain, LP ini lebih cenderung modern dan fungsional.

Menurut Purwo Ardoko, orang yang arsiteki bangunan LP Tipikor menjelaskan bahwa Lp ini lebih fungsional dan sesuai dengan standar internasioal (PBB). Purwo ardoko menjelaskan bahwa bangunan LP ini lebih fungsional, kalau malam tidak perlu ada penerangan sebanyak LP biasa, terdapat banyak fentilasi sehingga didalam tidak pengap serta kalau malam tidak begitu dingin.

Sebagai gambaran saja, LP Tipikor pertama yang berada di Cipinang tersebut berdiri tiga lantai dan memiliki 64 kamar dengan kapasitas 256 tahanan. Dan rencana LP serupa juga akan di bangun di daerah-daerah lain yang sesuai.

PEMBAHASAN

Setelah mengetahui gambaran tentang keberadaan LP Tipikor, sekarang mari kita bahas mengenai keabsahan dalam pembuatan LP baru ini. Apakah LP ini memiliki dasar hukum yang kuat? Marilah kita bahas mengenai landasan hukum dalam pembuatan LP ini.

Berdasarkan Undang-undang no 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatn pasal 5

Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

Pengayoman;
Persamaan dalam pelayanan;
Pendidikan;
Pembimbingan;
Penghormatan harkat dan martabat manusia;
Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan;
Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Sebagai analisis penulis, karena pemerintah menganggap bahwa korupsi adalah suatu tindak pidana yang luar biasa. Luar biasa karena dapat merugikan masyarakat dalam jumlah yang sangat banyak. Luar biasa karena korbannya sangat banyak.

Sehingga pemerintah berinisiatif untuk mengkhususkan pula sistem pembinaannya. Selain itu, pengadaan LP khusus Tipikor ini juga berfungsi sebagai labeling pemberitahuan kepada masyarakat bahwa seseorang yang pernah ditahan di LP ini dapat dipastikan behwa merupakan penjahat yang sangat kejam. Sehingga inisiatif masyarakat sendirilah jika ingin memberikan hukuman tambahan, mungkin mengucilkan.

Dalam pasal 12 (1) UU ini juga disebutkan,

Dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di lapas dilakukan penggolongan atas dasar:

Umur;
Jenis kelamin;
Lama pidana yang dijatuhkan;
Jenis kejahatan;
Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pembinaan

Inilah dasar hukum pendirian LP Tipikor, dalam pembinaan yang berada di lapas terdapat penggolongan narapidana berdasarkan jenis kejahatan yang dijatuhkan.

Yang berbeda dengan narapidana jenis kejahatan yang lain adalah, kalau jenis pidana yang lain yang memisahkan hanyalah pembinaannya namun masih satu LP (bangunan) tetapi kalau tipikor, tidak hanya pembinaannya saja yang menjadi pemisahnya namun juga LP nya.

Pro-Kontra

Menurut Hakim Konstitusi Akil Mochtar, pendirian LP tipikor ini sebenarnya tidak perlu. Akil muchtar berpendapat bahwa tindak pidana korupsi sebenarnya sama saja dengan tindak pidana yang lain, sama seperti pencuri atau pemerkosa sehingga tidak perlu adanya pemisahan.

Dengan adanya LP tersendiri bagi pelaku korupsi, sangat dimungkinkan adanya pelayanan istimewa bagi para pelaku. Sehingga dapat mengurangi efek jera yang seharusnya ia alami. Selain itu, hal yang sangat menghawatirkan bisa saja terjadi, yakni penahanan di LP bisa dijadikan tempat untuk menambah teman ataupun bisa dijadikan tempat untuk merencanakan tindak pidana yang lebih membahayakan.

Mengenai pendapat yang pro tentu saja dengan adanya LP tersendiri, hal ini akan memberikan efek jera tersendiri. Dimana masyarakat luas dapat melihat dengan jelas para pelaku kejahatan yang telah merugikannya.

Selain itu, dengan adanya LP tersendiri akan diberikan pembinaan yang lebih sesuai. Sehingga pembinaan atasnya akan tepat sasaran.

PENUTUP

Mengenai pemberlakuan LP tersendiri bagi pelaku korupsi, apapun komentar dari masyarakat baik yang pro maupun yang kontra sudah tidak begitu berpengaruh. Hal itu karena LP ini didirikan dengan dasar hukum yang jelas, yakni pasal 5 dan pasal 12 (1) UU no 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan.

Kita, masyarakat tinggal melihat saja bagaimana output dari LP tipikor ini. Efektifkah dalam mengurangi pelaku korupsi di negeri ini. Efektifkah LP ini dalammemberikan hukuman bagi pelakunya.

DAFTAR PUSTAKA

Hermawan, Bayu. Cicipi LP Tipikor, 20 Tahanan Diungsikan. (http: www.inilah.com. diakses 31 Mei 2010 jam 05:43).

______________. Hakim Konstitusi: Pendirian LP Tipikor Tak Tepat Sasaran. (http: www.detik.com. Diakses tanggal 31 Mei 2010 jam 14:11).

Winarno, Heri. Rutan Tipikor Cipinang Siap Tampung Koruptor. (http: www.detik.com. Diakses tanggal 31 Mei 2010 jam 05:51).

PERJANJIAN JUAL-BELI PIUTANG

2010-07-07T15:24:00.000-07:00

Pada hari ini Senin, tanggal Tujuh, bulan Juni, tahun Dua ribu sepuluh, kami bertanda-tangan di bawah ini.
Ahmad baejuri, bertempat tinggal di Jalan Joyotambaksari 16 C, direktur dari PT “Madju Djaja” oleh karena itu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT “Madju Djaja” yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta 101, didirikan pada tahun 1999 dengan akta notaris Harianto, Sarjana Hukum nomor 123/perj./1999 yang berkantor di Jalan Mayjend Panjaitan 11 (terlampir) dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan Nomor 456/MKH/1999 tanggal 1 Maret 1999. Dalam melakukan perjanjian ini Ahmad telah memperoleh pengesahan dari dewan komisaris PT “Madju Djaja” sebagaimana tercantum dalam RUPS no 155 tertanggal 31 Agustus 2010 yang juga telah memperoleh pengesahan dari notaris Harianto Sarjana Hukum nomor 123/perj./1999 yang berkantor di Jalan Mayjend Panjaitan 11. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.
Candra setiawan, pedagang, beralamat di Jalan Veteran dalam no.1. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.
Para pihak terlebih dahulu menyatakan sebagai berikut:
1.Bahwa pihak pertama menyatakan memiliki piutang kepada Bagito, dengan nomor KTP 350522 250788 0001, swasta, beralamat di Jalan Bandung 11 Kota Malang, sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) serta hak tanggungan atas tanah dan rumah yang berada di Jalan Bandung 11 Kota Malang, seluas 500 m2, senilai Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah), yang bisa dibuktikan dengan beradanya surat jual-beli dengan obyek tanah dan rumah yang dimaksud diatas di kekuasaan Pihak Pertama, serta sesuai dengan surat perjanjian hutang-piutang yang dilakukan oleh Pihak Pertama dengan Bagito tanggal 27 Mei 2010 no. 111/perj/2010 dihadapan notaris Agus, Sarjana Hukum yang berkantor di Jalan Trunojoyo 115 Malang (terlampir), serta sesuai dengan surat pengakuan hutang tanggal 100/perj/2010 yang dibuat dihadapan notaris Prasetyo, Sarjana Hukum yang berkantor di Jalan Bogor 25 Malang (terlampir).
2.Bahwa piutang yang dimaksud tersebut dilakukan pelunasan oleh debitur dengan sistem cicil yang dilakukan tiap bulan dengan jatuh tempo tiap bulan pada tanggal 20.
3.Bahwa piutang tersebut belum pernah dilakukan pencicilan sama sekali oleh kredtur.
4.Bahwa piutang tersebut dibuat dengan membebankan bunga sebesar 2,5%.
5.Bahwa pada bulan pertama sebelum dilakukan pembayaran cicilan pertama, pihak pertama membutuhkan dana cepat, sehingga menjual piutang dan hak tanggungan yang dimaksud pada nomor (1) tersebut kepada pihak kedua.
6.Bahwa pihak Bagito sebagai Debitur telah menyetujui adanya jual-beli atas hutang yang menjadi tanggungannya kepada pihak manapun, sesuai dengan akta notaris no 321 yang dibuat dihadapan notaris Andi Soraya, Sarjana Hukum yang berkantor di Jalan Kawi 19 Malang.
7.Bahwa pihak kedua bersedia membeli piutang dan hak tanggungan yang dimaksud oleh pihak pertama.

PASAL 1
OBYEK
Para pihak sepakat bahwa obyek jual beli dalam perjanjian jual-beli ini adalah piutang pihak pertama atas pihak ketiga, yakni kepada Bagito, dengan nomor KTP 350522 250788 0001, swasta, beralamat di Jalan Bandung 11 Kota Malang, sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) serta hak tanggungan atas tanah dan rumah yang berada di Jalan Bandung 11 Kota Malang, seluas 500 m2, senilai Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah), yang bisa dibuktikan dengan beradanya surat jual-beli dengan obyek tanah dan rumah yang dimaksud diatas di kekuasaan Pihak Pertama, serta sesuai dengan surat perjanjian hutang-piutang yang dilakukan oleh Pihak Pertama dengan Bagito tanggal 27 Mei 2010 no. 111/perj/2010 dihadapan notaris Agus, Sarjana Hukum yang berkantor di Jalan Trunojoyo 115 Malang (terlampir).

PASAL 2
HARGA
Para pihak sepakat bahwa harga Jual-beli atas obyek perjanjian tersebut adalah sebesar
Rp 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah).
PASAL 3
PERALIHAN KEDUDUKAN
1.Pihak pertama mengalihkan kedudukannya sebagai kreditur kepada pihak kedua menggunakan cessie melalui Bank Mandiri dengan nomor rekening 2069789876 atas nama pihak kedua. Sehingga pembayaran obyek oleh debitur lansung ditujukan kepada rekening pihak kedua.
2.Pengalihan bunga bersifat melekat dengan obyek sehingga pembayaran bunga dilakukan bersamaan dengan pembayaran obyek seperti dalam ayat 1 di atas.
3.Pengalihan hak tanggungan bersifat melekat dengan obyek yang penyerahan-nya diatur dalam pasal 4.

PASAL 4
PEMBAYARAN DAN PENYERAHAN
Para pihak sepakat bahwa pembayaran oleh piha kedua dilakukan secara tunai melalui transfer kepada rekening pihak pertama dengan nomor rekening 0987654321 di Bank Mandiri, yang dilakukan 7 (tujuh) hari setelah penandatanganan perjanjian ini, tepatnya dilakukan pada tanggal 14 Juni 2010 bersamaan dengan penyerahan surat tanah yang menjadi hak tanggungan dari Pihak Pertama ke Pihak Kedua
PASAL 5
PENYELESAIAN SENGKETA
1.Para pihak sepakat bahwa, apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini timbul sengketa akan diselesaikan dengan menggunakan penyelesaian secara arbitrase.
2.Lembaga arbitrase sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adala Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
PASAL 6
PENUTUP
1.Hal-hal menyangkut isi perjanjian yang belum diatur secara tegas dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam ademdum perjanjian yang merupakan satu perjanjian atau bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini;
2.Perjanjian ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap bermaterai cukup, satu rangkap untuk pihak pertama, satu rangkap untuk pihak kedua dan satu rangkap untuk pihak ketiga yakni pihak dari Bagito (debitur) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta ditanda-tangani oleh kedua belah pihak dengan disaksikan oleh dua orang saksi.

PARA PIHAK:
Pihak Kedua Pihak Pertama:

(Ahmad Baejuri) (Candra Setiawan)

SAKSI-SAKSI:
Saksi-1 Saksi-2

(Bedjo Soebiantoro) (Anto Pranoto)

pemilukada yang menjadi ajang judi terselubung

2010-06-10T10:56:00.003-07:00

Pada tanggal 27 Mei 2010 kemarin ku pulang ke kampoeng halaman (Kec. Selopuro, Blitar), mumpung ada long weekend, senang rasanya karena ku uda lama gak pulang sekalian pengen tahu perkembangan kampung halaman. Seneng rasanya bisa ngerjain adik2 ku yang yang duu sering ku lakukan. Eits… bukan itu yang pengen ku bahas kali ini, ku pengen membahas mengenai perkembangan pemilihan ketua dusun yang uda kelar sekitar seminggu sebelumnya.

Saat ku tanya ibuku mengenai perkembangan pemilihan kemaren yang sudah selesai ku agak mringis tentang apa yang terjadi. Dalam pemilihan tersebut yang berhasil adalah seseorang yang memiliki banyak uang yang “mengeluarkan” uang dalam kampanye-nya. Ada yang mengaku dikasih uang sebesar 20 sampai 50 ribu, ada juga yang menggunakan anak-anak agar membujuk agar memilikih salah satu kandidat.

Ada juga ini, yang mungkin adalah hal baru aku kenal. Disini ada seperti tim sukses (baca:Sponsor) salah satu kandidat yang melakukan perjanjian dengan kandidiat tersebut yang intinya jika dia (sponsor) bersedia mengeluarkan uang untuk menyokong dana kampanyenya, dan jika sampai berhasil lolos dia akan dikasih uang sebesar Rp 500.000,- (diluar uang yang mereka keluarkan) sementara jika kalah uangnya tidak kembali.

Kalau dianalisis, kejadian yang dilakukan mereka (sponsor dan kandidat) tersebut bisa masuk dalam kategori perjudian. Dimana para sponsor adalah sesorang yang bertaruh, sedangkan kandidat adalah bandarnya.

Jika dalam kampanye saja sudah menggunakan cara-cara kotor seperti ini dapat dipertanyakan bagaimana kinerjanya nanti. Dia tentunya akan berusaha untuk menutupi biaya yang telah ia keluarkan selama masa kampanyenya. Jika dalam taruhan terselubung tersebut ia kalah (berhasil dalam pimilulkada) maka ia akan berusaha menutupi dana “minus” sebanyak Rp 500.000 dikalikan seluruh sponsor yang telah mendudungnya.

Sementara jika dia kalah (dalam pemilukada), ia tidak pusing-pusing memikirkan banyaknya uang yang telah ia keluarkan, karena tentunya dana yang ia keluarkan adalah dana milik sponsor yang tak wajib ia keluarkan, jadi dapat dikatakan ia untung dalam hal ini.

Kembali ke masalah yang mungkin akan muncul ketika ia berhasil dalam pemilukada. Seperti ulasan sebelumnya, si kandidat tentu akan berjuang agar uang yang ia keluargan bisa kembali. Mengenai cara agar mendapatkan uangnya kembali itulah yang perlu dipertanyakan, bisa-bisa yang diambil adalah uang hak rakyat (korupsi). Hal itu dari segi dana kampanye, dari segi kebijakan-kebijakan yang diambil bisa juga dimuat melenceng dari kepentingan masyarakat. Kebijakan-kebijakan yang diambil bisa jadi adalah kebijakan-kebijakan yang hanya menguntungkan pihak sponsornya, hal itu bisa diambil sebagai ucapan terimakasih atas jasanya di masa kampanye.

Mungkin kejadian pimilu sebagai ajang “perjudian” tidak hanya berlaku di daerahku saja, mungkin di daerah lain juga ditemui hal yang serupa yang caranya yang berbeda. Mungkin dalam pemilu tingkat nasional juga terjadi, tetapi tentunya dengan modus yang sangat rapi sehingga sangat sulit melacaknya.

Dan inilah fungsi dari KPU untuk mengawasi jalannya kampanye, perlu adanya transparansi dana yang dipergunakan dalam kampanye. Perlu adanya pengecekan kekayaan yang dimiliki oleh masing-masing kandidat sebelum dan sesudah jalannya masa kampanye.

Hal itulah yang mungkin satu-satunya jalan yang bisa dilakukan pemerintah untuk menanggulangi praktek perjudian terselubung ini, praktek perjudian terselubung yang mengatasnamakan tim sukses, sponsor, atau apapun itu. Praktek perjudian terselubung yang dilakukan dari pusat hingga daerah.

SEJARAH PERMEN DAN COKLAT

2010-04-30T21:11:00.000-07:00

a. Permen

Para ahli pernah menemukan permen purba di Mesir sekitar 3500 tahun yang lalu. Dan di tempat lain juga pernah ditemukan gumpalan madu kering yang diduga dijadikan permen oleh manusia purba saat itu. Sejarah perkembangan permen (Anonymous, 2010a):

· 1828: Permen coklat pertama di dunia diciptakan oleh seorang Belanda, Conrad J. Van Houten yang memeras biji coklat yang dimasaknya yang kemudian dicampur gula hingga menjadikannya permen.

· 1869: Thomas Adams, seorang Amerika yang menciptakan permen dari bahan karet. Penemuannya tak sengaja karena awalnya ia ingin membuat mainan hingga ban sepeda namun percobaannya selalu gagal. Ketika ia memasukan karet ke dalam mulutnya timbulah ide untuk menambahkan rasa di karet itu hingga terciptalah permen karet. Pada tahun 1871 temuannya yang berupa permen karet dipatenkan.

· 1875: Henry Nestle, seorang pembuat susu kental manis dan Daniel Peter, seorang pembuat coklat. Memadukan dua unsur berupa susu kental manis dan coklat menjadi satu dan mendirikan perusahaan coklat susu pertama di dunia.

· 1908: Lolly Pop, permen bertangkai ini diberi nama oleh George Smith H, berdasarkan nama kuda balapnya. Tak banyak diketahui awal dari keberadaan permen lollypop ini. Nanum mesin pembuat permen Lolly Pop diciptakan oleh Samuel Born warga Amerika keturunan Rusia.

· 1912: Clarence Crene menciptakan permen mint, ia sendiri sebelumnya membuat permen coklat, namun karena permen coklat mudah meleleh pada saat musim panas akhirnya ia mencoba membuat permen dari bahan yang lain. Keberadaan permen mint itu sendiri sebenarnya sudah ada di daratan Eropa namun kebanyakan berbentuk persegi. Crene akhirnya mencoba membuat permen mint dengan bentuk yang lain yaitu bulat dan bolong ditengahnya. “Life saver” itulah nama awal permen ini disebut karena memang bentuknya mirip seperti pelampung atau ban penyelamat, dan sekarang permen ini lebih dikenal orang dengan sebutan permen polo.

Sejarah pembuatan permen (Anonymous, 2010a):

· Kata "permen" berasal dari bahasa Arab gand i, yang berarti konfeksi gula.

· Semua bangsa kuno membuat manisan dengan bahan madu.

· Di negara Cina, India, orang-orang dari Timur Tengah, Mesir, Yunani dan Romawi menggunakan madu untuk menyelimuti buah, bunga, biji atau batang tanaman.

· Mesir Kuno menggunakan madu untuk mempertahankan kacang-kacangan dan buah-buahan.

· Pada Abad Pertengahan, dokter menggunakan madu untuk menutupi rasa buruk obat-obatan supaya tidak berasa pahit.

· Pada abad ke-17, koloni Amerika Utara menemukan permen sirup maple dan oleh koloni selatan digunakan untuk benne-biji (biji wijen) kue.

· Di New Amsterdam dikenal "marchpane" atau "marzipan."

· Candy telah ditemukan dalam sejarah Inggris pada awal abad ke-15.

· Karamel dikenal di awal abad 18 dan lolipop di tahun 1780an.

· Di awal abad ke 19 dipopulerkan hard candy yang terbuat dari lemon dan rasa peppermint.

· Pada tahun 1851, Pameran Besar di London memperkenalkan "Perancis-style" permen yang kaya krim.

· Pada tahun 1875, coklat susu ditemukan di Swiss dan di akhir abad ke 19, fenomena membuat permen di Amerika.

Permen karet bukan merupakan jenis penganan baru. Meskipun masih terbuat dari bahan yang sederhana dan belum memiliki jenis yang beragam seperti sekarang, tapi sebuah bentuk kunyahan yang berfungsi sebagai permen karet sudah dikenal oleh orang-orang pada masa Yunani kuno. Berikut ini adalah urutan penemuan yang disusun sesuai kurun waktu dan dianggap sebagai rangkaian sejarah perkembangan permen karet (Anonymous, 2010b).

· Orang Yunani kuno mengunyah penganan yang disebut Mastiche, permen karet yang terbuat dari getah pohon dammar wangi.

· Anggota suku Maya kuno dikabarkan biasa mengunyah kunyahan yang dibuat dari getah tumbuhan yang disebut dengan nama pohon Sapodilla.

· Sedangkan orang-orang dari suku Indian yang bermukim di Amerika Utara memiliki kegemaran mengunyah getah dari pohon-pohon cemara.

· Para imigran awal benua baru Amerika membuat permen karet dari getah pohon cemara dan lilin lebah.

· Pada tahun 1848, John B. Curtis membuat dan menjual permen karet komersial pertama yang disebut dengan nama State of Maine Pure Spruce Gum.

· William Finley Semple menjadi orang pertama yang memiliki paten permen karet pada tanggal 28 Desember 1869.

· Sedangkan pada tahun 1871, Thomas Adams berhasil memperoleh paten untuk mesin pembuat permen karetnya.

· Pada tahun 1880, John Colgan menemukan cara untuk membuat permen karet memiliki rasa yang lebih enak yang tetap terasa dalam waktu yang lebih lama ketika dikunyah.

· Tutti-Frutti, sebuah produk permen karet buatan Thomas Adams telah menjadi produk permen karet pertama yang dijual dengan menggunakan mesin penjual otomatis pada tahun 1888. Selanjutnya mesin-mesin penjual permen karet itu di letakkan di stasiun kereta bawah tanah di kota New York.

· Masih di kota New York juga, pada tahun 1899, seorang apoteker bernama Franklin V. Canning membuat permen karet yang berfungsi untuk menjaga kebersihan dan kesehatan gigi.

· Pada tahun 1906, Frank Henry Fleer membuat permen karet yang disebut Blibber-Blubber. Sebuah permen karet yang setelah dikunyah bisa ditiup hingga menggelembung seperti balon. Namun permen karet buatan Frank Henry Fleer tersebut tidak pernah dijual secara komersial.

· Permen karet dengan merk Wrigley Doublemint pertama kali dibuat pada tahun 1914. Si pembuatnya, William Wrigley Jr. dan Henry Fleer, menambahkan mint dan ekstrak buah-buahan ke dalam permen karet buatan mereka itu.

· Dan pada tahun 1928, seorang pegawai perusahaan Frank H. Fleer yang bernama Walter Diemer menciptakan permen karet berwarna merah mudah yang disebut Double Bubble, permen karet yang bisa ditiup menggelembung seperti balon setelah dikunyah rata. Seperti telah disebutkan sebelumnya, permen karet jenis ini sudah pernah dibuat oleh Frank Henry Fleer pada tahun 1906. Resep permen karet buatan Fleer itu kemudian disempurnakan oleh Walter Diemer, yang menyebut produknya dengan nama Double Bubble. Dan sejak saat itu, budaya mengunyah permen karet menyebar dan menjadi populer di seluruh penjuru dunia.

Ternyata permen karet punya banyak manfaat. Salah satu diantaranya adalah untuk mencegah kerusakan pada gigi. Sebuah fakta ilmiah membuktikan bahwa mengunyah permen karet dari jenis yang bebas gula dapat melindungi gigi dari kerusakan. Selain itu, mengunyah permen karet dapat menggantikan fungsi menggosok gigi setelah makan. Tentu saja ini hanya alternatif sementara saja. Terutama jika karena suatu hal terpaksa kita meluangkan waktu makan di luar rumah dan tidak membawa sikat dan pasta gigi (Anonymous, 2010b).

Mengunyah permen karet juga dapat meningkatkan kinerja berbagai aktivitas yang memerlukan perhatian, konsentrasi dan kewaspadaan. Misalnya pengemudi yang mengunyah permen karet sambil menyetir memiliki respons yang lebih baik dalam berkendaraan. Hal ini dibuktikan oleh penelitian yang menunjukkan, dengan mengunyah permen karet sambil menyetir akan melancarkan aliran darah ke otak, dan dapat juga mengurangi rasa ngantuk (Anonymous, 2010b).

Hasil riset menunjukkan bahwa mengunyah permen karet dapat membantu meningkatkan daya ingat. Kemampuan untuk mengingat kata-kata dapat ditingkatkan sebanyak 35% dari awal mengunyah. Penelitian bersama University of Northumbria dan Cognitive Research Unit (Reading) di Inggris, membuktikan bahwa mengunyah permen karet berefek positif pada tugas-tugas kognitif seperti berpikir dan mengingat. Pengunyah permen karet ternyata bisa mengingat lebih banyak kata dan tampil lebih baik dalam uji ingatan. Ahli dari University of Northumbria berpatokan pada 2 teori. Pertama, bahwa mengunyah akan meningkatkan detak jantung, menyebabkan lebih banyak O₂, dan nutria yang dipompa ke otak. Kedua, mengunyah akan meningkatkan produksi insulin, merangsang bagian otak yang berhubungan dengan daya ingat (Anonymous, 2010b).

Manfaat lainnya, mengunyah akan merangsang sinyal di bagian otak tengah. Dalam hal ini kuncinya adalah gerakan ritmiknya yang berulang-ulang. Tidak ada bedanya permen karet dengan berbagai macam rasa, yang penting adalah perulangan gerakan mengunyahnya dan kandungan dari permen karet tersebut yang mendukung pemeliharaan kesehatan gigi khususnya (Anonymous, 2010b).

b. Coklat

Kata coklat berasal dari xocoatl (bahasa suku Aztec) yang berarti minuman pahit. Suku Aztec dan Maya di Mexico percaya bahwa Dewa Pertanian telah mengirimkan coklat yang berasal dari surga kepada mereka. Cortes kemudian membawanya ke Spanyol antara tahun 1502-1528, dan oleh orang-orang Spanyol minuman pahit tersebut dicampur gula sehingga rasanya lebih enak. Coklat kemudian menyebar ke Perancis, Belanda dan Inggris. Pada tahun 1765 didirikan pabrik coklat di Massachusetts, Amerika Serikat (Anonymous, 2010c).

Dalam perkembangannya coklat tidak hanya menjadi minuman tetapi juga menjadi snack ataupun cake chocolate yang disukai anak-anak, remaja, maupun orang dewasa. Selain rasanya enak, coklat ternyata berkhasiat membuat umur seseorang menjadi lebih panjang. Suatu studi epidemiologis telah dilakukan pada mahasiswa Universitas Harvard yang terdaftar antara tahun 1916-1950. Dengan menggunakan food frequency questionnaire berhasil dikumpulkan informasi tentang kebiasaan makan permen atau aneka coklat pada mahasiswa Universitas Harvard (Anonymous, 2010c).

Dengan mengontrol aktivitas fisik yang dilakukan, kebiasaan merokok, dan kebiasaan makan ditemukan bahwa mereka yang suka makan permen atau aneka coklat umurnya lebih lama satu tahun dibandingkan bukan pemakan. Diduga antioksidan fenol yang terkandung dalam coklat ataupun juga cake chocolate adalah penyebab mengapa mereka bisa berusia lebih panjang. Fenol ini juga banyak ditemukan pada anggur merah yang sudah sangat dikenal sebagai minuman yang baik untuk kesehatan jantung. Coklat yang terdapat pada cake coklat mempunyai kemampuan untuk menghambat oksidasi kolesterol LDL (kolesterol jahat) dan meningkatkan fungsi kekebalan tubuh, sehingga dapat mencegah risiko penyakit jantung koroner dan kanker (Anonymous, 2010c).

Selama ini ada pandangan bahwa permen coklat atau cake coklat menyebabkan caries pada gigi dan mungkin juga bertanggung jawab terhadap munculnya masalah kegemukan. Tak dapat disangkal lagi bahwa kegemukan adalah salah satu faktor risiko berbagai penyakit degeneratif. Tetapi studi di Universitas Harvard ini menunjukkan bahwa jika Anda mengimbangi konsumsi permen coklat dengan aktivitas fisik yang cukup dan makan dengan menu seimbang, maka dampak negatif permen coklat tidak perlu terlalu dikhawatirkan (Anonymous, 2010c).

Menurut kepercayaan suku Maya, coklat adalah makanan para dewa. Rasa asli biji coklat sebenarnya pahit akibat kandungan alkaloid, tetapi setelah melalui rekayasa proses dapat dihasilkan coklat sebagai makanan yang disukai oleh siapapun. Biji coklat mengandung lemak 31%, karbohidrat 14% dan protein 9%. Protein coklat kaya akan asam amino triptofan, fenilalanin, dan tyrosin. Meski coklat mengandung lemak tinggi namun relatif tidak mudah tengik karena coklat juga mengandung polifenol (6%) yang berfungsi sebagai antioksidan pencegah ketengikan (Anonymous, 2010c).

Cokelat dihasilkan dari kakao (Theobroma cacao) yang diperkirakan mula-mula tumbuh di daerah Amazon utara sampai ke Amerika Tengah. Mungkin sampai ke Chiapas, bagian paling selatan Meksiko. Orang-orang Olmec memanfaatkan pohon dan, mungkin juga, membuat “cokelat” di sepanjang pantai teluk di selatan Meksiko. Dokumentasi paling awal tentang cokelat ditemukan pada penggunaannya di sebuah situs pengolahan cokelat di Puerto Escondido, Honduras sekitar 1100 -1400 tahun SM. Residu yang diperoleh dari tangki-tangki pengolahan ini mengindikasikan bahwa awalnya penggunaan kakao tidak diperuntukkan untuk membuat minuman saja, namun selput putih yang terdapat pada biji kokoa lebih condong digunakan sebagai sumber gula untuk minuman beralkohol (Anonymous, 2010d).

Residu cokelat yang ditemukan pada tembikar yang digunakan oleh suku Maya kuno di Río Azul, Guatemala Utara, menunjukkan bahwa Suku Maya meminum cokelat di sekitar tahun 400 SM. Peradaban pertama yang mendiami daerah Meso-Amerika itu mengenal pohon “kakawa” yang buahnya dikonsumsi sebagai minuman xocolātl yang berarti minuman pahit. Menurut mereka, minuman ini perlu dikonsumsi setiap hari, entah untuk alasan apa. Namun, tampaknya cokelat juga menjadi simbol kemakmuran. Cara menyajikannya pun tak sembarangan. Dengan memegang wadah cairan ini setinggi dada dan menuangkan ke wadah lain di tanah, penyaji yang ahli dapat membuat busa tebal, bagian yang membuat minuman itu begitu bernilai. Busa ini sebenarnya dihasilkan oleh lemak kokoa (cocoa butter) namun terkadang ditambahkan juga busa tambahan. Orang Meso-Amerika tampaknya memiliki kebiasaan penting minum dan makan bubur yang mengandung cokelat. Biji dari pohon kakao ini sendiri sangat pahit dan harus difermentasi agar rasanya dapat diperolah. Setelah dipanggang dan dibubukkan hasilnya adalah cokelat atau kokoa. Diperkirakan kebiasaan minum cokelat suku Maya dimulai sekitar tahun 450 SM-500 SM. Konon, konsumsi cokelat dianggap sebagai simbol status penting pada masa itu. Suku Maya mengonsumsi cokelat dalam bentuk cairan berbuih ditaburi lada merah, vanila, atau rempah-rempah lain. Minuman Xocoatl juga dipercaya sebagai pencegah lelah, sebuah kepercayaan yang mungkin disebabkan dari kandungan theobromin didalamnya (Anonymous, 2010d).

Ketika peradaban Maya klasik runtuh (sekitar tahun 900) dan digantikan oleh bangsa Toltec, biji kokoa menjadi komoditas utama Meso-Amerika. Pada masa Kerajaan Aztec berkuasa (sampai sekitar tahun 1500 SM) daerah yang meliputi Kota Meksiko saat ini dikenal sebagai daerah Meso-Amerika yang paling kaya akan biji kokoa. Bagi suku Aztec biji kokoa merupakan “makanan para dewa” (theobroma, dari bahasa Yunani). Biasanya biji kokoa digunakan dalam upacara-upacara keagamaan dan sebagai hadiah (Anonymous, 2010d).

Cokelat juga menjadi barang mewah pada masa Kolombia-Meso Amerika, dalam kebudayaan mereka yaitu suku Maya, Toltec, dan Aztec biji kakao (cacao bean) sering digunakan sebagai mata uang. Sebagai contoh suku Indian Aztec menggunakan sistem perhitungan dimana satu ayam turki seharga seratus biji kokoa dan satu buah alpukat seharga tiga biji kokoa (Anonymous, 2010d).

Di awal abad ke-17, cokelat menjadi minuman penyegar yang digemari di istana Spanyol. Sepanjang abad itu, cokelat menyebar di antara kaum elit Eropa, kemudian lewat proses yang demokratis harganya menjadi cukup murah, dan pada akhir abad itu menjadi minuman yang dinikmati oleh kelas pedagang. Kira-kira 100 tahun setelah kedatangannya di Eropa, begitu terkenalnya cokelat di London, sampai didirikan “rumah cokelat” untuk menyimpan persediaan cokelat, dimulai di rumah-rumah kopi. Rumah cokelat pertama dibuka pada 1657 (Anonymous, 2010d).

Cokelat cair, di awal abad ke-17, cokelat menjadi minuman penyegar yang digemari di istana Spanyol. Sepanjang abad itu, cokelat menyebar di antara kaum elit Eropa, kemudian lewat proses yang demokratis harganya menjadi cukup murah, dan pada akhir abad itu menjadi minuman yang dinikmati oleh kelas pedagang. Kira-kira 100 tahun setelah kedatangannya di Eropa, begitu terkenalnya cokelat di London, sampai didirikan “rumah cokelat” untuk menyimpan persediaan cokelat, dimulai di rumah-rumah kopi. Rumah cokelat pertama dibuka pada 1657 (Anonymous, 2010e).

Di tahun 1689 seorang dokter dan kolektor bernama Hans Sloane, mengembangkan sejenis minuman susu cokelat di Jamaika dan awalnya diminum oleh suku apothekari, namun minuman ini kemudian dijual oleh Cadbury bersaudara. Semua cokelat Eropa awalnya dikonsumsi sebagai minuman. Baru pada 1847 ditemukan cokelat padat. Orang Eropa membuang hampir semua rempah-rempah yang ditambahkan oleh orang Meso-Amerika, tetapi sering mempertahankan vanila. Juga mengganti banyak bumbu sehingga sesuai dengan selera mereka sendiri mulai dari resep khusus yang memerlukan ambergris, zat warna keunguan berlilin yang diambil dari dalam usus ikan paus, hingga bahan lebih umum seperti kayu manis atau cengkeh. Namun, yang paling sering ditambahkan adalah gula. Sebaliknya, cokelat Meso-Amerika tampaknya tidak dibuat manis (Anonymous, 2010e).

Cokelat Eropa awalnya diramu dengan cara yang sama dengan yang digunakan suku Maya dan Aztec. Bahkan sampai sekarang, cara Meso-Amerika kuno masih dipertahankan, tetapi di dalam mesin industri. Biji kokoa masih sedikit difermentasikan, dikeringkan, dipanggang, dan digiling. Namun, serangkaian teknik lebih rumit pun dimainkan. Bubuk cokelat diemulsikan dengan karbonasi kalium atau natrium agar lebih mudah bercampur dengan air (dutched, metode emulsifikasi yang ditemukan orang Belanda), lemaknya dikurangi dengan membuang banyak lemak kokoa (defatted), digiling sebagai cairan dalam gentong khusus (conched), atau dicampur dengan susu sehingga menjadi cokelat susu (milk chocolate) (Anonymous, 2010e).

Secara umum sejarah coklat dapat dijelaskan sebagai berikut (Anonymous, 2010f):

· Asal: Kakao berasal dari Amazon atau Orinoco, Amerika Selatan kira-kira 4000 tahun yang lalu.

· 1000 SM: Pohon kakao pertama kali dikenal dengan nama 'kakawa', bahasa yang digunakan oleh suku Olmec, suku yang berasal dari teluk Meksiko yang merupakan cikal bakal dari peradaban Mesoamerika. Pada waktu tersebut terlihat bahwa bangsa Olmec sudah membudidayakan pohon-pohon kakao. Pohon kakao juga digambarkan secara jelas pada abad ke 9 oleh suku Maya yang tergambar melalui mural terdapat di Cacaxtla, Meksiko.

· 100 M: Suku Maya yang terdapat di bagian utara Guatemala mengadopsi kata “Kakao” dari suku Olmec. Pada tahun ini suku Maya juga membudidayakan pohon kakao.

· 600 M: Pot keramik khusus yang digunakan untuk mengkonsumsi minuman coklat ditemukan dalam makam bangsawan dari suku Maya. Pada abad ini minuman tersebut dianggap penting sebagai lambang status.

· Dewa kakao pada suku Maya terdapat pada ukiran mangkok yang mereka gunakan.

· 1000 M: Orang-orang dari Amerika Tengah menggunakan biji kakao sebagai alat pembayaran. Pada relief orang-orang meksiko terlihat keranjang yang berisi 8000 biji kakao yang menggambarkan harga 8000. Penguasaan terhadap daerah-daerah yang menghasilkan biji kakao terbaik yang pada masa-masa mendatang menjadi target utama dalam perang antara suku.

· 1200-1500: Dengan menghilangnya suku Chimimeken dan Maya, maka suku Aztec memperkuat daerah kekuasaannnya di Meksiko. Sejarah mencatat secara detil bahwa mulai dari tahun tersebut coklat memiliki peran penting dalam perdagangan dan sebagai harta rampasan perang terhadap suku lain. Suku besar Aztec menguasai daerah penghasilan kakao yang terbaik di Meso Amerika, yang dikenal dengan nama Chiapas (Meksiko, Guatemala).

· 1502: Pertama kalinya orang-orang Eropa mengetahui adanya biji kakao (pelayaran ke empat yang dilakukan oleh Christoper Columbus).

· 1528: Hernando Cortez kembali ke Spanyol dengan membawa biji kakao dan terkejut mengetahui bahwa Suku Astec menggunakan biji kakao sebagai alat pembayaran. Hernando menanam biji-biji kakao tersebut di beberapa daerah yaitu, Trinidad, Haiti, dan di bagian Barat pulau Bioko di Afrika untuk menghasilkan “uang” yang digunakan untuk barter dengan suku Aztec untuk mendapatkan emas. Spanyol menjadi pengusaha tunggal dalam perdagangan coklat selama hampir satu abad.

· 1544: Seorang delegasi dari Kekchi Maya dari Guatemala mengunjungi Istana Spanyol dan bertemu dengan Pangeran Philip (yang kemudian menjadi Phillip II). Dari semua hadiah yang diberikan, sebagian besar hadiah tersebut adalah minuman coklat dari suku Maya dan hal ini tercatat sebagai penemuan pertama orang Eropa terhadap kakao.

· 1560: Pertama kali pengenalan kakao di Asia di mulai dengan dibawanya pohon kakao pertama kali ke Indonesia tepatnya di Pulau Sulawesi dari Caracas, Venezuela.

· Awal 1700: Adanya Revolusi Industri membantu coklat diproduksi secara mekanik dan dipasarkan kepada publik dengan harga yang terjangkau. “Rumah coklat” mulai berkembang pesat di Inggris bersaing dengan adanya “rumah kopi”. (Pada masa ini coklat dikonsumsi dalam bentuk cair bukan dalam bentuk padat).

· 1765: Produksi coklat pertama dimulai di Amerika Utara dengan didirikannya pabrik penggilingan biji kakao di Massachusetts. Pabrik coklat pertama kali didirikan di Massachusetts Bay colony.

· 1778: The Dutch membawa kakao dari Filipina ke Jakarta, Sumatra, di mana mereka membangun perkembangan fasilitas yang mungkin memimpin prouksi utama di Dutch East Indies (sekarang Indonesia dan Malaysia).

· 1828: Conrad Van Houten, seorang ahli kimia dari Belanda, mempelajari cara untuk memisahkan mentega kakao dari kakao liquor. Beliau kemudian memproduksi bubuk kakao. Kemudian beliau mencampurkan mentega kakao dan gula dengan kakao liquor sehingga menghasilkan coklat padat yang dapat dikonsumsi.

· 1847: Sebuah perusahaan Inggris J.S. Fry & Sons menggunakan bubuk kakao untuk membuat coklat batangan yang diproduksi dengan sukses secara luas.

· 1850-1860: Hama buah kakao (Borer) yang menyerang tanaman kakao, untuk pertama kalinya menyerang tanaman kakao di Indonesia. Semua tanaman rusak. Petani kakao memindahkan kebun kakao ke daerah hutan yang masih aman. Hama “Borer” adalah serangga yang paling membahayakan bagi tanaman kakao.

· 1875: Daniel Peter dan Henri Nestle mencampurkan coklat dan susu bubuk dan menciptakan batangan coklat susu untuk pertama kalinya. Produksi ini langsung menghasilkan kesuksesan yang cukup tinggi.

· 1879: Rodolphe Lindt memproduksi coklat yang mencair di lidah. Beliau menerapkan proses “conching” sehingga coklat yang dihasilkan memiliki tekstur yang lebih halus. Pada tahun yang sama kakao mulai diperkenalkan di benua Afrika yaitu daerah Gold Coast, yang sekarang dikenal dengan Ghana.

· 1912: Jean Neuhaus menemukan bahwa lapisan coklat bisa diisi dengan krem atau selai kacang. Dengan ditemukannya ide seperti itu maka coklat pralin Belgia pertama kali dibuat. Di Belgia, coklat sejak pertama kali digunakan sebagai hadiah yang diberikan kepada seseorang. Tidak heran bawa coklat pralin sebagai hadiah yang paling popular di Belgia.

Perkenalan Eropa dengan coklat baru terjadi dua puluh tahun setelah tahun 1502 ketika Hernando Cortes sang conquistador pemusnah Aztec membawa beberapa peti biji coklat (Cacao) ke Spanyol. Tiga tahun sebelumnya, Cortes diperkenalkan dengan minuman pahit oleh raja Aztec, Motecuhzoma Xocoyotzin, yang dalam Bahasa Aztec disebut chocolatl yang merupakan campuran coklat, cabe, bunga-bungaan, vanilla dan madu. Pada saat Cortes kembali ke Spanyol pada tahun 1528 kapal-kapalnya dipenuhi dengan biji coklat dan alat-alat pembuat minuman coklat (Anonymous, 2010g).

Begitu masuk ke Spanyol, coklat menjadi minuman para bangsawan dan orang-orang kaya. Biji coklat dan alat-alat pembuat minuman coklat disembunyikan di biara-biara Spanyol dan selama seratus tahun rahasia pembuatan coklat dijaga rapat sebelum akhirnya Antonio Carletti, seorang pengembara berkebangsaan Italia menemukan rahasia coklat pada tahun 1606 dan sejak itu coklat tersebar ke seluruh Eropa. Tak buruh waktu lama sebelum coklat kemudian dikenal luas di Perancis, Inggris, Belgia, Swiss dan beberapa negara lain dan biji coklat lantas ditanam di perkebunan-perkebunan negara jajahan mereka. Monopoli Spanyol berakhir sudah (Anonymous, 2010g).

Perancis pada awalnya menganggap coklat sebagai hasil dari kebudayaan terkebelakang dan minuman yang berbahaya, hingga Ratu Anne yang merupakan istri dari Louis XIII memproklamirkan coklat sebagai minuman resmi Kerajaan Perancis. Inggris lain lagi, coklat langsung populer dan Kerajaan Inggris menetapkan pajak yang gila-gilaan tingginya untuk biji coklat. Pajak per pon biji coklat kira-kira sama dengan harga tiga per-empat pon emas. Tidak heran jika coklat kemudian dikenal sebagai minuman para kalangan atas (Anonymous, 2010g).

Tetapi orang yang paling berjasa membuat coklat menjadi makanan dan minuman dengan harga terjangkau adalah seorang Belanda bernama Coenraad Johannes van Houten yang pada tahun 1828 menemukan alat untuk mengekstrak minyak/lemak biji coklat. Residu kering dari proses ini kemudian dihaluskan sehingga menghasilkan coklat dalam bentuk bubuk dan tinggal digrujug air panas saja, jadilah minuman coklat. Van Houten kemudian menemukan cara untuk mengurangi keasaman dan rasa pahit dari coklat dengan menggunakan alkali. Teknik yang mirip kemudian digunakan oleh Joseph Fry dan John Cadbury dari Inggris untuk menghasilkan bubuk coklat dan tidak hanya itu, perasan biji coklatnya yang menghasilkan lemak coklat (cocoa butter) lantas diproses lebih jauh dan menghasilkan coklat yang bisa dimakan. Coklat bukan lagi hanya bisa diminum tapi juga bisa dimakan (Anonymous, 2010g).

Adalah Heinrich Nestle, seorang berkebangsaan Jerman, dan Daniel Peter, yang berkebangsaan Swiss, mencampur coklat dengan susu sapi, tepung gandum dan gula. Ini menjadikan coklat memiliki rasa yang mirip dengan coklat yang kita kenal sekarang, coklat susu, walapun tujuan awal Nestle pada saat itu adalah untuk mendapatkan produk untuk membantu bayi-bayi yang kekurangan gizi karena ibu sang bayi tak mampu menyusui bayinya (Anonymous, 2010g).

Coklat batangan yang kita kenal sekarang proses pembuatannya ditemukan oleh orang Swiss, Rodolphe Lindt, dengan menyempurnakan teknik yang ditemukan oleh para pendahulunya. Dia lantas mencampurkan kembali lemak coklat hasil ekstrak biji coklat dengan coklat bubuk dan hasilnya, coklat batang yang getas, bisa dipatahkan, tetapi meleleh di dalam mulut (Anonymous, 2010g).

Coklat, biji buah yang pernah menjadi alat tukar, diminum dan sekarang juga dimakan. Coklat, entah itu dalam bentuk bubuk atau batangan, bisa ditemukan di mana-mana. Coklat bukan lagi hanya dinikmati oleh orang-orang Olmec, Maya, Aztec dan Eropa, coklat sudah menjadi produk dunia. Saat ini gabungan dari negara-negara Pantai Gading, Ghana, Brazil dan Indonesia, menghasilkan sekitar 75% biji coklat dunia. Tetapi para petani coklat di negara-negara tersebut hanya menikmati 5% keuntungan dari perdagangan coklat dan sebagian besar biji coklat itu diolah menjadi produk jadi di negara-negara utara. Tak kurang dari 80% pasar coklat dunia dikuasai oleh enam perusahaan besar dan lima diantaranya adalah perusahaan dari Eropa (Nestle, Suchard, Mars, Cadbury dan Ferrero) dan satu dari Amerika Serikat (Hersey’s) (Anonymous, 2010g).

Coklat yang pahit-pahit manis itu dalam perdagangan dunia saat ini masih menyisakan banyak kepahitan, terutama bagi para petani coklat di negara-negara tropis di mana pohon coklat bisa tumbuh subur. Kepahitan yang juga dialami oleh para pekerja anak di kebun-kebun coklat yang nyaris berada dalam kondisi sebagai budak. Sebagian besar kemanisan coklat hanya dinikmati oleh para produsen besar coklat yang semua ada di belahan bumi utara. Di Pantai Gading yang menjadi produsen biji coklat terbesar di dunia ada sekitar 600 ribu kebun coklat dan di sana tidak kurang dari 15 ribu anak bekerja sebagai budak, kebanyakan dari mereka berasal dari Mali yang terletak di sebelah Utara Pantai Gading (Anonymous, 2010g).

PERKEMBANGAN PERMEN DAN COKLAT

a. Milky Way

Mars Incorporated adalah perusahaan Amerika Serikat pembuat gula-gula dan berbagai produk makanan, termasuk makanan hewan. Perusahaan ini bermarkas besar di McLean, Virginia, AS. Saham perusahaan ini sepenuhnya dimiliki keluarga Mars, dan sekaligus menjadikan Mars Incorporated sebagai salah satu perusahaan keluarga yang terbesar di Amerika Serikat. Mars juga berkantor di Hackettstown, New Jersey (Anonymous, 2010h).

Divisi Eropa yang berkantor pusat di Brussel, Belgia beroperasi dengan nama Masterfoods Europe. Sebelum diambil alih Mars pada tahun 1967, Masterfoods adalah perusahaan makanan yang didirikan keluarga Lewis di Australia pada tahun 1949. Akhir tahun 2007, Mars mengumumkan bahwa semua unit bisnisnya akan menggunakan nama Mars. Selain sebagai merek produk makanan di Australia, merek Masterfoods tidak dipakai lagi (Anonymous, 2010h).

Mars dikenal dengan cokelat batang Mars Bar dan berbagai merek gula-gula, seperti: Milky Way, M&M's, Twix, Skittles, dan Snickers. Mars juga memproduksi produk makanan ringan nonpermen, nasi instan Uncle Ben's, dan merek saus pasta dari Eropa (Dolmio). Di antara makanan hewan produksi Mars terdapat merek-merek seperti Whiskas, Chappy dan Pedigree. Mars makin memperkuat bidang produksi makanan hewan peliharaan setelah mengambil alih Petcare Company pada bulan Juni 2006. Tanggal 28 April 2008, Mars bersama Berkshire Hathaway Incorporated mengumumkan pengambilalihan saham perusahaan pembuat permen karet terbesar di dunia, Wm (Anonymous, 2010h).

Mars didirikan tahun 1911 di Tacoma, Washington oleh Frank Clarence Mars dan istrinya, Ethel. Keduanya memproduksi dan menjual permen. Pada tahun 1920, Frank Mars mendapat inspirasi dari susu kocok rasa malt yang sedang populer saat itu. Hasilnya adalah cokelat Milky Way yang pertama kali dibuat tahun 1923. Di Amerika Serikat, Mars memiliki pabrik di 14 lokasi yang tersebar di 11 negara bagian: Hackettstown, New Jersey, Albany, Georgia, Burr Ridge, Chicago, Mattoon, Illinois, Cleveland, Tennessee, Columbia, South Carolina, Columbus, Ohio, Elizabethtown, Pennsylvania, Greenville, Mississippi, Greenville, Waco, Texas, Henderson, Reno, Nevada, dan Vernon, California (Anonymous, 2010h).

b. Milton S. Hershey

Milton Snavely Hershey (13 September 1857-13 Oktober 1945) adalah pengusaha Amerika Serikat dan seorang filantropis. Pendiri perusahaan cokelat The Hershey Company dan kota "pabrik cokelat" Hershey, Pennsylvania. Hershey lahir di peternakan dekat Derry Church, Pennsylvania, sebagai anak satu-satunya pasangan Henry and Fanny Hershey. Kedua orang tuanya sering berpindah-pindah, sehingga ia putus sekolah sewaktu duduk di kelas empat sekolah dasar. Ayahnya menginginkannya untuk magang di sebuah percetakan di Lancaster, Pennsylvania. Namun Hershey tidak berminat pada bidang percetakan, dan memilih untuk bekerja di pabrik permen. Dengan pengalaman di pabrik permen selama 4 tahun, Hershey pada tahun 1876 mendirikan toko permen M.S. Hershey, Wholesale and Retail Confectioner. Toko tersebut hanya bertahan selama 6 tahun, dan dijual pada tahun 1882. Setelah magang di toko permen karamel di Denver, Colorado, Hershey membuka usaha sendiri di Chicago dan New York (Anonymous, 2010i).

Sekembalinya di Lancaster pada tahun 1883, Hershey mendirikan perusahaan permen karamel bernama Lancaster Caramel Company yang membuatnya terkenal sebagai pembuat permen karamel ternama. Sewaktu mengunjungi World Expo di Chicago tahun 1893 (World's Columbian Exposition), Hershey terkesan dengan mesin pembuat coklat produksi Jerman yang dipamerkan di sana. Mesin tersebut dibelinya dan digunakan pabriknya di Lancester untuk membuat berbagai macam variasi permen cokelat. Walaupun perusahaan yang dirintisnya sudah sukses, Hershey memutuskan untuk menjual Lancaster Caramel Company seharga satu juta dolar. Alasannya, bisnis permen cokelat menurutnya lebih menjanjikan dibandingkan bisnis permen karamel (Anonymous, 2010i).

Bermodalkan uang penjualan pabrik, Hershey membeli tanah kosong seluas 160 km² di utara Lancaster yang bertetangga dengan kota kelahirannya di Derry Church. Di lokasi tersebut, Hershey ingin membangun parik cokelat yang memproduksi permen cokelat susu (milk chocolate). Kebetulan lokasi yang dipilihnya ideal bagi pabrik cokelat karena pasokan susu segar dalam jumlah banyak bisa didapatkannya di sana. Hershey melihat potensi bisnis cokelat susu yang cerah. Pada waktu itu, cokelat susu masih merupakan barang mewah yang diimpor dari Swiss. Hershey bersikeras untuk mengembangkan resep permen cokelat susu sendiri yang disenangi publik Amerika. Setelah beberapa kali mencoba dan gagal, resep permen cokelat susu ala Hershey akhirnya tercipta. Pada tahun 1903, pabrik cokelat Hershey mulai dibangun dengan ambisi menjadi pabrik cokelat terbesar di dunia. Pabrik cokelat Hershey selesai dibangun tahun 1905, dan dilengkapi dengan teknik produksi permen cokelat secara massal (Anonymous, 2010i).

Pabrik cokelat Hershey ada di tengah-tengah daerah peternakan, sehingga Hershey merasa perlu membangun infrastruktur seperti transportasi, perumahan, toko-toko, dan gereja di sekeliling pabrik. Sementara itu, Hershey terus bereksperimen dan menyempurnakan proses pembuatan cokelat susu dengan meminjam teknik yang pernah dipelajarinya sewaktu membuat permen karamel (Anonymous, 2010i).

c. Jelly Belly

The Jelly Belly Candy Company, atau biasa disebut Jelly Belly adalah perusahaan pembuat kacang jeli (jelly bean) dan berbagai jenis permen lainnya. Dulunya perusahaan ini bernama The Herman Goelitz Candy Company. Markas besar perusahaan di Fairfield, California berikut pabrik yang berada di Fairfield dan Pleasant Prairie, Wisconsin (Anonymous, 2010j).

Sejarah dari Jelly Belly berawal dari seorang sopir penyalur permen bernama David Klein yang berangan-angan membuat kacang jeli yang bukan saja memiliki rasa di bagian luar tapi juga di bagian dalam. Ia meminta pabrik permen Goelitz Candy Company untuk memproduksi kacang jeli angan-angannya. Pada waktu itu, imigran bernama Marinus van Dam baru saja menamatkan pendidikan pembuatan permen di Belanda. Pria kelahiran Oostflakkee, Belanda, 24 Oktober 1929 ini pindah ke Amerika Serikat dan bekerja untuk Goelitz Candy Company. Kariernya menanjak hingga menjadi wakil direktur sebelum pindah ke perusahaan lain. Di puncak kariernya, Marinus mendirikan perusahaan permen yang diberi nama Marich Confectionery (Anonymous, 2010j).

Sewaktu diwawancara tentang Jelly Belly, Marinus mengatakan kacang jeli waktu itu permen murah yang bahan bakunya 56% gula. Semua bagian dalam kacang jeli dibuat polos tanpa warna. Bagian dalam permen hanyalah pati yang dicampur gula. Hanya bagian luar permen yang berwarna dan diberi rasa. Marinus memutar otak agar kacang jeli bisa diterima sebagai permen orang dewasa. Penyelesaian dicapai dengan memperbaiki rasa supaya kacang jeli bisa disukai semua lapisan umur. Bagian dalam kacang jeli diberi warna dan ditambah sari buah serta perisa alami lainnya. Proses serupa juga dilakukan untuk bagian luar permen. Produk akhirnya berupa kacang jeli yang hanya berkadar gula 50% lebih sedikit dibandingkan kacang jeli biasa. Rasanya juga lebih enak, dan lebih sehat dari kacang jeli yang biasa dijual di toko-toko (Anonymous, 2010j).

David Klein menjual kacang jeli model baru di toko es krim Fosselman's di Alhambra, California pada tahun 1976. Rasa yang tersedia adalah ceri, jeruk kepruk, lemon, apel, anggur, akar manis, rutbir, dan krim soda. Penemuan terbaru David Klein adalah kacang jeli super asam yang disebutnya "spanks" (Anonymous, 2010j).

Awal pembuatan permen pada tahun 1869 oleh keluarga Goelitz. Pada 1869, hanya dua tahun setelah tiba di Amerika, Gustav Goelitz membeli es krim dan toko permen di Belleville, Illinois, dan saudaranya, Albert menjual permen. Kemudian generasi kedua dari keluarga membuat jenis permen baru, yang disebut "buttercream" permen, termasuk Corn Candy, sejak sekitar 1900 (dan masih menggunakan resep yang sama). Saat ini, cucu dari Gustav Goelitz, generasi keempat, masih melaksanakan tradisi pembuatan permen. Jelly Beans, merupakan seorang Amerika asli. Nenek moyang Jelly Beans pertama kali muncul di tahun 1800-an, tapi permen jelly dari satu atau jenis lain telah ada selama ribuan tahun. Ketika penggila penny candy datang di Amerika selama akhir 1800-an, para pembuat permen mulai bereksperimen dengan permen gula. Permen jelly dibentuk menjadi kacang dan diberi kulit lembut menggunakan proses yang disebut "panning" (Anonymous, 2010k).

Pada tahun 1960 Herman Goelitz Rowland, Sr, pembuat permen generasi keempat merencanakan untuk melakukan usaha permen keluarga. Saat-saat bisnis yang paling dikenal untuk membuat permen jagung. Herm dan keluarganya memutuskan untuk memperluas dan mulai membuat Jelly Beans, Chocolate Belanda Mints ®, Amerika Gummi first bear, dan jells. Giant jelly kacang, kacang jeli biasa, kacang jeli miniatur, segala macam jenis yang mengalir keluar dari pabrik permen (Anonymous, 2010k).

Pada tahun 1967 beberapa orang berhasil mencuri perhatian Gubernur California, Ronald Reagan. Sepanjang di kantor, Gubernur Herm makan Jelly Beans dan akhirnya menulis surat yang terkenal mengatakan "kami tidak dapat memulai rapat atau membuat keputusan tanpa melewatkan makan Jelly Beans" (Anonymous, 2010k). Jelly Belly memproduksi berbagai jenis kacang jeli, termasuk kacang jeli dengan perisa alami, seperti rasa buah pir, semangka, rutbir, ceri, dan berondong jagung beraroma mentega. Kepopuleran kacang jeli meningkat setelah publik mengetahui Presiden AS Ronald Reagan meletakkan setoples kacang jeli di atas meja kepresidenan di Gedung Putih dan Air Force One. Presiden Reagan juga mengirimkan kacang jeli ke luar angkasa. Pada tahun 1983, antariksawan di pesawat ulang-alik Challenger menerima hadiah kacang jeli kepresidenan dari Presiden Reagan (Anonymous, 2010j).

Jelly Belly secara resmi membuat 50 rasa resmi yang tersedia sepanjang tahun ditambah rasa-rasa musiman seperti rasa permen tongkat. Selain itu juga dibuat rasa "percobaan" (rookie flavor) yang kalau populer akan dijadikan rasa resmi. Di antara rasa-rasa yang pernah dicoba antara lain: aprikot, bolu ceri cokelat, tabasco, dan bawang putih. Rasa percobaan paling mutakhir adalah rasa buah delima dan cokelat hitam (Anonymous, 2010j).

Kacang jeli jenis BeanBoozled dibuat dalam 10 rasa yang umum diketahui orang dan 10 rasa yang tidak umum. Dalam satu kotak yang berisi 10 rasa normal disisipkan 10 rasa aneh yang bisa membuat orang terkejut. Tampak luar kacang jeli rasa aneh terlihat sama dan tidak bisa dibedakan dari kacang jeli biasa. Kacang jeli rasa "rautan pensil", misalnya, terlihat sama seperti kacang jeli rasa pisang (Anonymous, 2010j).

Di Los Angeles merupakan tempat kelahiran "kacang jeli gourmet asli". Kembali pada tahun 1976, distributor permen Los Angeles punya ide untuk membuat Jelly Beans dengan flavor alami. Sehingga ada kolaborasi antara Hermi Jelly Belly dengan distributor. Para pembuat permen memasak resep untuk Jelly Beans jenis baru, kali ini menggunakan bahan-bahan alami untuk aroma. Pada tahun 1976, lahir 8 rasa Jelly Belly pertama: Cherry, Lemon, Cream Soda, Tangerine, Green Apple, Root Beer, Grape, dan Licorice. Jelly Belly juga merupakan kacang jeli pertama yang dikirim ke luar angkasa. Jelly Belly Beans dikirim ke pesawat ruang angkasa Challenger pada tahun 1983 sebagai kejutan bagi para astronot (Anonymous, 2010k).

d. Permen tongkat

Permen tongkat (bahasa Inggris: candy cane) adalah permen berbentuk tongkat bergaris-garis merah dan putih dengan rasa mint. Walaupun demikian, permen ini juga tersedia dalam berbagai rasa, warna, dan lebar garis yang berbeda-beda. Permen tongkat ini merupakan permen tradisional untuk hari Natal di Amerika Serikat, tapi bisa juga dibeli sepanjang tahun (Anonymous, 2010l).

Pembuat permen tongkat yang pertama adalah pendeta Perancis dari awal tahun 1400-an. Pada mulanya, permen ini keras, berbentuk batang permen yang lurus dan hanya berwarna putih. Menurut catatan sejarah gereja, permen ini menjadi bentuk tongkat berkat ide kepala paduan suara Katedral Köln. Ia mendapat kesulitan untuk mendiamkan anak-anak yang sering ribut sewaktu misa berlangsung. Sewaktu berada di toko permen, ia melihat permen keras berbentuk tongkat lurus berwarna putih. Menurut pemikirannya, anak-anak pasti tidak ribut sementara memakan permen yang perlu waktu lama sebelum habis dimakan. Selain itu, ia meminta pembuat permen untuk membengkokkan permen tongkat tersebut agar bentuknya seperti tongkat gembala. Sebelum misa berlangsung, anak-anak dikumpulkan untuk mendengarkan cerita tentang arti simbolis permen tongkat gembala berwarna putih. Setelah mendapat permen tongkat, anak-anak tidak lagi membuat ribut (Anonymous, 2010l).

Beberapa ratus tahun kemudian, orang Jerman mulai menghiasi pohon Natal dengan permen tongkat yang dibentuk melengkung agar mudah disangkutkan. Anak-anak menunggu saat permen tongkat yang menjadi hiasan pohon Natal boleh diambil, biasanya pada hari Epifani tanggal 6 Januari. Permen tongkat dibawa ke Amerika Serikat oleh orang Eropa sebelum revolusi 1776. Walaupun demikian, permen tongkat belum identik dengan perayaan Natal di Amerika hingga dua dekade sebelum Perang Saudara. Ketika itu, orang Amerika mulai merayakan Natal dengan hadiah, pohon Natal, dan acara berkumpul bersama keluarga. Pada tahun 1847, imigran Jerman bernama August Imgard menjadi orang pertama yang menghiasi pohon Natal yang ada di rumahnya di Wooster, Ohio dengan permen tongkat (Anonymous, 2010l).

Sebelum tahun 1990-an, kartu pos bergambar masih dihiasi gambar permen tongkat berwarna putih. Permen tongkat bergaris-garis merah diperkirakan pertama kali muncul pada tahun 1920-an. Seorang pemilik toko permen di Albany, negara bagian Georgia, Amerika Serikat bernama Bob McCormick menemukan cara memilin permen tongkat berwarna. Teknik tersebut segera ditiru pembuat permen yang lain. Permen tongkat rasa mint juga diperkirakan mulai dibuat pada waktu yang hampir bersamaan (Anonymous, 2010l).

e. 5 Cokelat Termahal di Dunia (Anonymous, 2010m):

· Chocopolagie

Dipasarkan di Norwalk, Connecticut. Chocopolagie ditemukan oleh Fritz Knipschildt, seorang juru masak yang belajar kuliner di Denmark. Pada 1999, Knischildt menciptakan salah satu cokelat paling enak di dunia. Cokelat paling mahal tersebut dihargai US$ 250 (sekitar Rp 2,5 juta) per buah untuk dark chocolate truffle. Truffle hitam di dalamnya berasal dari Perancis dan hanya tersedia jika dipesan terlebih dulu. Truffle terdiri dari 70 persen Valhrona kakao yang dicampur dengan Ganache lembut dan minyak truffle buatan tangan. Sebagai sentuhan akhir, truffle ditaburi cokelat bubuk.

· Noka

Dipasarkan di Dallas, Texas. Noka merupakan kompilasi terbaik cokelat hitam dari perkebunan khusus di Venezuela, Pantai Gading, Trinidad dan Ekuador. Noka cokelat adalah cokelat dengan harga termahal kedua di dunia, dihargai US$ 854 (sekitar Rp 8,5 juta) per 450 gram. Cokelat ini terbuat dari 75 persen kakao murni dengan campuran lain seperti mentega dan gula kakao. Keunikan produsen cokelat ini adalah tidak menambahkan semua jenis emulsifier atau rasa vanili dalam produk cokelat mereka.

· Delafee

Dipasarkan di Neuchatel, Swiss. Bagi wanita penggemar emas, mungkin tergiur mencicipi Delafee, cokelat yang dibuat dari emas 24 karat berbentuk serpihan untuk setiap cokelat yang dibuat dengan tangan. Cokelat Delafee terbuat dari gula, minyak kelapa, mentega kokoa, susu bubuk dan vanili. Coklat ini dihargai US$ 504 (sekitar Rp 5 juta) per 450 gram.

· Richart

Dipasarkan di Lyon, Perancis. Richart cokelat mungkin hanya menempati urutan keempat coklat paling mahal di dunia. Tapi keunggulan Richart terdiri dari 70 persen Criollo kakao Venezuela, yang diakui sebagai negara penghasil cokelat dengan kualitas terbaik di dunia. Kakao dalam cokelat Richart adalah bubuk kakao halus untuk menghasilkan rasa terbaik. Beberapa jenis cokelat Richart antara lain cokelat dengan kacang almond, raspberry, stroberi dan jenis buah eksotik lainnya. Harga coklat ini US$ 120 (sekitar 1,2 juta) per gram.

· Godiva

Dipasarkan di New York City, New York. Godiva berasal dari salah satu negeri yang terkenal dengan produk cokelat asal Belgia. Produsen cokelat chocolatier Godiva memperkenalkan koleksi cokelat terbarunya, "G". Seluruh koleksi "G" terdiri dari berbagai bahan dan rasa seperti palet d'Or, Tasmanian Honey dan Meksiko Hot Chocolate. Rasa cokelat tergantung pada jenis bon-bon yang diproduksi. Harga coklat ini US$ 117 per pon.

f. Lima Negara Surga Cokelat (Anonymous, 2010n):

· Flanders, Belgia

Penduduk Belgia sangat mencintai cokelat, sama seperti mereka yang banyak mencintai bir. Orang Belgia sangat bangga dengan kualitas dan inovasi cokelatnya dan khusus wilayah Flanders, mereka termasuk paling imajinatif dalam kreasi cokelat.

· Ghana

Tetteh Quarshie adalah orang yang menanam benih kakao untuk pertama kalinya di Ghana yang hingga saat ini industri pertanian kakao di sana menjadi eksportir utama pada abad ke 20. Jika Anda berkesempatan ke Ghana, jangan lewatkan untuk mengunjungi pabrik kakao pertama di peternakan Quarshie. Di sana Anda dapat belajar tentang produksi cokelat di Cocoa Research Institute, Tafo, dekat Koforidua.

· Swiss

Bangsa yang terkenal dengan kekompakannya ini memiliki per-kapita tertinggi konsumsi cokelat di dunia dan telah melahirkan beberapa pembuat cokelat paling terkenal, seperti Lindt, Nestle, Toblerone Suchard. Untuk menyenangkan pengunjung pabriknya, pihak Nestle paling sering memberikan cokelat secara gratis untuk dibawa pulang pengunjung dengan jumlah yang sangat banyak. Cokelat yang dibuat dengan tangan atau yang akrab disebut cokelat praline dijual di salah satu gerai bernama Sprungli. Sprungli sendiri merupakan perusahaan yang telah menghasilkan kakao sejak tahun 1836.

· Venezuela

Warga Venezuela pada umumnya telah mengetahui bahwa jenis kakao terbaik dan terlangka adalah criollo yang berisi campuran antara vanila, karamel dan kacang-kacangan. Venezuela dan khususnya Semenanjung Paria memang terkenal sebagai 'Chocolate Coast' di mana criollos, chuao dan porcelana berasal dan paling banyak dicari. Cokelat terbaik adalah yang tumbuh di peternakan seperti Hacienda Bukare. Di sana Anda dapat dengan bebas mengunjunginya dan yang lebih penting Anda akan diberikan cokelat gratis.

· Paris, Prancis

Untuk para chocoholics (sebutan untuk penggemar cokelat) jika Anda ke Paris, seakan telah berada di surga. Lakukan kunjungan ke salah satu toko bernama Robert Linxe's Maison du Chocolat dan dijamin Anda tidak akan berhenti meneteskan air liur. Setelah lelah melihat dan membeli cokelat di sana, istirahatlah di sebuah kafe cokelat, Chez Angelina, sebelum Anda membooking kelas memasak kakao di Lenotre Culinary School.

DAFTAR PUSTAKA

Anonymous. 2010a. SIAPA SIH PENEMU PERMEN. http://budzpower.dagdigdug.com/?page_id=21. Diakses 11 April 2010

Anonymous. 2010b. SERBA-SERBI PERMEN KARET. http://www.bunyu-online.com/2009/11/serba-serbi-permen-karet.html. Diakses 11 April 2010

Anonymous. 2010c. SEJARAH COKLAT 1. http://id.88db.com/id/Knowledge/Knowledge_Detail.page/Food_Beverage/?kid=21823&lang=en-us. Diakses 11 April 2010

Anonymous. 2010d. SEJARAH COKLAT 2. http://hujansaatsenja.wordpress.com/tag/sejarah/. Diakses 11 April 2010

Anonymous. 2010e. SEJARAH COKLAT 3. http://www.indonesiaindonesia.com/f/36704-sejarah-coklat/. Diakses 11 April 2010

Anonymous. 2010f. SEJARAH COKLAT 4. http://www.chocolatemonggo.com/aboutchoco/INDOhistory.htm. Diakses 11 April 2010

Anonymous. 2010g. COKLAT. http://www.matabumi.com/features/coklat. Diakses 11 April 2010

Anonymous. 2010h. KELUARGA MARS, PENGUASA PERMEN DUNIA. http://ciputraentrepreneurship.com/in/international/1232.html. Diakses 11 April 2010

Anonymous. 2010i. MILTON S. HERSHEY. http://id.wikipedia.org/wiki/Milton_S._Hershey. Diakses 11 April 2010

Anonymous. 2010j. JELLY BELLY 1. http://www.jellybelly.com/. Diakses 11 April 2010

Anonymous. 2010k. JELLY BELLY 2. http://id.wikipedia.org/wiki/Jelly_Belly. Diakses 11 April 2010

Anonymous. 2010l. PERMEN TONGKAT. http://id.wikipedia.org/wiki/Permen_tongkat. Diakses 11 April 2010

Anonymous. 2010m. 5 COKLAT TERMAHAL DI DUNIA. http://terselubung.blogspot.com/2010/03/5-cokelat-termahal-di-dunia.html. Diakses 11 April 2010

Anonymous. 2010n. 5 NEGARA SURGA COKLAT. http://www.mediaindonesia.com/mediatravelista/index.php/read/2010/01/19/220/2/Lima-Negara-Surga-Cokelat. Diakses 11 April 2010

contoh surat kuasa sampai memori banding lengkap

2010-04-23T15:41:00.000-07:00

Jika anda membutuhkan contoh lengkap, kami menyediakannya mulai dari surat kuasa penggugat sampai memori banding, silakan download disini.

Dan jika anda membutuhkan format perkara perdata:
1. surat gugatan;
2. surat jawaban tergugat + eksepsi, rekonpensi;
3. surat jawaban tergugat;
4. surat permohonan sita jaminan;
5. memori banding;
6. kontra memori banding;
7. memori kasasi;
8. kontra memori kasasi;
silakan download disini.

hikmah cadar

2010-04-23T15:31:00.001-07:00

CADAR
Saat ini sejumlah negara mendorong pemberlakuan larangan bercadar ditempat umum. Kamis (22/4) parlemen Belgia bersidang untuk meloloskan UU larangan bercadar. Sehari sebelumnya, Presiden Prancis, Nicolas Sarkozy, meminta parlemen membahas RUU serupa (Republika, Jum’at 23 April 2010)
Sebenarnya apa sih cadar dan apa pula manfaatnya..... (mari kita bahas lebih lanjut)
Cadar adalah kain yang dipakai oleh perempuan (sebagian penduduk timur tengah) yang menutupi seluruh wajah sehingga hanya menyisakan bagian mata saja, dipakai sebagai tambahan dalam berjilbab.
Cadar sangat sedikit ditemui di wilayah asia tenggara. Saking sedikitnya, sehingga menimbulkan rasa aneh dan canggung bila kita menemui seorang wanita yang memakainya.
Bahkan ada yang mencelanya, mengolok-oloknya. Ada yang mengatakannya sebagai “kura-kura ninja” yang tidak mau identitasnya dikenali. Ada juga yang mengatakan bahwa perempuan ini adalah sosok wanita yang egois, dia bisa melihat dunia namun dunia seakan tidak diperbolehkan untuk melihatnya.
Mengenai cadar, ajaran Islam tidak memerintahkan untuk memakainya. Islam hanya memerintahkan kepada setiap hamba-Nya untuk menutup auratnya. Aurat bagi laki-laki adalah melai dari pusar sampai ke lutut. Sementara bagi perempuan adalah seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan wajah.
Ada sebagain ulama’ yang berpendapat bahwa cadar adalah pakaian dari suku Arab asli bukan dari Islam, dipakai sebelum datangnya Islam. Mereka beralasan bahwa suhu Arab sendiri yang sangat ekstrem, jika tidak memakai cadar dikhawatirkan wajah dari para perempuan ini terbakar oleh panasnya suhu padang pasir.
Manfaat dari cadar
Selain untuk sebagai pelindung wajah dari panasnya suhu. Ternyata kain ini mempunyai manfaat lain.
Menurut pemakai cadar sendiri, cadar ini sebagai pelindung diri dan orang lain dari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Perempuan adalah makhluk yang memiliki daya tarik yang sangat luar biasa bagi lawan jenisnya (laki-laki normal), terutama bila perempuan itu adalah perempuan yang rupawan. Daya tarik perempuan ini tentuanya memikat lebih dari satu laki-laki, sementara yang dapat memilikinya hanya satu orang laki-laki. Sehingga timbullah “persaingan” untuk mendapatkannya.
Bila laki-laki yang hidung belang sih bisa dimaklumi kalau berani bertindak yang melampaui batas untuk mendapatkan sesosok makhluk luar biasa ini, karena memang pikirannya sudah kotor. Namun bila laki-laki itu adalah laki-laki yang setengah-setengah (bukan termasuk laki-laki bajingan, namun juga bukan laki-laki yang sangat kuat imannya) yang melihat sosok wanita yang sangat memikat ini tentunya akan goyah imannya. Jika sampai goyah iman, dan tidak bisa mengendalikan dirinya tentu akan menimbulkan banyak kerugian. Dia akan kehilangan keimanannya.....
Itulah alasan mengapa cadar ini bertujuan tidak hanya melindungi si pemakai namun juga orang lain.
Contoh lain....
Daya tarik perempuan dapat memberikan efek yang sangat cepat, walaupun cuma sekilas tatapan mata ataupun sekilas melihat wajah.
Melanjutkan manfaat cadar sebagai pelindung bagi orang lain....
Malindungi keluarga (suami). Perempuan pemakai cadar tentunya tidak menggunakan cadar ke semua orang. Perempuan ini tentunya akan terbuka (membuka cadarnya) bagi keluarga dan bagi suaminya. Dan bila semua perempuan memaki cadar, tentunya yang bisa melihat bahwa perempuan tersebut cantik atau tidak hanyalah keluarganya saja. Dan keluarganya pun tidak bisa melihat bahwa dia itu cantik atau tidak karena tidak ada yang menjadi pembanding (perempuan lain juga memakai cadar). Hal ini bermanfaat untuk menjaga keluarga agar tetap utuh dan menjaga suami ataupun suami orang lain. (hal ini berbeda cerita bila yang kurang ajar adalah dari pihak perempuan).
Ilustrasi lain...... lagi......
Jika belum bisa mencerna ilustrasi tersebut....
Bayangkan bila ada sosok perempuan yang sangat luar biasa cantiknya sehingga membuat beberapa laki-laki berjuang mati-matian untuk mendapatkannya. Bayangkan juga bahwa laki-laki tersebut adalah laki-laki yang memiliki kedudukan yang penting di pemerintahan. Jika laki-laki tersebut (saking kuatnya daya tarik si perempuan tersebut sehingga) lupa akan tugasnya di pemerintahan dan lebih memntingkan sosok perempuan tersebut walaupun hal itu berarti bermusuhan dengan kawan di pemerintahan. Tentuanya hal ini berakibat buruk di pemerintahan, bahkan bisa-bisa negara hancur hanya karena se-sosok perempuan yang tak pandai menjaga diri.
Kalau aku sih, kurang kurang setuju dengan penggunaan cadar. Karena ya..... karena aku laki-laki. (ihik-ihik).
Kalau ada kesalahan dalam tulisan ini mohon dikritisi, karena memang masih amatiran.

NB: ilustrasi tersebut berlaku bila, sosok perempuan tersebut sudah memakai atau menutup auratnya, setelah itu bicara mengenai cadar.... tidak bicara tentang cadar tanpa penutup aurat (bisa berabe kalo begitu..... dunia ancur ni.....).

contoh somasi

2010-04-23T15:25:00.000-07:00

No. : 121/KS/3/2010
Perihal : Somasi

Malang, 8 Maret 2010

Kepada Yth,
Saudara Pemimpin Radio Patria FM
Jl. Kalimantan 31, Kota Blitar

Dengan hormat,
Yang bertandatangan dibawah ini, Muslimin, S.H., M.H., dan para Advokat pada LBH “Limin n` Rekan”, bertindak untuk dan atas nama Klien Kami, Lukman Hadi Musthofa, Pekerjaan Guru, alamat Jl. Kertoraharjo dalam no. 6, Ketawanggede, Lowokwaru Kota Malang, 66145. (yang selanjutnya disebut Klien Kami) berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Maret 2010, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :
Bahwa kilen kami dengan Perusahaan Saudara telah membuat perjanjian jual beli nomor 19 tanggal 1 Januari 2010, atas sebuah rumah yang terletak di Jalan Bali no. 66 Blitar.
Bahwa berdasarkan pasal 3 perjanjian yang disetujui oleh kedua belah pihak, klien kami mengikatkan diri untuk melunasi pembayaran harga rumah tersebut sejumlah Rp130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah) selambat-lambatnya tanggal 1 Februari 2010.
Bahwa selanjutnya dalam pasal 5 perjanjian, Saudara telah berjanji akan menyerahkan rumah tersebut dalam keadaan kosong kepada klien kami selambat-lambatnya tanggal
1 Februari 2010. Menurut pasal 10 apabila Saudara terlambat untuk menyerahkan rumah tersebut dalam waktu yang ditetapkan, maka Saudara dikenakan denda sebesar
Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari kelambatan;
Bahwa klien kami telah memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian tersebut, seperti yang ternyata dalam bukti-bukti pembayaran terlampir dan tetap berkehendak melaksanakan perjanjian tersebut.
Bahwa sampai hari ini, tanggal 8 Maret 2010 Saudara belum memenuhi kewajiban untuk menyerahkan dalam keadaan kosong rumah yang dijual, padahal berdasarkan perjanjian seharusnya sudah diserahkan selambat-lambatnya tanggal 1 Februari 2010 sehingga telah terjadi wanprestasi.
Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, atas nama klien kami dengan dikirimkan somasi ini agar Saudara dapat memenuhi ketentuan dalam pasal 10 dari perjanjian nomor 19 tanggal 1 Januari 2010 untuk membayar sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan terhitung dari tanggal 2 Februari 2010 kepada klien kami sampai saat penyerahan rumah yang dibeli klien kami.
Jika sampai pada hari ke-10 sejak somasi ini diterima, bangunan yang diperjanjikan tidak diserahkan dalam keadaan kosong maka Kami akan mengajukan gugatan wanprestasi atas wanprestasi yang telah saudara lakukan.
Hormat kami,
Malang, 8 maret 2010
Hormat kami,

Muslimin, S.H., M.H

Tembusan:
- Kapolresta Kota Blitar
- Kepala Kejaksaan Negeri Kota Blitar
- Ketua Pengadilan Negeri Kota Blitar

contoh memori banding

2010-04-23T15:24:00.000-07:00

Malang, 16 April 2010
Hal : Memori Banding Atas Putusan Perkara
Perdata No. 123/Pdt G/2010/PN Malang
Lamp : Surat Kuasa Khusus.

Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Tinggi di Surabaya
Melalui
Yth. Ketua Pengadilan Negeri Malang

Dengan Hormat,
Bertanda tangan dibawah ini,
Nama : 1. Fasluki, S.H.,
2. Afifudin, S.H
Pekerjaan : Pengacara dan Konsultan Hukum di Kantor Hukum “Poko’e Beres”
Alamat : Jl. Veteran no 19, Kota Malang.
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup tertanggal 10 Maret 2010 bertindak untuk dan atas nama serta sah untuk mewakili klien kami:
Zainal, Laki-laki, WNI, bertempat tinggal Jl. Ijen no. 6 Kota Malang, 66145; Direktur Utama, bertindak atas dan untuk PT “Nganggur Sedanten”, Jalan Gede no. 1001, Klojen, Kota Malang, 66666. Dahulu tergugat dan sekarang mohon disebut Pembanding.
Melawan
Lukman Hadi Musthofa, Laki-laki, WNI, bertempat tinggal di Jl. Kertoraharjo dalam no. 6, Ketawanggede, Lowokwaru Kota Malang, 66145, Guru, dahulu penggugat dan sekarang mohon disebut Terbanding.
Bahwa pembanding tidak menerima dan menolak sebagian besar isi putusan Perkara Perdata No. 123/Pdt G/2010/PN Malang tertanggal 12 April 2010, yang selanjutnya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan Undang-undang yakni pada tanggal 16 April 2010 telah memohon pemeriksaan banding dihadapan Panitera Kepala pada Pengadilan Negeri Malang.
Adapun pokok-pokok memori banding ini kami ajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
I. Bahwa Pengadilan Negeri Malang dalam Perkara Perdata No. 123/Pdt G/2010/PN Malang, tertanggal 12 April 2010 telah menjatuhkan putusannya dengan amar sebagai berikut :

DALAM GUGATAN ASAL
TENTANG POKOK PERKARA:
1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.
2. Menetapkan dan menyatakan secara hukum bahwa tergugat melakukan wanprestasi.
3. Menetapkan dan menyatakan menghukum tergugat dengan menggantikan kerugian yang telah di keluarkan oleh penggugat, yaitu sebanyak
Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
II. Bahwa terhadap putusan tersebut diatas tergugat asal, sekarang pembanding telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding dalam waktu sebagaimana di atur dalam dalam hukum acara, oleh karenanya permohonan pemeriksaan banding dan memori banding ini sudah selayaknya untuk diterima.
III. Bahwa terhadap putusan tersebut di atas`pembanding mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut:
1. Pembanding tidak mengetahui adanya transaksi jual-beli kendaraan tertanggal 8 Februari 2010, dengan merk VW 45C keluaran tahun 1945 dengan nomor polisi N 14 T, nomor STNK 1256785/JT/1990 Nomor Rangka MH8FD125X4J280666, nomor mesin F403ID280965 yang diungkapkan oleh terbanding.
2. Pembanding mengakui bahwa transaksi tersebut dilakukan oleh direktur kami. Namun, sesuai dengan alasan yang kami cantumkan dalam Duplik, pada tanggal dilaksanakannya transaksi tersebut perusahaan kami sedang dalam masa pergantian pengurus. Oleh karena itu, kami tidak melaksanakan kegiatan transaksi apapun dengan pihak ketiga.
3. pada tanggal dilaksanakannya transaksi tersebut, seluruh direktur diberhentikan sementara sesuai dengan RUPS tertanggal 31 Januari 2010. Sehingga tidak ada pihak (direktur) yang berhak untuk melakukan suatu perbuatan apapun atas nama perusahaan.
4. Dalam pergantian pengurus tersebut disepakati bahwa pihak yang tercantum dalam transaksi jual-beli yang mengaku sebagai wakil dari perusahaan dalam hal ini Lukman dan Sumanto telah diberhentikan dari jabatannya sebagai direktur secara permanen.

Dalam hal ini Pembanding menolak, menyangkal dan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang tersebut di atas. Pembanding berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan uraian-uraian tersebut di atas sudah selayaknya pembelaan dari tergugat dikabulkan untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA:
PRIMER:
1. menerima dan mengabulkan permohonan banding dari pembanding untuk seluruhnya.
2. membatalkan putusan Pengadilan Negeri Malang tertanggal 12 April 2010, dalam perkara Perdata No. 123/Pdt G/2010/PN Malang.
3. menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini baik di tingkat pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi.

SUBSIDER:
Mohon Putusan seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Demikian memori banding ini kami ajukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi di Surabaya dan atas perkenan Yang Terhormat hakim Pemeriksa Perkara, diucapkan Terima Kasih.

Hormat Kami,
Kuasa Pembanding, Kuasa Pembanding,

(Fasluki, S.H) (Afifudin, S.H)

Jika anda membutuhkan contoh lengkap, kami menyediakannya mulai dari surat kuasa penggugat sampai memori banding, silakan download disini.

Dan jika anda membutuhkan format perkara perdata:

surat gugatan;
surat jawaban tergugat + eksepsi, rekonpensi;
surat jawaban tergugat;
surat permohonan sita jaminan;
memori banding;
kontra memori banding;
memori kasasi;
kontra memori kasasi;

silakan download disini.

contoh duplik

2010-04-23T15:22:00.000-07:00

DUPLIK

Malang, 21 Maret 2010

Kepada Yang Terhormat,

Ketua Majelis Hakim

Pemeriksa Perkara Perdata No. 123/Pdt G/2010/PN Malang

Di

PENGADILAN NEGERI MALANG

Dengan hormat,

Untuk dan atas nama Tergugat dengan ini mengajukan DUPLIK atas REPLIK TERGUGAT, yang telah diuraikan tertanggal 18 Maret 2010 sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana yang telah dikemukakan dalam jawaban terdahulu dan sekaligus merupakan satu kesatuan dengan Duplik ini:

1. Bahwa surat perjanjian jual-beli kendaraan sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan tidak diketahui oleh tergugat,

2. Bahwa tergugat tidak mempunyai kendaraan yang menjadi obyek atau setidak-tidaknya memiliki kendaraan lain yang menyerupai obyek dalam perjanjian tersebut,

3. Bahwa pada tanggal 1 Februari 2010 sampai pada tanggal 28 Februari 2010 tergugat mengadakan pergantian pengurus perusahaan (seperti yang tercantum dalam rencana kegiatan perusahaan tertanggal 12 Januari 2010), sehingga tergugat sama sekali tidak mengadakan perjanjian apapun dengan pihak ketiga,

4. Bahwa pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut sesuai dengan pengakuan PENGGUGAT memang benar direktur dari PT “Nganggur Sedanten”. Namun sesuai dengan alasan nomor 3, pada tanggal 1 sampai 28 Februari 2010 PT “Nganggur Sedanten” tidak melakukan transaksi apapun dengan pihak ketiga,

5. Bahwa dalam penggantian pengurus tersebut, kedudukan dari Lukman, SE serta Sumanto sebagai direktur telah digantikan secara permanen dan berlaku mulai tanggal 1 Maret 2010.

6. Bahwa pada tanggal 1 sampai 28 Februari 2010, Lukman, SE dan Sumanto dinonaktifkan dari segala aktivitas perusahaan sesuai dengan RUPS tertanggal 31 Januari 2010.

Bahwa berdasarkan uraian – uraian Tergugat tersebut diatas maka sangat beralasan hukum Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan.

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum.

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya. (Ex aequo et bono).

Malang, 21 Maret 2010

Hormat kami,

Kuasa tergugat, Kuasa tergugat,

(Fasluki, S.H) (Afifudin, S.H)

Jika anda membutuhkan contoh lengkap, kami menyediakannya mulai dari surat kuasa penggugat sampai memori banding, silakan download disini.

Dan jika anda membutuhkan format perkara perdata:

surat gugatan;
surat jawaban tergugat + eksepsi, rekonpensi;
surat jawaban tergugat;
surat permohonan sita jaminan;
memori banding;
kontra memori banding;
memori kasasi;
kontra memori kasasi;

silakan download disini.

contoh replik

2010-04-23T15:20:00.001-07:00

Replik

Malang, 18 Maret 2010

Kepada Yang Terhormat,

Ketua Majelis Hakim

Pemeriksa Perkara Perdata No. 123/Pdt G/2010/PN Malang

Di

PENGADILAN NEGERI MALANG

Dengan hormat,

Untuk dan atas nama Penggugat dengan ini mengajukan REPLIK atas JAWABAN TERGUGAT, yang telah diuraikan tertanggal 11 Maret 2010 sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA
Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat Gugatan aquo, dan selanjutnya membantah seluruh dalil-dalil Tergugat sebagaimana diuraikan dalam Jawabannya, dengan uraian seperti dibawah ini.

1. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2010 tergugat telah mengadakan perjanjian jual beli mobil dengan penggugat, dengan merk VW 45C keluaran tahun 1945 dengan nomor polisi N 14 T, nomor STNK 1256785/JT/1990 Nomor Rangka MH8FD125X4J280666, nomor mesin F403ID280965 seharga Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), seperti terbukti dari perjanjian yang ditandatangani oleh Penggugat tertanggal 10 Februari 2010 (vide bukti P-1, foto copy terlampir);

2. Sebagai pelaksanaan dari perjanjian tersebut diatas, Penggugat juga telah membayar Uang Muka (Down Payment) sebagai tanda jadi sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai perjanjian, yaitu sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) seperti terbukti dalam kwitansi tanda penerimaan uang tertanggal 11 Februari 2010 (vide bukti P-2, foto copy terlampir);

3. Dalam perjanjian tersebut diatas juga disepakati bahwa pelunasan akan dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak ditandatangani perjanjian yaitu jatuh pada tanggal 17 Februari 2010; dan oleh karena itu, penggugat melunasinya pada tanggal 16 Februari 2010, dibuktikan dengan bukti pembayaran no 123/ww/2010;

4. Dalam perjanjian tersebut tergugat diwakili oleh Lukman, SE; beralamat di Jalan.Sumbersari no 19A, yang bertindak sebagai direktur dari PT ”Nganggur Sedanten”. Dalam hal ini melakukan jual beli atas nama PT ”Nganggur Sedanten” dan dapat dibuktikan dengan surat kuasa tertanggal 7 Februari 2010 yang ditandatangani oleh Sumanto, beralamat di jalan Bandung 16, pekerjaan sebagai direktur PT ”Nganggur Sedanten” dan dibuat didepan notaris Sampurna,SH; yang berkantor di Jalan Bogor 19.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat tetap pada tuntutan semula dan mohon Majelis Hakim dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan yang dilakukan oleh penggugat;

2. Menyatakan tergugat melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang dibuatnya;

3. Mengabulkan dan melakukan segala perbuatan yang bertujuan untuk melaksanakan perjanjian yang sudah disepakati;

4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun timbul verzet atau banding;

5. Menghukum tergugat dengan????????

Apabila pengadilan negeri berpendapat lain :

SUBSIDAIR:

Dalam perdilan yang baik, mohon keadilan yang seadil – adilnya ( ex aequo et bono )

Hormat Kami,
Kuasa Penggugat 1, Kuasa Penggugat 1,

Muslimin, S.H.,M.H. Zainudin, S.H.

Jika anda membutuhkan contoh lengkap, kami menyediakannya mulai dari surat kuasa penggugat sampai memori banding, silakan download disini.

Dan jika anda membutuhkan format perkara perdata:

surat gugatan;
surat jawaban tergugat + eksepsi, rekonpensi;
surat jawaban tergugat;
surat permohonan sita jaminan;
memori banding;
kontra memori banding;
memori kasasi;
kontra memori kasasi;

silakan download disini.

contoh jawaban tergugat

2010-04-23T15:09:00.000-07:00

Malang, 11 Maret 2010
Kepada Yth.
Bapak Majelis Hakim
Pemeriksa Perkara Perdata No. 123/Pdt G/2010/PN Malang
Di Pengadilan Negeri Malang.
Hal : JAWABAN

Dengan hormat,
Perkenankan kami kuasa hukum tergugat,
Fasluki, S.H., dan Afifudin, S.H; Advokat, berkantor di Kantor Hukum “Poko’e Beres” yang beralamat di Jl. Veteran no 19, Kota Malang; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2010 bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan Zainal, Direktur PT “Nganggur Sedanten”, Jalan Gede no. 1001, Klojen, Kota Malang, 66666. Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat.
Dengan ini mengajukan Jawaban sebagai berikut :¬
DALAM POKOK PERKARA
1. Bahwa gugatan ini telah secara keliru diajukan oleh penggugat kepada tergugat,
2. Bahwa surat perjanjian jual-beli kendaraan sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan tidak diketahui oleh tergugat,
3. Bahwa tergugat tidak mempunyai kendaraan yang menjadi obyek atau setidak-tidaknya memiliki kendaraan lain yang menyerupai obyek dalam perjanjian tersebut,
4. Bahwa pada tanggal 1 Februari 2010 sampai pada tanggal 28 Februari 2010 tergugat mengadakan pergantian pengurus perusahaan (seperti yang tercantum dalam rencana kegiatan perusahaan tertanggal 12 Januari 2010), sehingga tergugat sama sekali tidak mengadakan perjanjian apapun dengan pihak ketiga,
5. Bahwa tergugat menolak seluruh dalil-dalil penggugat.

Bahwa berdasarkan uraian – uraian Tergugat tersebut diatas maka sangat beralasan hukum Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :
Dalam Pokok Perkara :
1. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum.
Atau :
Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya. (Ex aequo et bono).

Malang, 11 Maret 2010
Hormat kami,
Kuasa tergugat, Kuasa tergugat,

(Fasluki, S.H) (Afifudin, S.H)

Jika anda membutuhkan contoh lengkap, kami menyediakannya mulai dari surat kuasa penggugat sampai memori banding, silakan download disini.

Dan jika anda membutuhkan format perkara perdata:

surat gugatan;
surat jawaban tergugat + eksepsi, rekonpensi;
surat jawaban tergugat;
surat permohonan sita jaminan;
memori banding;
kontra memori banding;
memori kasasi;
kontra memori kasasi;

silakan download disini.

contoh surat kuasa tergugat

2010-04-23T15:04:00.000-07:00

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Zainal

Pekerjaan : Direktur PT “Nganggur Sedanten”, Jalan Gede no. 1001, Klojen, Kota Malang, 66666.

Alamat : Jl. Ijen no. 6 Kota Malang, 66145.

Selanjutnya disebut sebagai PEMBERI KUASA.

Dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasa tersebut di bawah ini, menerangkan bahwa dengan ini meberi kuasa kepada :

Fasluki, S.H., Advokat, dan

Afifudin, S.H - Advokat

Berkantor di Kantor Hukum “Poko’e Beres” yang beralamat di Jl. Veteran no 19, Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai PENERIMA KUASA, yang bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama,

KHUSUS

Untuk dan atas nama pemberi kuasa serta sah mewakili kepentingannya sebagai TERGUGAT dalam Perkara Perdata Nomor: 123/Pdt G/2010/PN Malang.

Untuk itu penerima kuasa diberi hak untuk: menghadap di muka Pengadilan serta badan – badan kehakiman atau pembesar-pembesar lainnya, mengajukan permohonan – permohonan yang perlu, membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara, menjalankan perbuatan-perbuatan atau memberikan keterangan – keterangan yang menurut hukum harus dijalankan atau diberikan oleh seorang kuasa, membuat dan membalas surat-surat, menerima dan menandatangani kuitansi – kuitansi serta surat-surat, menerima dan melakukan pembayaran dalam perkara ini, membalas segala perlawanan, mengajukan upaya hukum yang dimungkinkan, mengadakan perdamaian dengan persetujuan pemberi kuasa dan pada umumnya melakukan hal-hal yang dianggap perlu oleh penerima kuasa.

Malang, 10 Maret 2010

Pemberi Kuasa, Penerima Kuasa, Penerima Kuasa,

Materai

6.000

(Zainal) (Fasluki, S.H) (Afifudin, S.H)

Jika anda membutuhkan contoh lengkap, kami menyediakannya mulai dari surat kuasa penggugat sampai memori banding, silakan download disini.

Dan jika anda membutuhkan format perkara perdata:

surat gugatan;
surat jawaban tergugat + eksepsi, rekonpensi;
surat jawaban tergugat;
surat permohonan sita jaminan;
memori banding;
kontra memori banding;
memori kasasi;
kontra memori kasasi;

silakan download disini.

contoh surat gugatan

2010-04-23T15:02:00.000-07:00

LEMBAGA BANTUAN HUKUM “LIMIN n` REKAN”
Jl. Panjaitan 17, Klojen, Kota Malang, 65113.
Telp. (0341) 580396
Email:lbh_lnr@gmail.com web:www.lbh-lnr.com

Nomor : 321/oxy/2010
Perihal : Gugatan
Malang, 10 Maret 2010
Kepada :
Yang terhormat Bapak Ketua
Pengadilan Negeri Malang
di
Malang
Dengan Hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :
Muslimin, S.H.,M.H., Advokat, serta Zainudin, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Panjaitan 17, Klojen, Kota Malang, berdasarkan surat kuasa tanggal 8 Maret 2010, terlampir, bertindak untuk dan atas nama:
Lukman Hadi Musthofa, Guru, bertempat tinggal di Jalan Kertoraharjo Dalam no. 6, Ketawanggede, Lowokwaru Kota Malang, 66145, dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum (domisili) di kantor kuasanya tersebut diatas. Hendak menandatangani dan memajukan surat gugatan ini, selanjutnya akan disebut PENGGUGAT.
Dengan ini penggugat hendak mengajukan gugatan terhadap:
PT “Nganggur Sedanten”, Jalan Gede no.1001, Klojen, Kota Malang, 66666.selanjutnya akan disebut TERGUGAT.
Adapun mengenai duduk persoalannya adalah sebagai berikut :
1. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2010 tergugat telah mengadakan perjanjian jual beli mobil dengan penggugat, dengan merk VW 45C keluaran tahun 1945 dengan nomor polisi N 14 T, nomor STNK 1256785/JT/1990 Nomor Rangka MH8FD125X4J280666, nomor mesin F403ID280965 seharga Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), seperti terbukti dari perjanjian yang ditandatangani oleh Penggugat tertanggal 10 Februari 2010 (vide bukti P-1, foto copy terlampir);
2. Sebagai pelaksanaan dari perjanjian tersebut diatas, Penggugat juga telah membayar Uang Muka (Down Payment) sebagai tanda jadi sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai perjanjian, yaitu sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) seperti terbukti dalam kwitansi tanda penerimaan uang tertanggal 11 Februari 2010 (vide bukti P-2, foto copy terlampir);
3. Dalam perjanjian tersebut diatas juga disepakati bahwa pelunasan akan dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak ditandatangani perjanjian yaitu jatuh pada tanggal 17 Februari 2010; dan oleh karena itu, penggugat melunasinya pada tanggal 16 Februari 2010, dibuktikan dengan bukti pembayaran no 123/ww/2010;
4. Dalam perjanjian tersebut juga disepakati bahwa penyerahan barang akan dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah adanya pelunasan (23 Februari 2010). Dan dalam perjanjian tersebut juga disebutkan bahwa penggugat akan membayarkan denda sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan. Namun sampai saat gugatan ini dibuat (tanggal 10 Maret 2010) penggugat belum melakukan penyerahan atas barang yang diperjanjikan;
5. Berdasarkan surat perjanjian yang telah dilakukan oleh penggugat dengan tergugat tanggal 8 Februari 2010 tersebut, pantaslah kalau penggugat meminta ganti rugi kepada tergugat sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atas keterlambatan penyerahan barang yang telah diperjanjikan.
6. Bahwa penggugat mempunyai sangka yang beralasan terhadap itikad baik tergugat untuk mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan harta kekayaannya, baik yang berupa barang-barang bergerak maupun yang tidak bergerak, mohon terlebih dahulu agar Pengadilan Negeri Malang berkenan meletakakn sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap barang-barang milik tergugat.
PRIMAIR :
1. Mengabulkan gugatan yang dilakukan oleh penggugat;
2. Menyatakan tergugat melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang dibuatnya;
3. Mengabulkan dan melakukan segala perbuatan yang bertujuan untuk melaksanakan perjanjian yang sudah disepakati;
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun timbul verzet atau banding;
5. menghukum tergugat???????

SUBSIDIAIR :
Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex acquo et bono).

Hormat kuasa penggugat,
Kuasa Hukum 1, Kuasa Hukum 2,

Muslimin, S.H.,M.H. Zainudin, S.H.

Jika anda membutuhkan contoh lengkap, kami menyediakannya mulai dari surat kuasa penggugat sampai memori banding, silakan download disini.

Dan jika anda membutuhkan format perkara perdata:
1. surat gugatan;
2. surat jawaban tergugat + eksepsi, rekonpensi;
3. surat jawaban tergugat;
4. surat permohonan sita jaminan;
5. memori banding;
6. kontra memori banding;
7. memori kasasi;
8. kontra memori kasasi;
silakan download disini.

contoh surat kuasa penggugat

2010-04-23T14:59:00.000-07:00

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Lukman Hadi Musthofa

Pekerjaan : Guru

Alamat : Jl. Kertoraharjo dalam no. 6, Ketawanggede, Lowokwaru Kota Malang, 66145.

Selanjutnya disebut sebagai PEMBERI KUASA.

Dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasa tersebut di bawah nii, menerangkan bahwa dengan ini meberi kuasa kepada :

Muslimin, S.H., M.H. Advokat dan Zainudin, S.H - Advokat

Berkantor di Kantor Hukum “Limin n` Rekan” yang beralamat di Jl. Panjaitan 17, Klojen, Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai PENERIMA KUASA, yang bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama,

KHUSUS

Untuk dan atas nama pemberi kuasa mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Kota Malang mengenai jual-beli terhadap PT “Nganggur Sedanten”, Jalan Gede no. 1001, Klojen, Kota Malang, 66666.

Untuk itu penerima kuasa diberi hak untuk menghadap di muka Pengadilan serta badan – badan kehakiman atau pembesar-pembesar lainnya, mengajukan permohonan – permohonan yang perlu, menjalankan perbuatan-perbuatan, atau memberikan keterangan – keterangan yang menurut hukum harus dijalankan atau diberikan oleh seorang kuasa, menerima dan menandatangani kuitansi – kuitansi serta surat-surat, menerima dan melakukan pembayaran dalam perkara ini, membalas segala perlawanan, mengadakan perdamaian dengan persetujuan pemberi kuasa dan pada umumnya melakukan hal-hal yang dianggap perlu oleh penerima kuasa.

Malang, 8 Maret 2010

Materai

6.000

Pemberi Kuasa, Penerima Kuasa,

(Lukman Hadi Musthofa) (Tim Advokasi)

Jika anda membutuhkan contoh lengkap, kami menyediakannya mulai dari surat kuasa penggugat sampai memori banding, silakan download disini.

Dan jika anda membutuhkan format perkara perdata:

surat gugatan;
surat jawaban tergugat + eksepsi, rekonpensi;
surat jawaban tergugat;
surat permohonan sita jaminan;
memori banding;
kontra memori banding;
memori kasasi;
kontra memori kasasi;

silakan download disini.

Inikah Cinta Sejati......?

2010-03-26T05:52:00.000-07:00

Ini sebuah cerita dlm email yang datang dari Irham SpOG (anak Dr. Kamardatus Suheimi, dokter kandungan d RS Pekan Baru), dikirim ke ayahnya.

Tulisan yang menyentuh kalbu. Kerna tulisan ini bagus dr Suheimi lantunkan ke milis semoga ada faedahnya

Pagi ini saya dapat kiriman e-mail dari anak say Irham SpOG

Tulisan yang menyentuh kalbu

Kerna tulisan ini bagus saya lantunkan ke milis kita semoga ada faedahnya

Pagi itu klinik sangat sibuk. Sekitar jam 9:30 seorang pria berusia 70-an datang untuk membuka jahitan pada luka di ibu-jarinya. Aku menyiapkan berkasnya dan memintanya menunggu, sebab semua dokter masih sibuk, mungkin dia baru dapat ditangani setidaknya 1 jam lagi.

Sewaktu menunggu, pria tua itu nampak gelisah, sebentar-sebentar melirik ke jam tangannya. Aku merasa kasihan. Jadi ketika sedang luang aku sempatkan untuk memeriksa lukanya, dan nampaknya cukup baik dan kering, tinggal membuka jahitan dan memasang perban baru. Pekerjaan yang tidak terlalu sulit, sehingga atas persetujuan dokter, aku putuskan untuk melakukannya sendiri..

Sambil menangani lukanya, aku bertanya apakah dia punya janji lain hingga tampak terburu-buru. Lelaki tua itu menjawab tidak, dia hendak ke rumah jompo untu makan siang bersama istrinya, seperti yang dilakukannya sehari-hari. Dia menceritakan bahwa istrinya sudah dirawat di sana sejak beberapa waktu dan istrinya mengidap penyakit Alzheimer.

Lalu kutanya apakah istrinya akan marah kalau dia datang terlambat. Dia menjawab bahwa istrinya sudah tidak lagi dapat mengenalinya sejak 5 tahun terakhir. Aku sangat terkejut dan berkata, ?Dan Bapak masih pergi ke sana setiap hari walaupun istri Bapak tidak kenal lagi?? Dia tersenyum ketika tangannya menepuk tanganku sambil berkata, ?Dia memang tidak mengenali saya, tapi saya masih mengenali dia, kan ?

Aku terus menahan air mata sampai kakek itu pergi, tanganku masih tetap merinding. Cinta kasih seperti itulah yang aku mau dalam hidupku?

Cinta sesungguhnya tidak bersifat fisik atau romantis. Cinta sejati adalah menerima apa adanya yang terjadi saat ini, yang sudah terjadi, yang akan terjadi, dan yang tidak akan pernah terjadi.

Bagiku pengalaman ini menyampaikan satu pesan penting: Orang yang paling berbahagia tidaklah harus memiliki segala sesuatu yang terbaik, mereka hanya berbuat yang terbaik dengan apa yang mereka miliki.

disalin dari: etoser@yahoogroups.com

format surat kuasa

2010-03-24T05:04:00.000-07:00

silakan download disini,
terdapat format surat pencabutan kuasa, surat kuasa sebagai penggugat, surat kuasa sebagai tergugat, suarat kuasa sebagai pembanding, surat kuasa sebagai terbanding, surat kuasa sebagai pemohon kasasi, surat kuasa sebagai termohon kasasi, surat kuasa limpahan penuh, surat kuasa limpahan sebagian.

semoga bemanfaat....

HAK DAN KEWAJIBAN NEGARA PESISIR DAN NEGARA LAIN ATAS ZONA EKONOMI EKSKLUSIF SERTA LAUT BEBAS

2010-01-14T14:10:00.001-08:00

LATAR BELAKANG
Laut memiliki potensi ekonomi yang sangat tinggi, laut adalah tempat yang multi fungsi, mulai berfungsi untuk menarik wisatawan sampai tempat pertempuran. Karena pentingnya kegunaan laut itu, maka penting bagi masyarakat (pemerintah dan masyarakat luas) untuk tahu dan bisa menjaga laut, baik menjaga dari pencurian ikan yang dilakukan orang asing maupun menjaga ekosistemnya agar tetap terpelihara keseimbangannya.
Negara Indonesia adalah negara kepulauan yang sebagian besar dari wilayahnya adalah perairan, lebar laut Indonesia bahkan mencapai dua pertiga dari seluruh wilayah. Dengan luasnya wilayah laut tersebut diharapkan dapat mempengaruhi dan dapat menunjang kehidupan yang ada di daratan.
Dengan luasnya laut Indonesia, perlu adanya pengaturan yang jelas mengenai hak dan kewajibannya. Dengan adanya pengelolaan yang baik, seharunya luas laut yang dimiliki Indonesia dapat dimanfaatkan dengan baik, bukan justru menjadi beban negara.

PERMASALAHAN
1.Apa batasan kedaulatan suatu negara atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)nya?
2.Hak apa saja yang dipunyai suatu negara atas Laut Bebas?
3.Berapa lebar landas kontinen suatu negara pesisir?

PEMBAHASAN
1.Zona Ekonomi Eksklusif adalah jalur diluar dan berbatasan dengan laut wilayah yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air diatasnya dengan batas terluar 200 (duaratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah.
Berdasarkan UU no 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Indonesia memiliki beberapa hak atas ZEE nya, diantara hak tersebut adalah:
a)Hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomis zona tersebut, seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin;
b)Yurisdiksi yang berhubungan dengan :
1)pembuatan dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya;
2)penelitian ilmiah mengenai kelautan;
3)perlindungan dan pelestarian lingkungan laut;
c)Hak-hak lain dan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan Konvensi Hukum Laut yang berlaku.
Diatas disebutkan bahwa negara pesisir itu berdaulat atas wilayah ZEE nya, dengan kata lain negara pesisir dapat melakukan eksporasi dan ekspoitasi di wilayah tersebut. Jika terdapat suatu negara yang mempergunakan sama sekali wilayah tersebut, maka orang lain dapat memanfaatkan wilayah tersebut namun harus dengan persetujuan dari negara pesisir yang menguasainya tersebut.
Mengenai membuatan pulau-pulau baru, berdasarkan konvensi internasional, laut yang terdapat di sekitar pulau buatan tersebut tidak dapat disebut ataupun diklaim sebagai laut wilayah. Hal ini berarti, pulau-pulau buatan tersebut tidak dapat mempengaruhi lebar dari wilayah negara pesisirnya.
Seperti halnya dengan pulau-pulau buatan, bangunan-bangunan yang dibuat oleh negara pesisir juga tidak dapat mempengaruhi lebar laut suatu negara. Berbeda dengan pulau buatan, negara pesisir yang mendirikan suatu bangunan di wilayah ZEE dapat mengadakan “safety zone” yakni suatu wilayah yang mengelilingi bangunan yang wilayah tersebut digunakan untuk melindungi bangunan.
Disamping memiliki hak, negara pesisir juga dibebani kewajiban. Kewajiban yang dibebankan dunia Internasional atas negara pesisir antara lain:
a)Mengenai riset ilmiah kelautan di ZEE dan di landas kontinen, negara yang akan melakukan riset harus meminta izin dari negara pesisir. Dan negara pesisir diharuskan pula memberikan persetujuan terhadap kegiatan riset yang dilakukan oleh negara-negara lain apabila digunakan untuk tujuan damai dan telah memenuhi kriteria-kriteria tertentu.
b)Hak negara lain untuk meletakkan kabel-kabel bawah laut.
Negara pesisir harus mengizinkan negara lain untuk meletakkan kabel-kabel mereka di wilayah ZEEnya.
Walupun izin ini wajib diberikan, izin ini juga disertai persyaratan-persyaratan tertentu. Diantara persyaratan tersebut adalah cara penguburabbya harus sesuai dengan persyaratan dunia internasional, yakni dikubur sedemikian sehingga meminimalisir adanya kemungkinan kabel tersebut mengenai atau menjerat jangkar dari kapal yang berlayar.
c)Pengelolaan terhadap semua jenis hewan dan tumbuhan
Semua negara baik yang mempunyai laut atau tidak sebenarnya mempunyai kewajiban yang sama dibidang pemeliharaan lingkungan.
Bagimana konsep pengelolaan ZEE Indonesia?
Konsep pengeloaan Zona Ekonomi Eksklusif yang diterapkan Indonesia ada dua, yakni:
Alternatif pertama: Ditangani oleh pemerintah pusat.
Hal yang ditangani oleh pemerintah pusat pada umumnya adalah mengenai urusan:
Pengawasan terhadap pemanfaatan Sumber Daya baik Hayati maupun Non-hayati;
Pengamanan laut dan pulau-pulau pperbatasan;
Pengurusan batas wilayah maritim.
Alternatif kedua: bekerjasama dengan pihak lain.
Kerjasama yang dilakukan ini dalam bentuk:
a)Diwilayah perbatasan
Koordinasi bersama untuk penanganan masalah-masalah khusus, seperti: keamananlaut.
b)DiWilayah Teritorial
Kerjasama penanaman modal dengan swasta asing dan domestik
c)Di Wilayah ZEEI
Special Arrangements dengan negara lain untuk: Pengelolaan SDA, Industri Jasa Kelautan.
2.Hak yang dimiliki suatu negara atas Laut Bebas
Karena pentingnya fungsi laut, laut bebas diperebutkan oleh banyak negara. Terutama oleh negara yang mempunyai armada laut yang kuat. Sehingga masyarakat internasional menganggap bahwa laut itu dimiliki oleh negara yang kuat armada perangnya.
Kemudian munculah Grotius dengan tulisannya yang berpandangan bahwa laut bebas adalah kawasan yang bebas dari penguasaan negara manapun. Pendapat grotius ini di dasarkan pada alasan:
a)Dari segi letaknya, laut bebas adalah lautan yang berada ditengah-tengah dimana disekeliling lautan tersebut sama sekali tak ada daratan. Selain karena letaknya yang jauh dari daratan, di laut bebas juga terdapat ombak yang sangat berbahaya. Sehingga sangat tidak mungkin ada yang bisa hidup di wilayah yang seperti itu.
b)Selain karena alasan tersebut, hal lain yang mendasari pendapat dari grotius adalah letak dari Laut Bebas yang dapat diakses atau dipergunakan oleh negara manapun. Seperti kita ketahui bahwa letak dari laut bebas jauh dari daratan, walaupun begitu laut bebas juga dikelilingi oleh lautan yang notabene juga dikelilingi oleh beberapa negara.
Seiring dengan banyaknya negara sependapat dengan tulisan grotius tersebut, yang tadinya laut bebas dianggap laut bebas adalah milik negara yang mempunyai armada laut yang kuat, sekarang kuatnya armada perang suatu negara menjadi tidak dipedulikan.
Convention of the high seas
Sesuai dengan tulisan dari grotius yang mengatakan bahwa samudera raya adalah kawasan laut yang tidak bisa dikuasai oleh sebuah negara. Setelah keluarnya tulisan dari grotius serta kesepahaman negara-negara lain, banyak negara yang mempergunakan samudera raya.
Karena banyaknya yang mempergunakan samudera raya , maka dibuatlah konvensi mengenai samudera raya. Dalam konvensi tersebut disebutkan bahwa:
Istilah “high seas” berarti semua bagian dari laut yang tidak termasuk laut wilayah atau perairan pedalaman (International Waters) dari suatu negara (pasal 1).
Bahwa samudera raya itu tersedia untuk semua negara di dunia. Baik untuk pelayaran, parikanan, penempatan kabel-kabel serta pipa-pipa di dasar laut, dan penerbangan (pasal 2).
Peradilan di wilayah samudera raya
Kebebasan dari samudera raya dari kedaulatan negara-negara tertentu tidak berarti, bahwa samudera raya itu merupakan suatu wilayah yang tidak terjangkau oleh hukum sehingga seseorang bisa bertindak semaunya.
Sejaka dahulu, bahwa pekerjaan bajak laut (piracy, zeeroverij) tidak diperbolehkan dan maka dari itu sejak dahulu juga yang namanya bajak laut itu diberantas.
Sesuai sontoh tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa, walaupun di samudera harus dibuatkan suatu aturan yang mengatur tingkah laku semua orang.
Bendera laut (maritime flag)
Karena banyaknya negara yang berada di laut bebas, ada suatu kebingungan mengenai hukum manakah yang diberlakukan.
Setiap kapal yang dikendarai seseorang tentu di daftarkan pada negara asal, oleh sebab itu setiap kapal yang berlayar di laut bebas tunduk pada hukum negara asalnya.
Lalu munculah ketentuan hukum internasional yang mengatakan bahwa, setiap kapal laut harus bernaung di bawah suatu bendera laut tertentu agar dapat diketahui hukum dari negara manakah yang berlaku pada suatu kapal, penumpang serta muatan yang berada di dalamnya selama dalam pelayaran di tengah-tangah samudera raya.
Juga dengan terpakainya suatu bendera laut, dapat diketahui negara mana pada pokoknya dapat diharuskan memberi perlindungan atas kepentingan orang-orang yang berada di dalamnya, sedang ketika berada di tanah daratan, mempunyai hubungan tertentu dengan hal-hal tertentu yang terjadi di kapal.
Dalam hal terjadi sesuatu pada kapal tersebut, misalnya kapal tersebut karam atau hancur (dengan sendirinya tanpa adanya faktor eksternal) maka negara yang menaungi kapal tersebutlah yang harus bertanggung jawab.
Misalnya, suatu kapal kontainer yang mengangkut bahan bakar mengalami kebocoran dan mencemari laut negara tertentu, maka negara yang menaungi kapal kontainer tersebutlah yang bertanggungjawab atas pencemaran yang terjadi.

3.Lebar landas kontinen suatu negara
Landas Kontinen Indonesia adalah dasar laut dan tanah dibawahnya diluar perairan wilayah Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 sampai kedalaman 200 meter atau lebih, dimana masih mungkin diselenggarakan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam.
Dalam United Nation Convention On the Law Of the Sea (UNCLOS) disebutkan dalam pasal 76. Dalam pasal ini, disebutkan ada dua cara penentuan lebar landas kontinen, yakni:
a)Batas terluar penetapan landas kontinen ditetapkan tidak boleh melebihi 200 mil dari garis pangkal yang dipakai untuk menentukan lebar laut teritorialnya.
b)Menarik garis lurus yang tidak melebihi 60 mil laut panjangnya, dengan menghubungkan titik-titik tetap terluar yang:
1)Ketebalan batu endapannya adalah paling sedikit 1% dari jarak terdekat antara titik tersebut dan kaki lereng kontinen. Titik-titik tetap tersebut harus jelas koordinat lintang dan bujurnya.
2)Titik-titik tetap tersebut tak lebih dari 60 mil laut dari kaki lereng kontinen (continental slope). Titik-titik tetap demikian tidak boleh melebihi jarak 350 mil laut diukur dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur, atau tidak akan melebihi jarak 100 mil laut dari garis kedalaman (isobath) 2.500 meter.

KESIMPULAN
Laut adalah kawasan atau lingkungan yang penuh akan potensi, baik yang sudah diketahui manfaatnya maupun yang belum terkuak manfaatnya. Potensi yang sangat berlimpah ini banyak membuat banyak negara yang menginginkannya.
Semakin banyak orang yang menginginkannya berarti semakin banyak pula terjadi gesekan antar kepentingan masing-masing negara. Gesekan ini terjadi baik di wilayah laut yang masuk dalam yuridiksi suatu negara maupun wilayah laut yang tak ada satu pun negara yang menguasainya.
Banyaknya gesekan kepentingan yang terjadi di suatu wilayah membuktikan bahwa suatu wilayah itu membutuhkan hukum. Sama seperti hukum-hukum internasional yang lain, hukum tentang laut internasional juga membutuhkan adanya sikap positif setiap negara dalam menaatinya.

DAFTAR PUSTAKA
Alim Salam, Abdul. 2005. Setrategi Pengelolaan Zona Ekonomi Aksklusif Indonesia, Manado: Dewan Maritim Indonesia.
Kusumaadmaja, Mochtar. 2003. Pengantar Hukum Internasional, Bandung: Alumni.
Kusumaatmaja, Mochtar. 1986. Hukum Laut Internasional, Bandung: Binacipta,.
Made AA, I. Landas Kontinen Ekstensi – Dua Masalah (http: www.geo-boundaries.blogspot.com. diakses 24 Oktober 2009.
Prodjodikoro, Wirjono. 1984. Hukum Laut Bagi Indonesia, Bandung: Sumur Bandung.
Undang-undang:
Undang-undang nomor 1 tahun 1973: Landas Kontinen.
Undang-undang nomor 5 tahun 1983: Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

eksplorasi dan eksploitasi di ZEE, landas kontinen, laut bebas serta dasar laut.

2010-01-14T14:03:00.000-08:00

LATAR BELAKANG
Laut memiliki fungsi yang berarti bagi kehidupan manusia, salah satunya adalah sebagi sumber kekayaan mineral yang terdapat didasar laut dan tanah dibawah laut. Eksplorasi dan pengeksploitasi kekayaan mineral pun mengalami perkembangan yang pesat yang diawali dengan dengan adanya pengeboran didarat, setelah melihat potensi yang terdapat dilaut mulailah mengembangkannya di laut lepas pantai. Pengoboran ini dikembangkan dengan menggunakan instalasi-instalasi yang terbuat dari tongkang.
Kemudian instalasi-instalasi yang digunakan mulai menimbulkan permasalahan mengenai yurisdiksi negara tempat instalasi-instalasi ini tunduk, hal ini berhubungan dengan instalasi-instalasi yang digunakan untuk eksplorasi dan eksploitasi ini dibangun diluar wilayah perairan nasional, yaitu landas kontinen, dimana permasalahan penelitian yang diangkat adalah bagaimana pengaturan Yurisdiksi negara mengenai instalasi yang terdapat di landas kontinen suatu Negara menurut aturan hukum laut internasional serta bagaimana praktek negara seperti Indonesia dalam pengaturan hukum nasionalnya mengenai yurisdiksi Negara.
Menurut Hukum Laut Internasional yang biasa dikenal dengan UNCLOS 1982 negara tidak mempunyai kedaulatan atas landas kontinen karena bukan merupakan wilayah negara pantai, tapi memiliki hak-hak tertentu pada landas kontinennya yang disebut dengan sovereign rights atau lebih dikenal sebagai hak berdaulat, yang salah satunya adalah hak untuk membangun dan mempergunakan, instalasi-instalasi, pada atau di atas landas kontinen yang ditegaskan dalam Pasal 60 Konvensi Hukum Laut 1982.
Dalam prakteknya Negara pantai mengeluarkan peraturan setempat untuk mengatur masalah yurisdiksi Negara pada instalasi di landas kontinen, seperti Praktek Indonesia sebagai Negara pantai dalam menentukan yurisdiksinya terhadap instalasi dilandas kontinen dituangkan dalam pengaturan legislasi UU Landas Kontinen Nomor 1 Tahun 1973, jadi kedaulatan Negara atas landas kontinen itu berupa hak-hak Negara pantai, dimana yurisdiksinya untuk membuat peraturan perundang-undangan yang diberlakukan pada obyek-obyek tersebut, serta penerapan perundang-undangan yang dibuat oleh Negara pantai untuk mengatur instalasi-instalasi tersebut.

PERMASALAHAN
1.Bagaimana yuridiksi negara atas daerah eksplorasi dan eksploitasi?
2.Apa hak dan kewajiban negara pantai atas daerah tersebut?
3. Apa syarat yang harus dipenuhi dalam hal eksplorasi dan eksploitasi di dasar laut dalam?

PEMBAHASAN
Pengertian-pengertian
Dalam Konvensi Jenewa 1958 disebutkan bahwa zona perairan suatu negara dapat dibagi menjadi
1.Perairan Pedalaman (internal water)
Perairan pedalaman adalah segala macam perairan yang berada di dalam garis atau wilayah garis pangkal. Garis pangkal adalah garis ilusi yang menghubungkan titik-titik terluar pulau dari suatu negara. Biasanya perairan ini dimiliki oleh negara pantai, bukan negara kepulauan. Hal ini tercantum dalam pasal 5, 7, 9 dan 10 Konvensi Hukul Laut 1982.
2.Laut Teritorial
Pasal 2 Konvensi Jenewa menyebutkan bahwa kedaulatan negara pantai meliputi laut teritorialnya, termasuk ruang udara diatasnya dan dasar laut serta tanah dibawahnya. Dalam KHL 1958 terdapat ketentuan bahwa lebar laut teritorial adalah seppanjang 12 mil diukur dari garis pangkal (pasal 4).
3.Jalur Tanbahan
Zona tambahan adalah suatu kawasan yang berada di luar wilayah laut teritorial yang lebarnya tidak boleh melenihi dari 24 mil dari garis pangkal. Di zona tambahan ini negara pantai dapat berusaha mencegah terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan pada wilayahnya atau pada laut teritorialnya sekaligus dapat menerapkan hukumnya (pasal 33).
4.Zona Ekonomi Eksklusif
Zona Ekonomi Eksklusif(ZEE) diartikan sebagai suatu kawasan di luar laut teritorial yang lebarnya tidak boleh melebihi 200 mil diukur dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur lebar laaut teritorial (pasal 55 dan 57). Mmenurut pasal 56, negara pantai dapat menikmati beberapa hal di ZEE, yakni:
a.Hak-hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan segala sumber kekayaan alam di dasar laut dan tanah di bawahnya serta pada perairan diatasnya. Demikian pula terhadap semua kegiatan untuk tujuan eksploitasi secara ekonomis dari zona tersebut.
b.Yuridiksi, sebagaiman telah ditetapkan dalam konvensi Konvensi Jenewa, atas penggunaan pulau-pulau buatan, riset ilmiah kelautan, serta perlindungan lingkungan laut.
c.Hak-hak dan kewajiban lain sebagaimana yang ditetapkan dalam konvensi.
Berbeda dengan kawasan laut lainnya, ZEE tidak tunduk pada kedaulatan penuh negara. Negara pantai hanya menikmati hak-hak berdaulat. Ketentuan pasal 58 menentukan bahwa di Zona Ekonomi Eksklusif semua negara dapat menikmati kebebasan berlayar dan terbang diatasnya serta kebebasan untuk meletakkan pipa dan kabel bawah laut, dan juga penggunaan sah lainnya berkenaan dengan kebebasan tersebut.
5.Landas Kontinen
Yang dimaksud landas kontinen menurut KHL ‘82 adalah daerah dasar laut dan tanah dibawahnya yang berada di luar laut teritorial yang merupakan kelanjutan alamiah dari daratan sampai ke batas terluar tepian kontinen (kontinen margin), atau sampai jarak 200 mil laut diukur dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur lebar laut teritorial apabila sisi terluar tepian kontinen tidak mencapai jarak tersebut (pasal 76).
Sebennarnya hak-hak negara pantai di landas kontinennya dalam KHL ’82 ini pada hakikatnya tidak jauh beda dengan Konvensi 1958. negara-negara pantai menikmati hak berdaulat untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber kekayaan alam di landas kontinennya (pasal 77). Pada landas kontinen yang berada dalam batas 200 mil, hak tersebut bersamaan dengan hak-hak yang dinikmati berdasarkan pasal 56 konvensi mengenai Zona Ekonomi Eksklusif. Dengan demikian, hak yang terdapat pada ZEE sama dengan hak yang terdapat pada Landas Kontinen.
6.Dasar Samudera Dalam
Konvensi menetapkan dasar laut dalam ini dengan istilah “kawasan”, yang diartikan sebagai dasar laut dan tanah dibawahnya yang berada di luar batas-batas yuridiksi nasional (pasal 1). Hal ini berarti “kawasan” adalah dasar laut diluar Zona Ekonomi Eksklusif, kecuali daerah dasar laut di luar batas tersebut termasuk bagian dari landas kontinen suatu negara pantai.
Menurut konvensi ini, “kawasan” dan sumber kekayaan alam di dalamnya dinyatakan sebagai warisan bersama seluruh umat manusia (pasal 36). Tidak satu negara pun yang menyatakan kedaulatannya ataupun hak berdaulatnya terhadap bagian dari “kawasan” ini, ataupun terhadap sumber kekayaan alamnya. Semua hak atas sumber-sumber kekayaan alam ini diserahkan kepada umat manusia secara keseluruhan (pasal 137). Rezim hukum yang dibentuk oleh konvensi ini memberikan akibat praktis bagi prinsip dasar yang akan dirinci secara dalam kemudian.

Eksplorasi dan Eksploitasi di Zona Ekonomi Eksklusif, Landas Kontinen, Dasar Laut dan Samudera Dalam
Daerah yang Berada Dalam Yuridiksi Negara Pantai
Pada perairan pedalaman dan laut teritorial dengan sendirinya perikanan dan sumberdaya alam lainnya tunduk pada yuridiksi eksklusif negara pantai. Hal ini mengikuti kedaulatan negara atas perairan tersebut.
Dalam Zona Ekonomi Eksklusif, negara pantai menikmati hak berdaulat antara lain atas kekayaan hayati (pasal 56). Dengan demikian, negara pantai memiliki hak-hak yang lebih kecil jangkauannya bila dibandingkan dengan perairan pedalaman atau teritorialnya. Hal ini tampak jelas dengan kenyataan bahwa konvensi mengenakan kewajiban-kewajiban tertentu kepada negara pantai mengenai perikanan di zona ekonomi eksklusif.
Eksploitasi Landas Kontinen
1.Hak-hak negara pantai
Pada dasarnya hak negara pantai atas landas kontinen yang ditetapkan dalam KHL ’82 tidak jauh beda dengan konvensi Jenewa ’58. Dalam pasal 77 dinyatakan bahwa negara pantai hanya mendapatkan hak-hak berdaulat terhadap landas kontinennya untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam. Hak-hak ini hak merupakan hak eksklusif yang tidak tergantung kepada okupasi ataupun pernyataan secara tegas.
Hak negara pantai di landas kontinennya tidak mempengaruhi status hukum perairan dan udara diatasnya dan harus dilaksanakan oleh negara pantai dengan tidak mempengaruhi pelayaran ataupun kegiatan yang sah lainnnya (pasal 78). Maksudnya, hak negara pantai terhadap landas kontinennya tidak mempengaruhi hak semua negara untuk meletakkan kabel dan pipa bawah laut pada landas kontinen tersebut dimana negara pantai tidak boleh menghalanginya.
Walaupun begitu negara pantai dapat mengambil tindakan yang pantas untuk eksplorasi dan eksploitasi di landas kontinen tersebut serta mencegah pencemaran darijalur pipa tersebut dengan memberikan persyaratan pada negara lain dalam meletakkan kabel dan pipa bawah laut.
2.Ketentuan eksplorasi dan eksploitasi
Pada pasal 82 disebutkan tentang ketentuan-ketentuan tentang eksplorasi dan eksploitasi. Pada pasal tersebut diatur bahwa eksploitasi di landas kontinen yang berada di luar batas 200 mil, setelah berproduksi lima tahu, pada tahun ke enam negara pantai harus menyumbangkan satu persen dari apa yang dihasilkan. Negara-negara berkembang yang harus mengimpor bahan mineral yang dihasilkan dibebaskan dari kewajiban ini (pasal 82(3)). Sumbangan yang diwajibkan tersebut diberikan oleh negara pantai kepada otoritas dasar laut internasional yang kemudian dibagikan kepada negara berkembang yang paling miskin (pasal 82(4)).
Ekploitasi Dasar Samudera Dalam
Konvensi menyebut eksploitasi dasar samudera dalam sebagai “kegiatan-kegiatan di kawasan” (pasal 1).
Perundingan-perundingan
Sejak dahulu, eksploitasi di dasar laut selalu menimbulkan polemik antar negara. Pada tahun 1967, Arvid Pardo (duta besar Malta untuk PBB) dalam pidatonya di depan majelis umum menyatakan bahwa semakin meluasnya kekuasaan suatu negara atas laut dapat menimbulkan adanya perseteruan antar negara. Oleh karena itu Pardo mengusulkan agar dasar laut dalam dinyatakan sebagai warisan umat manusia. Setelah pidato tersebut, terjadilah banyak perundingan mengenai dasar laut dalam.
Perundingan tentang laut adalah salah satu perundingan yang paling rumit karena dalam perundingan ini sangat banyak terjadi perbenturan kepetingan diantaranya adalah kelompok yang memiliki kemampuan teknologi maju yang menginginkan tak ada kedaulatan di laut dengan negara yang tak memiliki kemampuan teknologi maju yang menginginkan kedaulatan dilaut yang luas.
Setelah terjadi perundingan dan berbagai perbenturan kepentingan akhirnya lahirlah ketentuan pasal 150 yang memperbolehkan adanya eksploitasi dan eksplorasi di laut dalam. Alasan memperbolehkan eksplorasi dan eksploitasinya adalah sebagai berikut:
1.pengembangan kekayaan alam secara tertib dan aman serta pengelolaannya secara rasional.
2.perluasan kesempatan berperan serta dalam eksploitasi dan eksplorasi tersebut, khususnya oleh negara-negara berkembang.
3.partisipasi atas penghasilan-penghasilan oleh otoritas dasar laut dalam internasional dan pengalihan teknologi kepada perusahaan dan negara-negara berkembang.
4.meningkatkan produksi mineral dari kekayaan alam di dasar laut dalam, bersama dengan mineral-mineral yang diperoleh dari sumber-sumber lain untuk menjamin pemasokan kepada para konsumen.
5.peningkatan kesempatan bagi semua negara peserta konvensi untuk berperan serta dalam pengembangan kekayaan alam dasar laut dalam dan pencegahan monopoli dalam eksplorasi dan eksploitasi.
Dari alasan-alasan yang tercantum pada pasal 151 tersebut mencerminkan terjadinya perselisihan, hal itu dapat dilihat dari terdapatnya alasan yang saling bertolak belakang.
Selain alasan yang memperbolehkan adanya eksplorasi dan eksploitasi di dasar laut, otoritas internasional juga mengatur ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan eksplorasi dan eksploitasi ini. Hal-hal yang diatur adalah mengenai tingkat produksi, sistem yang digunakan. Dan mengenai hal itu akan dijelaskan kemudian.
Tingkat produksi
Dalam pasal 151 dikemukakan bahwa:
1.untuk melindungi negara-negara berkembang, otoritas internasional wajib untuk menjaga stabilitas pasar bagi mineral-mineral dasar laut pada tingkat harga yang memberikan keuntungan pada konsumen dan produsen.
2.pembatasan atas produksi mineral-mineral dari dasar laut.
3.terdapatnya mekanisme ganti rugi bagi negara-negara yang memproduksi sedemikian rupa sehingga merugikan negara lain.
Sistem eksplorasi dan eksploitasi
Pada pasal 153 UNCLOS disebutkan bahwa eksplorasi dan eksploitasi dasar laut dalam diakui, dilaksanakan, dan diawasi oleh otoritas atas nama seluruh umat manusia sesuai dengan ketentuan-ketentuan konvensi. Eksplorasi dan eksploitasi dasar laut dalam dapat dilakukan oleh perusahaan dan bekerjasama dengan otoritas, oleh negara peserta konvensi atau diawasi oleh negara peserta konvensi apabila disponsori oleh negara terrsebut.
Dasar laut dalam hanya bisa dieksplorasi dan dieksploitasai dengan suatu rencana kerja yang disetujui oleh dewan. Apabila kegiatan tersebut tidak dilekukan oleh perusahaan, rencana kerja tersebut harus dfalam bentuk kontrak dengan otoritas (153(3)). Mengenai syarat-syarat dasar eksplorasi dan eksploitasi akan dijelaskan lebih lanjut.
Syarat-syarat dasar
1.akses paralel
Setiap permohonan untuk memperoleh persetujuan atas suatu rencana kerja, kecuali yang diajukan perusahaan harus mencakup suatu kawasan yang mampu menampung dua operasi penambangan.
Sistem akses paralel adalah hasil permohonan dari suatu badan bukan perusahaan dan perusahaan untuk mempunyai hak eksklusif untuk mengeksploitasi setengah dari kawasan yang berhubungan dengan permohonan itu.
2.rencana kerja
pasal 135 konvensi menyatakan bahwa eksplorasi dan eksploitasi dasar laut dalam hanya boleh dilakukan atas dasar suatu rencana kerja yang disetujui oleh otoritas. Semua kegiatan harus mendapatkan ijin terlebih dahulu dari otoritas, kecuali penyelidikan. Namun, kegiatan penyelidikan yang dibebaskan ini tidak berarti menyerahkan hak atas kekayaan alam di dasar laut dalam kepada penyelidik.
Dalam meminta persetujuan, pemohon harus memenhi terlebih dahulu persyaratan yang dibutuhkan, diantara persyaratan adalah memenuhi standar kualifikasi tentang keuangan dan teknik yang digunakan.
Apabila suatu rencana sudah disetujui, suatu kontrak kan diadakan antara otoritas dan pemohon (kecuali kalau pemohon itu perusahaan) dan pemohon akan memperoleh hak eksklusif untuk mengeksplorasi dan/atau mengeksplotasi kekayaan dasar laut dalam sesui dengan rencana kerja tersebut.
Izin produksi
Ketentuan-ketentuan tambahan berlaku terhadap pemberian izin-izin produksi untuk suatu kawasan yang ditunjuk. Otoritas harus memberikan izin tersebut dengan syarat tidak akan mengakibatkan terlampauinya batas produksi dan tidak bertentangan dengan kewajiban otoritas menurut suatu persetujuan komoditas dimana otoritas merupakan salah satu pihak.
Apabila dalam suatu kawasan terdapat banyak pemohon, maka mereka harus diseleksi. Penyeleksiannya harus berdasarkan prioritas pada masing-masing pemohon, prioritasnya adalah:
1.memberikan jaminan pelaksanaan yang lebih baik.
2.memberikan prospektif keuntungan yang lebih cepat kepada otoritas.
3.telah menanamkan modal paling besar kepada otoritas.
Pemohon yang tidak terpilih dalam suatu kurun waktu akan memperoleh prioritas dalam kurun waktu berikutnya.
Alih teknologi
Pada pasal 5 dinyatakan bahwa apabila suatu rencana kerja disampaikan kepada otoritas, suatu uraian umum tentang peralatan dan metode yang digunakan dalam pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi dasar laut dalam sesuai rencana kerja tersebut harus disediakan oleh otoritas. Disamping itu (selain perusahaan) kontrak yang wajib diadakan setiap operator dengan otoritas setelah rencana kerjanya disetujui harus memuat usaha-usaha operator tersebut untuk menyediakan teknologi yang digunakannya bagi perusahaan berdasarkan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat komersil yang layak.

KESIMPULAN
Dalam hal eksplorasi dan eksploitasi di laut, masyarakat internasional tidak hanya memberikan hak saja pada negara pantai bamun juga melekatkan kewajiban baginya ataupun bagi siapa saja yang ingin melakukan ekplorasi dan eksploitasi.
Di wilayah laut (selain laut dalam) tidak ada tempat yang benar-benar menjadi kedaulatan suatu negara secara penuh, maksudnya adalah tidak ada di wilayah laut laut yang menjadi hak suatu negara sendirian, namun di wilayah laut tersebut masih melekat hak negara lain atasnya. Misalnya hak untuk meletakkan kabel dan pipa bawah laut.
Dalam hal eksplorasi dan eksploitasi di dasar laut dalam, terdapat suatu persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu negara atau perusahaan yang ingin melakukan hal itu.

DAFTAR PUSTAKA
Kusumaatmaja, Mochtar. 1986. Hukum Laut Internasional, Bandung: Binacipta,.
Kusumaadmaja, Mochtar. 2003. Pengantar Hukum Internasional, Bandung: Alumni.
Prijanto, Heru. 2007. Hukum Laut Internasional, Malang: Bayumedia.
Prodjodikoro, Wirjono. 1984. Hukum Laut Bagi Indonesia, Bandung: Sumur Bandung.

sebuah pertanyaan ke Bank Syariah Mandiri

2009-12-26T18:54:00.001-08:00

Maaf sebelumnya jika pertanyaan yang akan saya ajukan menyinggung perasaan.
Saya adalah salah satu dari nasabah dari Bank Syariah Mandiri, karena jarang adanya kesempatan untuk bertanya maka saya menanyakannya di tempat ini. Pertanyaan yang saya ajukan mungkin hanyalah pertanyaan remeh.
Dilihat dari namanya (Bank Syariah Mandiri), tentunya didalamnya akan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dalam hal ini agama Islam dengan sebaik mungkin, baik dalam pelayanan maupun sistem yang dipakai.
Agama Islam mungkin adalah satu-satunya agama yang menjunjung tinggi hal-hal yang berhubungan dengan masalah pertalian darah ataupun silaturrahmi.Menyikapi masalah pertalian hubungan darah, Islam menggunakan sistem pertalian darah atau lebih dikenal dengan istilah nasab yang mengikuti jalur darah dari ayah. Hal tersebut dapat dilihat dari nama yang dipakai oleh orang-orang Arab, misalnya Umara bin Khattab (maksudnya: Umar anak laki-laki dari Pak Khattab).
Langsung ke inti pertanyaan, mengapa dalam form pendaftaran pembukaan rekening Bank Syariah Mandiri membuat suatu pertanyaan yang menanyakan mengenai siapa nama Ibu?
Hal ini bukan bermaksud untuk merendahkan kaum hawa, ini tetapi hal tersebut merupakan hal aneh, apalagi dilakukan oleh suatu institusi yang memakai atribut syariah.
Selayaknya hal tersebut tidak dilakukan, karena jika yang mengisi form tersebut adalah orang yang sensitif mungkin orang tersebut akan marah karena mereka beranggapan bahwa pihak BSM telah menghina orang tua(ibu)nya sebagai seseorang yang sesing berganti-ganti pasangan sehingga dia dianggap tidak jelas nasabnya.
Demikian pertanyaan dari nasabah, jika ada kesempatan mohon ditanggapi. Terimakasih....
Terus berusaha untuk menjadi lebih baik.

beda bahasa

2009-12-20T05:25:00.001-08:00

INI BEBERAPA PERBEDAAN BAHASA DI NEGARA TETANGGA KITA MALAYSIA. ..

INDONESIA : Kementerian Hukum dan HAM
MALAYSIA : Kementerian Tuduh Menuduh

INDONESIA : Kementerian Agama
MALAYSIA : Kementerian Tak Berdosa ...(emang tuh yang jadi menteri MALAIKAT)

INDONESIA : Angkatan Darat
MALAYSIA : Laskar Hentak-Hentak Bumi

INDONESIA : Angkatan Laut
MALAYSIA : Angkatan Basah Kuyup

INDONESIA : Angkatan Udara
MALAYSIA : Laskar Angin-Angin

INDONESIA : Pasukan bubar jalan !!!
MALAYSIA : Pasukan cerai berai !!!

INDONESIA : Merayap
MALAYSIA : Bersetubuh dengan bumi ... (Kereen….)

INDONESIA : Purnawirawan militer
MALAYSIA : Pasukan tak berguna ... (Ini koq KEJAM isitilahnya?)

INDONESIA :rumah sakit bersalin
MALAYSIA : hospital korban lelaki

INDONESIA : menteri kehutanan
MALAYSIA :menteri semak belukar

INDONESIA : telepon selular
MALAYSIA : talipon bimbit

INDONESIA : toilet
MALAYSIA :bilik termenung

INDONESIA : Pasukan terjung payung
MALAYSIA : Aska begayut

INDONESIA : ES Campur
MALAYSIA : ABC(Air Batu Campur)

INDONESIA : belok kiri, belok kanan
MALINGSIA : pusing kiri, pusing kanan ... (NGAPAIN pusing2)

INDONESIA : buldozer
MALINGSIA : setrika bumi…->hahahaha

INDONESIA : penghapus
MALINGSIA : pemadam

INDONESIA : Departemen Pertanian
MALAYSIA : Departemen Cucuk Tanam

INDONESIA : 6.30 = jam setengah tujuh
MALAYSIA : 6.30 = jam enam setengah

INDONESIA : gratis ngobrol 30menit
MALINGSIA : percuma berbual 30minit

INDONESIA : Satpam
MALAYSIA : Penunggu Maling ... (ngapai maling di tunggu?)

INDONESIA : Mil/per-jam (MPH)
MALAYSIA : Batu-sejam (Bsj).... (Ni bangsa masih jaman Batu ternyata…)

INDONESIA : Polisi
MALAYSIA : Pak Rela (bukannya polis bro)

INDONESIA : Di aduk hingga merata
MALAYSIA : kacaukan tuk datar

INDONESIA : anak kecil lagi kejar-kejaran
MALAYSIA : tak boleh kau memburu dia

INDONESIA : 7 putaran
MALAYSIA : 7 pusingan

INDONESIA : pejabat negara
MALAYSIA : kaki tangan negara

INDONESIA : Pencopet
MALAYSIA : Penyeluk Saku

INDONESIA : Tidur siang
MALAYSIA : Petang telentang

INDONESIA : lemari es
MALAYSIA : peti dingin

INDONESIA : remote
MALAYSIA : kawalan jauh

INDONESIA : kulkas
MALAYSIA : peti sejuk

INDONESIA : chatting
MALAYSIA :bilik berbual

INDONESIA : keliling kota
MALAYSIA : pusing pusing ke bandar

INDONESIA : Tank
MALAYSIA : Kereta kebal

INDONESIA : Jalan-jalan
MALAYSIA : Makan angin

INDONESIA : Helm
MALAYSIA : Topi Keledar

INDONESIA : bersenang-senang
MALAYSIA : berseronok

INDONESIA : Penjudi
MALAYSIA : Kaki Judi

INDONESIA : Pemabuk
MALAYSIA : Kaki Botol

INDONESIA : bioskop
MALAYSIA : panggung wayang

INDONESIA :rumah sakit jiwa
MALAYSIA :gubuk gila

INDONESIA : dokter ahli jiwa
MALAYSIA : DoKter gila ... (Kasihan Banget Nih Dokter…)

INDONESIA : Pintu darurat
MALAYSIA : Pintu kecemasan

INDONESIA : Hantu Pocong
MALAYSIA : hantu Bungkus

Anda bisa ketawa ketika membaca perbedaan bahasa ini, tetapi mungkin juga Bahasa Indonesia juga akan menjadi bahan ketawaan di negara lain.

tuhan masih sayang aku

2009-12-07T04:27:00.000-08:00

Pada tanggal 5 Desember 2009 kemaren aku mendapatkan sebuah mimpi aneh, sebelum tidur karena akhir pekan aku nonton film (Bleach) sampe larut malem. Setelah terasa ngantuk aku tidur, agak sulit sih, karena di samping kamar ada tetangga yang meletakkan Genset untuk acara pernikahan.

Dalam tidur itu aku mendapatkan mimpi yang sangat aneh, yakni aku meninggalkan sholat wajib.

Karena berisiknya suara genset sampingku aku gak sholat subuh berjamaah bahkan suara adzan masjid di sebelah pun tak kedengeran. Untung ada temen yang membangunkan kalo gak, mungkin kedahuluan mentari.

Setelah bangun aku memikirkan mimpi yang ku dapatkan tadi malam,

“meninggalkan sholat?”

“sholat apaan yang ku tinggalkan?”

“walaupun sholatku telat-telat, perasaan gak pernah ninggalin sholat”

Aku mencoba mengingat-ingatnya terus, eh tiba tiba aku pada suatu pertanyaan,

“apa aku tadi udah sholat jamaah ya?”

“Perasaan udah”

“udah pa belum ya?”

Lalu aku inget-inget lagi aktifitas yang aku lakuan tadi malem,

“abis maghrib aku angsung pergi ke warnet tuk nyari data tugas, kemudian pulang jam stengah delapan. Sesampainya di kos aku langsung ngliat data yang aku dapetkan sampai jam stengah sepuluh. Setelah itu liat Naruto, kemudian temenku datang dan lanjut ke Bleach. Setelah itu aku................”

“Masyaallah..... aku tidur, jadi aku tadi malem gak sholat isya’?”

“setelah inget, aku langsung ngambil aer wudlu dan kemudian sholat”

Untunglah aku mendapatkan mimpi yang aneh tadi melem, kalau gak mungkin aku akan menanggung hutang sholat ini selama hidupku.

Terimakasih Allah kau telah mengingatkan aku tentang kewajiban ku, terimakasih telah mengingatkan ku tentang kebutuhan ku.

Sejarah Mistis Kota Malang

2009-11-20T05:36:00.001-08:00

Minggu lalu kontrakan kami mendapat kepercayaan dari lingkungan untuk bergabung dengan acara SISKAMLING. Pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2009 kemaren, adalah giliran saya sebagai perwakilannya. Malam jum’at sering diidentifikasikan sebagai malam yang keramat, oleh karena itulah orang-orang yang giliran jaga pada malam itu cerita tentang hal-hal yang (cukup) seram.

Pada malam itu warga bercerita mengenai banyak hal yang seram-seram. Diantara yang masih terngiang di benak saya adalah tentang cerita mistis asal-usul salah satu nama daerah di kota Malang, yakni asal-usul nama daerah WATUGONG (sebuah daerah yang berada tepat di baratnya Universitas Brawijaya).

Konon dahulu ditemukan sebuah watu (batu) yang berbentuk seperti Gong, batu tersebut ditemukan di gang buntu utara sebelah Kerto Rahayu.

Menurut warga, tiap malam Jum’at Legi terdengar suara gong yang diyakini berasal dari gong tersebut.

Kisah mistis kedua

Di daerah Kerto Rahayu, terdapat pohon Belimbing yang diyakini sebagai pohon tertua di kawasan Ketawang Gede. Di samping pohon tersebut terdapat sebuah rumah kos. Menurut penuturan penjaga dan penghuni kos tersebut, pohon tersebut terdapat “penunggu”nya. Dan seluruh penghuni kos pernah berjumpa dengan si penghuni tersebut. Kadang menggunakan sosok anak kecil, kadang hanya kedengaran seperti gemericik air pada saat orang mandi, atau sosok lain.

adat di negeri ini

2009-11-02T04:45:00.001-08:00

Ini ada sebuah cerita,
Pada tanggal 25 Oktober 2009 kemaren saya dan beberapa orang temem saya mendapat
sebuah undangan uantuk melaksanakan kerja bakti membersihkan saluran air bersama warga
di lingkungan kos-kosan.
Di undangan tertera bahwa warga diharap kumpul jam 08:00 WIB. Kami berangkat jam
segitu. Sesampainya ditempat operasi, beberapa orang warga terlihat sudah mulai bekerja,
membongkar saluran air yang rusak. Melihat itu kami bergegas berkumpul ke tempat
tersebut. Karena kami kami adalah anak perantauan, tentunya kami tidak memiliki alat yang
selengkap yang dimiliki warga.
Oleh karena kami tidak memiliki alat, terpaksa kami menunggu warga agar dipinjami alan
dan barulah kami bekerja, begitu juga dengan warga lain yang tidak memiliki alat yang
memadai.
Sampai siang kami bersama warga terus bekerja seperti itu, yang lain bekerja yang lainnya
menunggu sampai alatnya tidak terpakai.
Suatu ketika, ada seseorang yang mendekat dengan mengendarai sepeda motor tanya kepada
salah seorang warga tentang keadaan jalan apakah dimungkinkan untuk dilalui, warga
tersebut mengiyakan dan menyarankan kepadanya agar turun dari sepedanya.
Beberapa saat kemudian ada lagi orang yang ingin lewat, kali ini dua orang pemuda yang
berboncengan. Tanpa minta izin ke warga, tanpa turun dari sepeda, duo pemuda ini mencari
celah-celah warga.
Saat tepat melintasi penutup gorong-gorong, duo pemuda itu melintas dan seketika itu ada
seorang warga yang melemparkan linggis (sepotong besi yang digunakan untuk menggali
tanah) tepat di depan sepeda pemuda tadi, karena kaget pemuda tadi langsung menghentikan
laju motornya sementara itu warga yang melempar tadi langsung mengomel.
“Hey, kon nggak duwe moto a?” (hey, kamu tidak punya mata ya?)
“Awakmu nggak ngerti lek sek enek kerja bakti?” (kamu tidak tahu kalau masih ada
kerja bakti?)
“Awakmu ngerti tanda berhenti seng tak pasang neng ngarep op nggak?” (kamu tahu
tanda isyarat berhenti yang ku taruh di depan apa tidak?)
“Mbok yo menghormati wong seng kerjo, wes ora ngewangi, gak duwe sopan santun
pisan!” (seharusnya kamu menghormati orang yang masih kerja, sudah tidak
membantu, tidak punya adab lagi)
Melihat kejadian itu, ada beberapa orang yang menyarankan kepada pemuda itu untuk turun
dan terus melaju. Belum sempat turun pemuda itu, Pak RT langsung merampas kunci sepeda motor yang masih
terpasang di sepeda dan melemparkannya ke belakang.
“Luru nen iki!!” (ambil ini!!)
Setelah kuncinya dilempar, pemuda yang di bonceng turun dan minta maaf kepada Pak RT
dan kepada warga. Dan duo pemuda tersebut berlalu…..

Ini adalah sebagian keci dari kebudayaan yang hidup di negara kita.
Inilah adat, ini nilai yang ada di masyarakat, kita harus menghargai dan mempertahankan.
Jangan sampai sal yang indah ini bias oleh waktu, jangan sampai kebudayaan kita hilang di
curi negeri tetangga.
Kebudayaan adalah aset yang tak dapat dinilai dengan uang.

Created By: Muslimin

Jakarta kota terbersih ketiga di Asia?

2009-10-20T01:54:00.000-07:00

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah DKI Jakarta Peny Susanti memberikan kabar gembira. Meski tidak menyebut sumbernya, ia menyatakan Jakarta sekarang sudah masuk kota terbersih ketiga di Asia.

Menurut dia, penilaian internasional itu sangat membanggakan, mengingat 20 tahun lalu Jakarta termasuk kota terkotor di dunia.

"Saya sangat surprise bahwa Jakarta itu sudah bersih se-Asia nomor tiga," kata Peny dalam acara pembukaan Uji Emisi Kendaraan Bermotor di Kantor Wali Kota Jakarta, Selasa (20/10).

Ditambahkan, Jakarta kini hanya setingkat di bawah Singapura dan Surabaya jika diukur dari kualitas debu, khususnya partikel debu. Ukuran partikel debu Jakarta 68,5 mikrogram per meter kubik. Sedangkan standar normalnya 150 mikrogram per meter kubik.

"Untuk kualitas debu, khususnya partikel debu, yang paling bersih adalah Singapura dengan partikel debu 30 mikrogram per meter kubik. Kedua adalah Surabaya 60 mikrogram per meter kubik, dan ketiga adalah Jakarta, 68,5. Standarnya adalah 150 mikrogram per meter kubik," katanya bangga.

Bagaimana dengan kota-kota lain? Menurut dia, ukuran partikel debu di Beijing 140 mikrogram, Shanghai 90 mikrogram, dan Ho Chi Minh 80 mikrogram.

Sumber: kompas

Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) tidak berdaya saat dilecehkan dan dipermainkan oleh KPU (Komisi pemilihan Umum) Jawa Timur.

2009-10-15T23:56:00.000-07:00

Pada bulan September 2009, ketika Tim BPK RI dari jakarta datang ke jawa timur untuk memeriksa penggunaan uang negara oleh KPU jawa timur. Mereka tidak bisa masuk kekantor KPU. Jangankan masuk ke ruangan kantor.. masuk ke dalam halaman saja tidak bisa, karena pintu dikunci gembok. Jadi mereka seperti pengemis yang tidak dibukakan pintu oleh tuan rumah.
Anehnya tidak ada satu-pun petugas dari KPU, bahkan satpam tidak ada ditempat. padahal itu hari kerja.

Tim BPK ini diperlakukan demikian, setelah beberapa hari sebelumnya mereka selesai memeriksa KPU Kota/kabupaten di jawa timur, dan pada hari terakhir mereka, akan memeriksa KPU propinsi jawa timur. untuk meminta dan meneliti data keuangan KPU jawa timur.

Akhirnya didepan pagar, tim BPK RI ini menerima beberapa KPU kabupaten/kota yang menyusulkan berkas/dokumen yang dibutuhkan oleh tim BPK untuk pemeriksaan, dimana dokumen tersebut belum sempat diperiksa/diserahka n saat tim BPK datang ke kabupaten/kota yang bersangkutan. Karena sesuai jadwal yang telah disampaikan sebelumnya oleh Tim BPK RI tentang jadwal pemeriksaan di jawa timur, bahwa pada hari terakhir mereka akan meminta/memeriksa berkas/dokumen di KPU propinsi jawa timur, maka KPU kabupaten/kota datang ke kantor KPU jawa timur untuk menyerahkan dokumen yang dibutuhkan tim BPK.
Ternyata mereka menyerahkan dokumen itu pada tim BPK yang sedang berdiri diluar pagar sambil sesekali melongok2/mengintip ke gedung KPU Jawa timur, karena tidak bisa masuk halaman KPU Jawa Timur. Telpon dan Handphone semua petugas sekretariat KPU ketika dihubungi oleh tim BPK maupun oleh petugas KPU kabupaten/kota yang kebetulan ada disitu, sama sekali tidak ada yang aktif.

Akhirnya sampai pulang tim BPK RI tidak bisa mendapatkan data dari KPU jawa timur
Pertanyaannya kenapa bisa semudah itu ya dilecehkan hehehe
bahkan beberapa hari kemudian diduga KPU jawa timur menghilangkan data2 keuangan dengan melaporkan kepada polisi bahwa mereka kehilangan laptop dsb. sehingga ada alasan bahwa data sudah hilang semua..
Sampai saat ini tidak ada keberanian dari BPK RI untuk menindaklanjuti pelecehan yang dilakukan terhadap lembaga tinggi negara ini.. tidak berani atau......

Harian Surabaya Pagi
JUMAT, 2009 FEBRUARI 20

KPU Jatim Bocor Rp 27 M
Terungkap Dari Pengadaan Dua Pos Logistik

Semingu
jelang
pelaksanaan pemilihan gubernur (pilgub) ekstra di Bangkalan dan
Sampang, Madura, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi
Jawa Timur
diguncang masalah. Lembaga penyelenggara pilgub ini ditengarai
melakukan konspirasi dengan beberapa perusahaan pemenang tender hingga
diduga merugikan negara Rp 27 miliar.

Menguapnya uang negara
yang cukup besar itu hanya bersumber dari Pilgub putaran I saja. Dari
total anggaran yang dikelola untuk pilgub putaran I senilai Rp 625
miliar, diduga kuat Rp 27 miliar lebih menguap alias bocor. Ini hanya
terjadi dari pengadaan kertas surat suara dan kartu

pemilih..

Diperkirakan
kebocoran juga terjadi pada pengadaan logistik lainnya. Hanya saja yang
terungkap saat ini baru pada pos pengadaan kartu surat suara dan kartu
pemilih. Terungkapnya dugaan mark up besar-besaran tersebut diketahui
setelah Surabaya Pagi mendapatkan data pembanding harga pembelian
kertas suara dan kartu
pemilih antara Pilgub Jatim dengan Pilgub Jawa
Barat dan Jawa Tengah.

Informasi
yang berhasil dihimpun
Surabaya Pagi, rincian dana menguap tersebut
diketahui berasal dari pengadaan kertas surat suara yang saat itu
dimenangkan PT Temprina Media Grafika senilai Rp16.871.155. 851 dan
pengadaan Kartu Pemilih yang dimenangkan PT Jasuindo Tiga Perkasa
dengan nilai tawar Rp18.827.903. 438.

Harga tersebut dinilai
terlalu mahal jika dibanding harga pada umumnya alias diduga kuat
digelembungkan. Sekedar diketahui, dengan jumlah kartu pemilih 29,1
juta pada Pilgub
putaran

I
(23
Juli
2008), KPU telah merogoh kocek
hampir Rp 35 miliar.

Sebagai pembanding, kebutuhan surat suara
Pilgub di Jawa Timur dengan jumlah pemilih 29,1 juta jiwa dianggarkan
sebesar (PAGU) Rp 18.827.903.438. Diketahui pemenang tender untuk surat
suara ini adalah PT Temprina Media Grafika yang mengajukan penawaran
Rp16.871.155.
851.

Jika
dibandingkan dengan Pilgub Jawa Tengah yang diselenggarakan satu bulan
lebih awal (22
Juni 2008), kebutuhan dana untuk pengadaan surat suara
untuk 28,3 juta pemilih, KPU Jawa Tengah hanya menganggarkan (PAGU) Rp
3.372.451.000 saja. Malah saat itu, PT Lancar Abadi Jaya sebagai
pemenang tender hanya butuh Rp 2.187.627.272.

"Begitu besarnya
selisih pengadaan di KPU Jatim dan Jateng. Padahal, kartu yang dicetak
selisihnya hanya sekitar 1 juta. Masak untuk biaya cetak 1 juta kartu
pemilih butuh Rp 14 miliar," beber Bambang
Smith,
Koordinator

Aliansi
LSM
Jatim
kepada
Surabaya Pagi, kemarin.

Perbedaan selisih harga
yang begitu mencolok tadi, dinilai Bambang Smith sebagai lelucon bisnis
yang gila. Karena KPU Jawa Tengah hanya membutuhkan anggaran kurang
dari Rp 2 miliar untuk memenuhi kebutuhan 28 juta kartu suara.
Sementara pada Pilgub Jatim, hanya untuk mencetak 1 juta kartu suara,
KPU
Jatim, menyedot anggaran Rp 14 miliar.

Dugaan
mark up juga terjadi pada kebutuhan
kartu pemilih (Formulir A). Terjadi
perbedaan mencolok antara Jatim dan Jawa Barat. Dengan asumsi jumlah
pemilih yang hampir sama (sekitar 29 juta jiwa), ternyata untuk
kebutuhan kartu pemilih (Formulir A), Pemprov Jabar hanya butuh Rp
5.000.000.000 seperti yang ditawarkan pemenang tender -Percetakan
Negara Republik Indonesia (Peruri).

Anehnya, di Jawa Timur
dengan jumlah pemilih yang juga 29 juta jiwa, dana untuk
kartu
pemilih
ternyata cukup

fantastis. Ini diketahui
dari harga
penawaran
pemenang
tender, PT Jasuindo Tiga Perkasa Rp 18.837.583.297. Artinya terdapat
selisih Rp 13,8 miliar antara Jatim dengan Jabar untuk pengadaan kartu
pemilih (Formulir A).

Bambang mengatakan jika ditotal, maka
selisih anggaran untuk memenuhi kebutuhan surat suara serta kartu
pemilih antara Jateng/Jabar dengan Jatim mencapai Rp 27
miliar. "Saya
curiga, perbedaan dana sebesar itu untuk dibagi-bagi antara
oknum KPU
dengan pengusaha," tudingnya.

Akibatnya,
lanjut Bambang, antara pengusaha dengan panitia ataupun KPU sebagai
pengelola dana pilgub tidak berdaya dengan nilai keuntungan yang besar
kemungkinan diperoleh.

Menurutnya, Sekretariat KPU bisa
dibilang sebagai gudangnya orang-orang kerap melakukan kong kalikong
dengan pihak ketiga dalam hal ini rekanan.. Parahnya lagi, kongkalikong
itu
merembet
pada pembesaran setiap anggaran

kebutuhan pilgub. "Saya
melihat
beberapa jenis
dana pengadaan
ada yang dibesar-besarkan, supaya
komitmen antara pengusaha dan KPU mulus," tukasnya.

Smith yakin,
usai Pilgub Jatim, banyak pihak akan buka-bukaan membeber apa yang
sebenarnya terjadi antara kPU dengan rekanan. Bahkan, laporan-laporan
dari LSM ini sudah menjadi bahan di Kejaksaan atau kepolisian. "Kita
tidak ingin menganggu pilgub,
nanti setelah pilgub selesai, kita pasti
beber semua,"
janjinya. Sampai sekarang pihaknya terus mengumpulkan
data-datanya. Termasuk tidak profesionalnya pemenang tender.

Sayangnya,
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) M Djunaidi selaku salah satu
penanggungjawab tender belum bisa dikonfirmasi terkait hal ini.
Demikian pula Sekretaris KPU Jatim, Zainal Muhtadien. Saat keduanya
dihubungi ponselnya, tadi malam, tidak aktif. Namun informasi
yang
didapat wartawan
Surabaya Pagi, Zainal kemarin
sedang
berada di Jakarta
dalam rangka rapat
terkait persoalan
pemilu. Sementara Djunaidi berada
di Surabaya yang siangnya masih melakukan rapat bersama Badan Kesatuan
Bangsa (Bakesbang) Jatim. n tim

Tak hanya bocor Rp 27 miliar. Dalam pengadaan logistik untuk pemilihan
gubernur (pilgub) putaran I, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur
juga memanjakan beberapa perusahaan besar peserta tender sebagai anak
emasnya. Dari
14 perusahaan pemenang tender pada Pilgub putaran
I, PT.
Temprina Media Grafika dan PT. Jasuindo Tiga Perkasa merupakan rekanan
yang paling diuntungkan.

Selain
mengais keuntungan cukup besar, dua perusahaan top itu ternyata selalu
menjadi langganan pemenang tender KPU Jatim. Belum diketahui, apakah
keberhasilan dua perusahaan besar menjadi pemenang tender ini karena
profesionalitasnya, atau karena faktor
like and dislike
antardua
lembaga beda profesi itu.Yang jelas,
Sholihatun
Kiptiyah, Kepala Kantor
Perwakilan Daerah
(KPD) Komisi
Pengawas Persaingan Usaha
(KPPU) menilai
adanya "permainan", rekayasa dan konspirasi. Kiptiyah menilai ada dua
bentuk konspirasi dalam tender tersebut. Pertama persengkokolan
horizontal dan kedua, konspirasi vertikal.

Konspirasi
horizontal, lanjutnya, biasanya dilakukan oleh para pelaku usaha dengan
cara saling kerja sama yang umumnya perusahaan peserta tender
tersebut
masih satu atap (corporate).
Sementara persekongkolan vertikal terjadi
lantaran adanya "permainan" antara peserta atau pelaku usaha dengan
panitia penyelenggara lelang. "Biasanya pemenang tender itu tak jauh
beda dari kalangan itu-itu saja," kata Kiptiyah

Sindiran
Kiptiyah ini cukup beralasan jika dikaitkan dengan siapa perusahaan
yang sering menjadi langganan pemenang tender.
Dari data yang
ada,
ternyata PT Temprina dan PT Jasuindo adalah
rekanan yang
paling
mendominasi.

PT Temprina, misalnya, boleh
dibilang
perusahaan
ini yang paling besar
mendapat keuntungan. Pada Pilgub putaran I saja,
dia memenangkan pengadaan dua logistik sekaligus. Nilainya Rp 27 miliar
lebih. Dua logistik tadi adalah pengadaan untuk formulir B, C, D, DA,
DB senilai Rp 10.755.757.892 dan surat suara senilai Rp 16.871.155.851
"Ini hanya pada Pilgub putaran I saja lho Mas," kata pembocor rahasia
KPU Jatim
ini.

Tak cukup itu, pada
Pilgub putaran II, PT
Temprina lagi-lagi memenangkan tender untuk pengadaan surat suara dan
gambar pasangan calon gubernur senilai Rp 15.328.262.340. Jika ditotal,
hanya untuk PT Temprina saja, angaran KPU tersedot Rp 42 miliar lebih.

Perusahaan
lain yang ikut menikmati uang besar KPU adalah PT Jasuindo. Perusahaan
beralamat di di Jalan
raya Betro,
Sidoarjo ini berkali-kali menjadi
pelanggan pemenang tender.
Pada putaran I
saja, PT Jasuindo memenangkan
tender untuk pengadaan formulir A
(Kartu Pemilih)
senilai Rp
18.837.583.297. Demikian
pula dengan putaran kedua, Jasuindo juga
kembali menjadi pemenang tender untuk pengadaan formulir A dan kartu
pemilih tambahan dengan pagu Rp 4.510.857.455.

Tak cukup itu,
PT Jasuindo menurut sumber ini juga memenangi pengadaan formulir untuk
Pilgub putaran III. "Jadi Jasuindo ini luar biasa. Saya sendiri heran,
begitu kuatnya
Jasuindo," lontar sumber
ini.

Di luar dua
perusahaan besar tersebut, masih terdapat 12 rekanan yang ikut
mencicipi anggaran KPU. Mereka adalah CV Angkasa Raya yang memenangkan
pengadaan Alas dan Alat Coblos senilai Rp 1.290.537.600, pengadaan
gembok senilai Rp 290.400.000 (CV Petrah Jaya), pengadaan alat
kelengkapan TPS (CV PB Sudirman) senilai
Rp 2.940.336.960
dan pengadaan
baliho sosialisasi yang dimenangkan PT Panca Puji
Bangun
Rp
1.425.052.200.

Perusahaan
lain yang menjadi pemenang tender adalah CV
Alfanza (pengadaan
kaus,
topi dan jaket) senilai Rp
63.394.540, CV Prestasi untuk pengadaan
stiker senilai Rp 427.284.000, CV Fajar Pratama, pemenang tender untuk
contoh surat suara (Rp 59.459.400), pengadaan poster, Rp 307.098.000
(CV Pemura), pengadaan spanduk dimenangkan CV Prima Mitra senilai Rp
471.900.000, pengadaan Leaflet (Rp 173.745.000) dimenangkan CV Ronggo
dan pengadaan tinta khusus sidik
jari
dimenangkan PT Siliwangi Panca
Perkasa, Rp 1.669.000.000.

Perusahaan tersebut, lanjut sumber
ini adalah mereka yang memenangkan tender untuk pengadaan logistik pada
Pilgub putaran I. Di luar itu, masih terdapat beberapa rekanan
perusahaan lain yang ikut ambil bagian sebagai pemenang tender.
Misalnya, PT Pura
Barutama yang
disebut-sebut pemenang tender pada
Pilgub putaran III untuk pengadaan
surat suara dan
gambar pasangan
calon, serta pengadaan kelengkapan peralatan PPS dimenangkan oleh
CV
Kenongo.

Satu lagi, pada putaran kedua, juga tedapat
nama PT Gilar Ikrar Permata yang
memenangkan tender kntroversial untuk pengadaan tinta dengan nilai Rp
744.975.000. Kemenangan tersebut sempat diprotes bahkan terjadi
sanggahan dari PT Siliwangi Panca Perkasa, PT Henka Indonesia, dan PT
Tridaya Pratama.

Ulur Waktu, Modus
Konspirasi

Menyikapi
persoalan
tender di KPU ini, Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu
(KIPP) Jatim, Rikson Nababan mengatakan tender pada putaran pertama dan
kedua tak jauh beda. "Rata-rata pemenangnya adalah perusahaan besar dan
bonafit," ungkap Rikson pada sumber kami, kemarin.

Mengapa
yang dimenangkan
perusahaan-perusaha an itu
saja? Rikson mensinyalir
adanya modus rekayasa untuk sengaja memenangkan
perusahaan
tersebut.
Modus tadi, dilakukan antara lain dengan mengulur-ulur waktu
pelaksanaan tender.

Dia
kemudian mencontohkan, waktu yang ditetapkan KPU dalam
melaksnakan
tender logistik tidak jelas. KPU, lanjutnya, sering membawa isu-isu
tidak jelas. "Tendensinya, ternyata ada modus untuk mengulur-ulur waktu
pelaksanaan tender," ucap Rikson.

Tujuannya, tak lain untuk
menggagalkan rekanan lain. Sebab dengan mengulur-ulur waktu, waktu
pelaksanaan menjadi
mepet. Targetnya adalah agar rekanan lain tidak
bisa memenuhi
persyaratan panitia.

"Persyaratan panitia lelang
hanya akan mampu dipenuhi oleh perusahaan-perusaha an besar yang bisa
jadi sebelumnya sudah diatur lebih dulu," kata Rikson. Bahkan Rikson
menilai cara ini cukup mumpuni karena perusahaan-perusaha an
besar
tetap bisa memonopoli
tender hingga putaran ketiga.

Sekedar
menyegarkan ingatan, satu hari
lalu, KPU Jatim
dikabarkan kebocoran Rp
27 miliar hanya untuk pengadaan logistik Pilgub putaran I. Dana
menguap
tersebut,
diketahui berasal dari pengadaan kertas surat suara yang saat
itu
dimenangkan PT Temprina Media Grafika senilai Rp16.871.155. 851 dan
pengadaan Kartu Pemilih yang dimenangkan PT Jasuindo Tiga Perkasa
dengan nilai tawar Rp18.827.903. 438.

Harga
tersebut dinilai terlalu mahal jika dibanding harga pada umumnya alias
diduga kuat digelembungkan. Untuk diketahui,
dengan jumlah kartu
pemilih 29,1 juta pada Pilgub putaran I (23 Juli 2008), KPU
telah
merogoh kocek hampir Rp 35 miliar.

Sebagai pembanding, kebutuhan
surat suara Pilgub di Jawa Timur dengan jumlah pemilih sejumlah 29,1
juta jiwa dianggarkan sebesar (PAGU) Rp 18.827.903.438. Dimana
diketahui
pemenang tender untuk surat suara
ini adalah PT Temprina
Media Grafika yang mengajukan penawaran Rp16.871.155.

851.

Jika
dibandingkan dengan Pilgub Jawa Tengah yang diselenggarakan satu bulan
lebih awal (22 Juni),
kebutuhan dana untuk pengadaan
surat suara untuk
28,3 juta pemilih, KPU Jawa Tengah hanya
menganggarkan (PAGU) Rp
3.372.451.000 saja. Malah saat itu, PT Lancar Abadi Jaya sebagai
pemenang tender hanya butuh Rp 2.187.627.272.

Terpisah,
anggota KPU Jatim, Arief Budiman menegaskan tidak ada diskriminasi
dalam proses tender tersebut. "Semuanya sudah melalui proses lelang,"
kata
Arief. Mengapa yang jadi pemenang kok perusahaan Itu-itu saja?
Menjawab ini, Arief balik
menyerahkan kepada panitia lelang. "Ya
tanyakan pada sekretariat KPU. Anggota KPU tak ada hubungannya dengan
proses tender," pintanya.

Pemenang Tender PILGUB Putaran I :

PAKET
Pemenang / Nilai

1. Pengadaan Alas
dan Alat Coblos CV. Angkasa Raya Rp 1.290.537.600

2. Pengadaan Gembok CV.
Petrah
Jaya Rp 290.400.000

3. Formulir B,C,D, DA, DB PT. Temprina Media Grafika Rp 10.755.757.892

4. Formulir A

(Kartu Pemilih) PT. Jasuindo Tiga
Perkasa Rp 18.837.583.. 297

5. Surat Suara Pilgub PT Temprina
Media Grafika Rp 16.871.155.851

6. Alat Kelengkapan TPS CV PB Sudirman Rp 2.940.336.960

7. Baliho Sosialisasi PT Panca Puji Bangun Rp 1.425.052.200

8. Pengadaan Kaos, Topi dan Jaket CV Alfanza Rp 63.394.540

9. Pengadaan Stiker CV Prestasi Rp 427.284.000

10.
Pengadaan Contoh Surat Suara CV Fajar Pratama Rp 59.459.400

11. Pengadaan Poster CV Pemura Rp
307.098.000

12. Pengadaan Spanduk CV Prima Mitra Rp 471.900.000

13. Pengadaan Leaflet CV Ronggo Rp 173.745.000

14. Tinta khusus Sidik Jari PT Siliwangi Panca Perkasa
Rp
1.669.000.000

Masa Kadaluwarsa Tabung LPG

2009-10-12T13:14:00.001-07:00

Beberapa orang mungkin sudah mengetahui hal ini
tetapi mungkin banyak juga yang belum tahu.
Apakah kita mengetahui bahwa ada juga
suatu tanggal kadaluwarsa untuk tabung LPG.
Tabung yang sudah kadaluwarsa tidaklah aman untuk digunakan
dan bisa menyebabkan kecelakaan seperti
yang baru saja terjadi di suatu kawasan di Jakarta Bulan yang lalu
(Tabung Gas meledak).
Mengenai hal ini berhati-hati ketika menerima tabung LPG dari penjual manapun.

Berikut ini adalah bagaimana kita dapat memeriksa masa kadaluwarsa dari
tabung LPG, tanggal kadaluwarsa ditulis dalam alfa code sesuai nomornya
sebagai A atau B atau C atau D dan sekitar dua digit angka mengikutinya,

Contohnya:
D 06

Abjad mewakili empat bulanan (1 kwartal),

A untuk bulan Maret,
B untuk bulan Juni,
C untuk bulan September dan
D untuk bulan Desember

Dua digit angka berikutnya merupakan tahun kadaluwarsa.

Makanya "D06 berarti Desember 2006".

Sebarkan pengetahuan ini barangkali bisa menyelamatkan seseorang... ....betul ?!

LIMIN KOEL

Bola Pimpong Mahasiswa

drama sinetron di dunia nyata

Contoh surat pembelaan

RESUME SEMINAR ENGINERING FORENSIK OLEH PROF. ANINDITO S, S.T, M.Eng. AUDITORIUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

SEMINAR DIGITAL FORENSIK OLEH RUBY Z. ALAMSYAH Tanggal 2 Oktober 2010 di Universitas Muhammadiyah Malang

TERORISME DAN ASAS TIDAK MENYERAHKAN PELAKU KEJAHATAN POLITIK

Jangankan Bibir, Tanganku-pun Masih Suci

hak para narapidana

Hukum dan Keadilan

LP Tipikor

PERJANJIAN JUAL-BELI PIUTANG

pemilukada yang menjadi ajang judi terselubung

SEJARAH PERMEN DAN COKLAT

contoh surat kuasa sampai memori banding lengkap

hikmah cadar

contoh somasi

contoh memori banding

contoh duplik

Malang, 21 Maret 2010

Kepada Yang Terhormat,

Ketua Majelis Hakim

Pemeriksa Perkara Perdata No. 123/Pdt G/2010/PN Malang

Di

PENGADILAN NEGERI MALANG

Dengan hormat,

Untuk dan atas nama Tergugat dengan ini mengajukan DUPLIK atas REPLIK TERGUGAT, yang telah diuraikan tertanggal 18 Maret 2010 sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana yang telah dikemukakan dalam jawaban terdahulu dan sekaligus merupakan satu kesatuan dengan Duplik ini:

contoh replik

Replik Malang, 18 Maret 2010

Kepada Yang Terhormat,

Ketua Majelis Hakim

Pemeriksa Perkara Perdata No. 123/Pdt G/2010/PN Malang

Di

PENGADILAN NEGERI MALANG

Dengan hormat,

Hormat Kami, Kuasa Penggugat 1, Kuasa Penggugat 1,

contoh jawaban tergugat

contoh surat kuasa tergugat

contoh surat gugatan

contoh surat kuasa penggugat

Inikah Cinta Sejati......?

format surat kuasa

HAK DAN KEWAJIBAN NEGARA PESISIR DAN NEGARA LAIN ATAS ZONA EKONOMI EKSKLUSIF SERTA LAUT BEBAS

eksplorasi dan eksploitasi di ZEE, landas kontinen, laut bebas serta dasar laut.

sebuah pertanyaan ke Bank Syariah Mandiri

beda bahasa

tuhan masih sayang aku

Sejarah Mistis Kota Malang

adat di negeri ini

Jakarta kota terbersih ketiga di Asia?

Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) tidak berdaya saat dilecehkan dan dipermainkan oleh KPU (Komisi pemilihan Umum) Jawa Timur.

Masa Kadaluwarsa Tabung LPG

Replik

Malang, 18 Maret 2010

Hormat Kami,
Kuasa Penggugat 1, Kuasa Penggugat 1,